KEBEBASAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG : PERSPEKTIF LIBERALISME & LIBERTARIANISME*

 Abstrak

*Ditulis Oleh Yanuar We

PKL

Kota Bandung sebagai kota jasa dituntut untuk membangun lingkungan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kebebasan bagi pedagang kaki lima. Kota Bandung yang memiliki jumlah penduduk 2.296.848 jiwa (BPS Kota Bandung 2006) telah dikenal sebagai salah satu kota tujuan pendatang yang berasal dari berbagai daerah di pulau Jawa maupun non-Jawa. Apalagi perdagangan kaki lima memiliki peran ekonomi penting bagi kelangsungan ekonomi masyarakat, tidak hanya terbatas pada masyarakat perkotaan juga pedesaan. Sehingga berbagai kebijakan pemerintah yang cenderung menghilangkan keberadaan mereka tidak hanya akan mengancam kelangsungan hidup pedagang kaki lima, juga dapat mengganggu perkembangan ekonomi secara umum. Adapun kebijakan pemerintah bisa diarahkan bebas dari konflik kepentingan untuk menyeimbangkan hubungan ekonomi formal – informal agar terjadi kebebasan yang berkeadilan. Pemerintah Kota Bandung seharusnya menyediakan kebebasan berusaha bagi pedagang kaki lima dengan memfasilitasi tempat berjualan yang nyaman, aman, terjangkau sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan dimana Pemerintah Kota Bandung juga akan memperoleh kebebasan kota dari kekumuhan yang pada akhirnya jika kebebasan telah dinikmati oleh pedagang kaki lima dan pemerintah kota maka makna eksistensi sesungguhnya akan terwujud secara damai. Belum bisa dikatakan sukses pembangunan di Bandung apabila ada sekelompok warganya yaitu para pedagang kaki lima yang belum merasakan kebebasan. Bebas untuk berusaha, bebas dari tekanan kekerasan, bebas dari rasa takut penggusuran, bebas dari kemiskinan.

Kata-kunci : Kebebasan, Pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Bandung

PENGANTAR

Kebijakan pemerintah Kota Bandung yang di dominasi oleh penggusuran dan relokasi dan tindakan yang melarang Warga Negara Indonesia (PKL) dari daerah lain untuk datang mencari sesuap nasi di Kota Bandung merupakan kebijakan yang melanggar hak asasi manusia yaitu kebebasan untuk memperoleh penghidupan yang layak. Setiap manusia adalah pemilik hidupnya sendiri, dan bahwa tidak ada manusia yang bisa menjadi pemilik kehidupan orang lain, dan oleh sebab itu setiap manusia memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri, kecuali tindakan-tindakan manusia tersebut melanggar kebebasan manusia lain untuk bertindak sesuai dengan pilihan mereka. Karena itulah Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan kebebasan bagi pedagang kaki lima di Kota Bandung sebagai bahan kajian dalam jurnal ini dalam rangka menemukenali struktur permasalahan dan berupaya untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang muncul tersebut.

METODE

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, (Creswell, 2008); dan kategori sifat penelitian: deskriptif, (Groat & Wang, 2002). metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner dan wawancara. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah observasi langsung (direct observation) sebagai outsider, wawancara, dan kuesioner. Sedangkan data sekunder menggunakan studi literatur atau data arsip : Buku, dokumen Peraturan Perundang-undangan, Surat Kabar, Internet (Prof Sugiyono, 2012).

DISKUSI

Deskripsi Permasalahan

Sebagian besar penduduk Kota Bandung, lokal maupun pendatang, terlibat dalam sektor perdagangan (295.118 jiwa), melampaui jumlah penduduk yang terserap ke dalam sektor industri pengolahan (224.138 jiwa) dan jasa (177.893 jiwa) (BPS Kota Bandung, 2006). Sektor perdagangan juga menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Kota Bandung, yaitu sekitar 38 persen. Kemudian disusul oleh sektor industri pengolahan yang menyumbang sekitar 28 persen. Tingginya jumlah sumbangan PDRB dan tenaga kerja yang terserap ke dalam sektor perdagangan tidak terlepas dari maraknya pembangunan pasar modern di Kota Bandung pada beberapa tahun belakangan ini. Ditambah lagi dengan jumlah pedagang di pasar tradisional dan PKL yang tersebar di berbagai lokasi.

Pedagangan kaki lima merupakan salah satu kegiatan ekonomi informal yang paling populer di wilayah perkotaan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam kasus Kota Bandung, keberadaan PKL bisa dengan mudah ditemukan di jalan-jalan utama, pusat-pusat keramaian, dan ruang-ruang publik lainnya. Berdasarkan survey Satpol PP tahun 2004 ditemukan bahwa konsentrasi PKL terbesar dapat ditemukan di dua kecamatan yang menempati jantung kota, yaitu Kecamatan Bandung Wetan dan Regol, dengan jumlah di masing-masing kecamatan mencapai 6.000 PKL. Posisi berikutnya berturut-turut ditempati oleh

Kecamatan Andir (2.912 PKL), Kecamatan Kiaracondong (2.500 PKL), Kecamatan Lengkong (930 PKL), Kecamatan Cicendo (874 PKL), Kecamatan Cibeunying Kidul (863 PKL), Kecamatan Coblong (800 PKL), Kecamatan Astana Anyar (500 PKL), Kecamatan Sukajadi (498 PKL), Kecamatan Bojongloa Kaler (485 PKL) (Bujet No. 10, 2004 dalam Solichin 2005).

Klaim mengenai penurunan jumlah PKL pada tahun 2008, masih perlu diperiksa lebih lanjut, mengingat ketiadaan survey PKL berkala. Apalagi keberadaan mereka yang semakin tersebar ke berbagai pelosok kota dan kehadiran PKL musiman yang biasa berjualan di masa-masa tertentu, seperti musim liburan sekolah dan bulan Ramadhan. Sebagai contoh, pada bulan Ramadhan tahun 2008, PKL di Kota Bandung diperkirakan bertambah sebesar 25-30 persen (Pikiran Rakyat, 6 September 2008). Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah PKL dapat berubah-ubah tergantung kondisi sekitarnya. Maraknya keberadaan PKL ditanggapi secara beragam. Di satu sisi keberadaan PKL dipandang secara positif yaitu sebagai sumber mata pencaharian, penyedia barang-barang kebutuhan berharga murah, penambah daya tarik kota, dan sebagainya. Dalam pengertian ini, PKL memiliki potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan. Sementara di sisi lain, keberadaan PKL dipandang negatif. PKL

dianggap sebagai biang keladi kemacetan dan kekumuhan wajah kota. Kemenduaan sikap ini juga tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kota dalam menangani PKL

Kebijakan Pemerintah Kota Yang Membatasi PKL

 

Gambaran di atas, selain memperlihatkan potensi sektor perdagangan secara umum, juga memperlihatkan arah kebijakan pembangunan pemerintah Kota Bandung yang cenderung tertuju pada pengembangan pasar modern ketimbang pasar tradisional dan perdagangan jalanan. Arah kebijakan ini tampaknya merupakan salah satu wujud dari visi pemerintah Kota Bandung, yaitu menciptakan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bersih, Makmur, Taat, Bersahabat. Keberadaan pasar modern merupakan cerminan dari jasa perdagangan yang bersih dan menunjukkan kemakmuran dan ketaatan, karena segalanya tampak lebih teratur, apalagi jika dibandingkan dengan pasar tradisional dan perdagangan jalanan yang sering terlihat semrawut. Disamping itu, pembangunan pasar modern juga disinyalir akan semakin membatasi ruang bagi perdagangan informal.

Dalam pemikiran Liberalisme bahwa pembatasan ruang bagi pedagang kaki lima merupakan kebijakan sosial yang tidak rasional dan bertentangan dengan kebebasan setiap individu untuk berusaha (Ludwig Von Mises, 2002). Pedagang kaki lima juga memiliki kebebasan yang sama seperti pedagang-pedagang besar di pasar-pasar modern. Yang dimaksud kebebasan bagi pedagang kaki lima disini adalah keadaan tanpa paksaan, hambatan, tekanan kekuatan dari luar terhadap segala pilihan dan aksi pedagang kaki lima untuk bekerja menafkahi keluarganya (Yasraf, 2012).

Upaya lain yang dilakukan untuk mencapai visi kota jasa tampak dari pesatnya pembangunan hotel, apartemen, restoran, pusat hiburan, pusat pendidikan, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan akan berbagai jenis jasa, seperti jasa pariwisata dan jasa pendidikan. Berbagai pembangunan tersebut ternyata mampu menarik minat bukan hanya wisatawan tapi juga lebih banyak pendatang untuk mencari penghidupan lebih baik di Kota Bandung. Untuk menekan jumlah pendatang, terutama kelompok pendatang miskin yang tidak memiliki pekerjaan jelas, pemerintah kota melalui berbagai kebijakannya berupaya mengontrol dan membatasi jumlah pendatang yang masuk ke Bandung, misalnya melalui razia dan pengurusan kartu identitas yang cukup rumit bagi pendatang. Upaya pembatasan ini didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain melimpahnya jumlah pendatang dapat mengancam sumber penghidupan penduduk lokal, menambah kekumuhan kota karena pertambahan kelompok pendatang miskin biasanya diiringi dengan meluasnya perkampungan kumuh (lihat Davis 2004), dan mengganggu APBD (Anggaran Pembelanjaan Daerah) karena terserap untuk menyelesaikan masalah akibat urbanisasi berlebih. Kebijakan yang “tidak ramah” tersebut cukup menyulitkan para pedagang kaki lima, khususnya pendatang, karena keberadaannya yang serba “ilegal”; selain melakukan kegiatan ekonomi di ruang publik juga tidak terdata sebagai warga Kota Bandung.

Tercatat sejak tahun 1970-an, pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani PKL. Saat itu, pemerintah merelokasi PKL di jalan Dalem Kaum ke Pasar Kota Kembang. Namun tidak lama berselang, PKL baru bermunculan kembali di kawasan tersebut. Kondisi serupa terus terulang pada tahun-tahun berikutnya (Dirgahayani 2002 dalam Solichin 2005). Penggusuran juga pernah dialami oleh Ibu Omon, pedagang bubur ayam dan Mas Udin, pedagang mie bakso yang berdagang di pasar simpang Dago. Ia bersama pedagang lainnya memutuskan kembali ke tempat jualan semula di pelataran pasar simpang Dago, segera setelah direlokasi pemerintah ke wilayah Dago terminal. Hal ini disebabkan oleh jauhnya jarak lokasi berjualan dari pusat keramaian dan sepinya pengunjung yang datang (Catatan wawancara, 23 November 2012).

 Dalam pandangan Libertarianisme bahwa kebijakan pemerintah Kota Bandung yang di dominasi oleh penggusuran dan relokasi dan tindakan yang melarang Warga Negara Indonesia (PKL) dari daerah lain untuk datang mencari sesuap nasi di Kota Bandung merupakan kebijakan yang melanggar hak asasi manusia yaitu kebebasan untuk memperoleh penghidupan yang layak. Setiap manusia adalah pemilik hidupnya sendiri, dan bahwa tidak ada manusia yang bisa menjadi pemilik kehidupan orang lain, dan oleh sebab itu setiap manusia memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri, kecuali tindakan-tindakan manusia tersebut melanggar kebebasan manusia lain untuk bertindak sesuai dengan pilihan mereka. (Prof John Hospers, 1974)

Selain relokasi, pemerintah juga melakukan strategi penggusuran atau penertiban. Sejak tahun 1970-an, pemerintah Kota Bandung tak henti-hentinya melancarkan operasi penertiban. Salah satu operasi penertiban yang cukup intensif dilakukan pada tahun 2005, di bawah kepemimpinan walikota Dada Rosada. Saat itu, pemerintah kota memfokuskan operasinya di 7 titik di pusat kota yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas PKL. Tujuh kawasan bebas PKL itu meliputi: (1) Alun-alun dan sekitarnya; (2) Jl. Dalem Kaum dan Jl. Dewi Sartika; (3) Jl. Oto Iskandar Dinata; (4) Jl. Merdeka; (5) Jl. Kepatihan; (6) Jl. Jenderal Sudirman; dan (7) Jl. Asia Afrika. Hampir setiap hari Satpol PP Kota Bandung melakukan patroli dan penertiban di ketujuh kawasan tersebut. Sehingga sebagian PKL terpaksa memindahkan usahanya ke daerah pinggiran atau daerah lain yang jarang menjadi target penertiban.

Namun sebagian lainnya nekad berjualan di kawasan tersebut dan memilih “kucing-kucingan” dengan petugas Satpol PP. Kenyataan ini menggarisbawahi bahwa tekanan ekonomi yang dialami PKL mampu mengalahkan berbagai upaya pemerintah untuk membatasi kegiatan usaha mereka. Aksi penertiban intensif itu disinyalir berhubungan dengan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada bulan April 2005. Hal ini sesuai dengan pengamatan global Ray Bromley terhadap perdagangan jalanan dan kebijakan publik, bahwa penanganan agresif biasanya terjadi sebelum acara publik penting, dengan asumsi bahwa jalanan yang teratur dapat meningkatkan gambaran kota bagi para pengunjungnya (dalam Skinner 2008). Aksi penertiban itu juga merupakan implementasi dari disahkannya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Perda itu memang tidak secara khusus mengatur PKL, namun dalam pasal 37 ayat d dinyatakan larangan untuk “berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Walikota.”

Dalam Ayat k juga dinyatakan larangan “mendirikan kios dan berjualan di trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga atau tanaman lainnya.” Para pelanggar akan dikenakan denda sebesar Rp 1 juta dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman di media massa.

Dari regulasi Perda di atas dalam pandangan Liberalisme merupakan sebuah pemasungan kebebasan individual untuk bebas dari kemiskinan. Pemerintah terkesan mau makan nangkanya tetapi tidak mau kena getahnya. Mau pemasukan dari retribusi PKL yang jumlahnya sangat besar, mau pertumbuhan PDRB yang tinggi dengan penyokong utamanya sector perekonomian informal tetapi tidak mau membebaskan PKL dari kemiskinan. Justru malah membuat PKL tidak bebas di dalam berusaha, tidak bebas dari intimidasi, tidak bebas dari eksploitasi berupa pemerasan bahkan kekerasan fisik dan psikis (Ludwig Von Mises, 2002).

Keberadaan PKL yang menempati ruang publik, menjadikannya target utama kebijakan pemerintah sekaligus target pemerasan beberapa oknum petugas maupun preman jalanan. Maraknya aksi penertiban, selain membuka ruang praktek korupsi juga membuka praktek penjualan jasa perlindungan, misalnya dengan membocorkan informasi mengenai jadwal operasi penertiban. Sehingga PKL dapat terhindar dari operasi penertiban. Sebagai imbalan, PKL baik secara individu maupun melalui organisasi harus menyetorkan sejumlah uang setiap hari atau setiap bulan pada petugas (lihat Bromley 1979).

Pemerintah Kota Bandung memang memiliki hak berupa kebebasan untuk menjadikan Kota Bandung bersih dan indah melalui regulasi Perda di atas tetapi pada hakikatnya kebebasan penertiban tersebut sebenarnya dalam pandangan Liberalisme tidak etis karena Pemerintah Kota telah melanggar dan merampas kebebasan pedagang kaki lima untuk mencari penghidupan. Seharusnya Pemerintah Kota menerapkan hak kebebasannya untuk menjadikan Kota Bandung sebagai Kota yang bersih dan indah melalui menyediakan tempat berusaha yang bebas, memadai dan layak (Ludwig Von Mises, 2002).

Hal ini mengungkap sisi lain dari dampak kebijakan pemerintah kota dalam menangani persoalan perdagangan jalanan. Selain itu, berbagai kebijakan penanganan PKL terutama penggusuran tampaknya semakin membatasi bahkan menghilangkan akses mereka terhadap kegiatan usaha yang lalu. Dalam pandangan Libertarianisme hal ini merupakan suatu kejahatan karena pemerintah melakukan perampasan hak properti individu pedagang kaki lima (Murray N. Rothbard, 1998 hlm 44) Sementara akses terhadap kegiatan usaha baru sulit dicapai karena persoalan internal (keterbatasan ketrampilan, pendidikan, kemampuan adaptasi dengan lingkungan baru, kekakuan birokrasi pemerintah). Padahal setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan ukuran kemauan dan kemampuannya sendiri serta pilihan-pilihannya sendiri secara sadar karena kebebasan dalam mencari penghidupan merupakan prasyarat bagi kebebasan politik dalam alam demokrasi (Friedman dalam Yasraf, 2012).

Berbagai penjelasan di atas menegaskan bahwa kebijakan penanganan PKL yang telah dikeluarkan pemerintah Kota Bandung sejak lebih dari 30 tahun lalu belum mampu menunjukkan hasil yang memuaskan bahkan cenderung merugikan kelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pedagang bubur ayam dan mie bakso di pasar simpang Dago Kota Bandung, diketahui bahwa kegiatan perdagangan kaki lima sebagian besar dilakukan oleh penduduk yang berpendidikan rendah (SD), bermodal kecil, dan berasal dari luar Kota Bandung (pendatang) yang masih berusia produktif (25 – 54 tahun). Dalam hal jam kerja, PKL memiliki jam kerja tidak menentu dan cenderung melebihi standar jam kerja yang telah ditetapkan pemerintah bagi pekerja formal. Banyak PKL yang menghabiskan lebih dari 8 jam untuk bekerja atau berdagang. Bahkan ada yang bekerja hingga 12 jam. Sebagian pedagang akan terus berjualan hingga jumlah barang dagangannya berkurang atau penghasilan yang bisa dibawa pulang cukup besar. Seperti yang dialami Ibu Omon (60 tahun), pedagang bubur ayam di pasar simpang dago. Ia mengaku berjualan setiap hari sejak pukul 05.00 hingga 09.00 (4 jam). Waktu bekerja disesuaikan dengan jam operasi pertokoan di sekitar tempatnya berdagang. Dengan waktu kerja seperti itu, ia bisa mengantongi keuntungan bersih sekitar Rp 1 – 1,5 juta/bulan (Catatan wawancara, 23 November 2012).

Penjelasan tersebut juga mengindikasikan bahwa dari sisi internal masalah kebebasan merupakan masalah yang pelik. Permasalahan kebebasan internal dapat dilihat dari tidak adanya kebebasan untuk keluarga untuk dapat saling berinteraksi, bercengkrama melepas penat dikarenakan para suami bahkan istri mereka lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk berdagang. Padahal anak-anak mereka juga memiliki hak kebebasan untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya.

Kebebasan Berusaha untuk PKL

Chandran Kukathas, 2001 menjelaskan bahwa Libertarianisme percaya setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih tanpa adanya campur tangan eksternal seperti pemerintah, untuk menentukan misalnya yang pernah terjadi pada masa Orde Baru dimana satu daerah dipaksa untuk menanam dan menjual satu jenis komoditi saja. PKL bebas menjual berbagai jenis produk, yang bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu produk olahan sendiri (makanan dan minuman) dan produk olahan industri (rokok, produk fashion, mainan anak, dan buku). Selain itu, ada juga PKL yang menyediakan produk sekaligus jasa, seperti tukang reparasi jam tangan (selain menjual jam tangan, mereka juga menyediakan jasa memperbaiki jam tangan), pembuat kunci duplikat, pembuat stempel, dsb. Asal produk, bisa dibedakan menjadi asal produk buatan pribadi/industri rumahan dan industri menengah/besar. Hal ini penting untuk diperhitungkan dalam menangani persoalan PKL, karena banyak PKL yang tidak lebih menjadi kepanjangan tangan industri skala menengah atau besar bahkan industri berskala global (Castells dan Portes 1989). Hasil temuan sebuah studi memperlihatkan bahwa pedagang informal lebih banyak menjual barang-barang hasil produk pabrik daripada pertanian (Rachbini dan Hamid 1994).

Keterkaitan antara pedagang informal dengan perusahaan besar yang berstatus formal, terlihat jelas dalam kasus pedagang koran, rokok, dan minuman ringan. Perusahaan-perusahaan besar, seperti Kompas, Gudang GaramCoca Cola Company menggantungkan distribusi pemasarannya pada perdagangan eceran informal. Meskipun demikian, para pedagang informal tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari perusahaan. Mereka tidak menerima standar upah atau jaminan sosial dan kesehatan yang biasa diberikan “para majikan” kepada karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Bahkan mereka harus menanggung berbagai resiko pekerjaannya sendiri yang tidak stabil dan kerap dianggap “ilegal” (lihat Bromley 1979). Pedagang tergantung semacam ini memperoleh keuntungan dari selisih dari harga beli dan jual atas semua barang yang dijualnya. PKL menempati berbagai lokasi yang dianggap mampu menarik banyak pelanggan. Lokasi-lokasi yang dianggap strategis, meliputi pusat perbelanjaan, area pertokoan, pasar, pusat pendidikan, rumah sakit, dan jalan-jalan utama.

Setiap pedagang baik secara perseorangan maupun berkelompok (organisasi) harus melakukan berbagai cara agar bisa memperoleh kebebasan berusaha pada sebuah lokasi usaha secara permanen atau dalam waktu lama. Cara-cara itu tergantung pada karakteristik lokasi dan “penguasa” di lokasi tersebut. Dalam kasus PKL di pasar simpang Dago, PKL di area tersebut harus membayar retribusi harian kepada 3-4 orang petugas per hari dengan besar tarif Rp 500 s/d Rp 1.000 sekali penarikan. Bahkan PKL  yang berlokasi di seberang pasar simpang dago yang mulai berjualan jam 17.00 s/d 12.30 WIB harus membayar Rp 15.000 s/d Rp 20.000 kepada RW yang menurut pengakuan mereka sebagai uang sewa tenda dan uang kebersihan.  Selain itu, para PKL juga harus mematuhi peraturan dari ketua RW setempat dan mendapatkan ijin pemilik rumah jika lokasi berjualannya berada di depan rumah penduduk. (catatan wawancara & observasi, 23 November 2012).

Pemanfaatan ruang untuk berdagang di berbagai lokasi tersebut memerlukan perubahan dan kemajuan ke arah kebebasan dimana menurut Libertarianisme bahwa meninggalkan kebebasan berarti meninggalkan eksistensi dalam kenyataan dan dalam pikiran publik (Murray N. Rothbard, 2006). Pihak Pemerintah seharusnya memberikan kebebasan berusaha kepada pedagang kaki lima karena mereka telah memberikan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah dan yang terpenting adalah pedagang kaki lima telah mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Bandung.

KESIMPULAN

  1. Terlihat bahwa pemerintah Kota Bandung mencoba berperan sebagai institusi kunci dalam mengatur pedagang kaki lima. Namun, peran tersebut tidak sepenuhnya berhasil dijalankan karena pemerintah belum memiliki visi mendukung kebebasan individu dan rasionalitas ekonomi yang jelas dalam menangani keberadaan pedagang kaki lima. Berbagai kebijakan yang dipilih masih terlihat mendua, antara memasukkan (inclusion) dan mengeluarkan atau menggusur (exclusion) PKL dalam tata ruang kota. Kebijakan yang tidak jelas ini membuka peluang terjadinya pemerasan terhadap PKL dan korupsi di kalangan aparat pemerintah.
  2. Pemerintah Kota Bandung seharusnya menyediakan kebebasan berusaha bagi pedagang kaki lima dengan memfasilitasi tempat berjualan yang nyaman, aman, terjangkau sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan dimana Pemerintah Kota Bandung juga akan memperoleh kebebasan kota dari kekumuhan yang pada akhirnya jika kebebasan telah dinikmati oleh pedagang kaki lima dan pemerintah kota maka makna eksistensi sesungguhnya akan terwujud secara damai.
  3. Pemerintah dan pedagang kaki lima atau kelompok pedagang kaki lima perlu menegosiasikan ruang-ruang kebebasannya. Pembuatan kebijakan penanganan PKL juga perlu didasarkan atas pemahaman yang tepat pada berbagai persoalan yang mendorong kemunculan PKL. Dengan kata lain, kebijakan penanganan PKL harus bebas dari konflik kepentingan dengan cara penyesuaian dengan kebutuhan dan persoalan spesifik yang dihadapi PKL secara kontekstual.
  4. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan ukuran kemauan dan kemampuannya sendiri serta pilihan-pilihannya sendiri secara sadar karena kebebasan dalam mencari penghidupan merupakan prasyarat bagi kebebasan politik dalam alam demokrasi.
  5. Belum bisa dikatakan sukses pembangunan di Bandung apabila ada sekelompok warganya yaitu para pedagang kaki lima yang belum merasakan kebebasan. Bebas untuk berusaha, bebas dari tekanan kekerasan, bebas dari rasa takut penggusuran, bebas dari kemiskinan.

Daftar Pustaka

Bromley, Ray. (1979). Organization, Regulation and Exploitation in the So-Called ‘Urban Informal Sector’: The Street Traders of Cali, Colombia. The Urban Informal Sector: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies. R. Bromley. Oxford, Pergamon Press: 1161-1172.

Creswell, J.W. (2008). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications, Inc.

Davis, Mike. (2004). Planet of Slums: Urban Involution and the Informal Proletariat.New Left Review 26: 5-34.

Groat, L. & Wang, D. (2002). Architectural Research Methods. New York: John Wiley & Sons. Inc.

Hospers, John. 1974. The Libertarian Alternatives. California :Nelson-Hall Inc.

Kukathas, Chandran. 2001. Two Constructions of Libertarianism.

N. Rothbard, Murray. 1998. Ethics of Liberty. New York : New York University Press.

N. Rothbard, Murray. 2006. For A New Liberty The Libertarian Manifesto. Alabama : Ludwig Von Mises Institute.

Rachbini, Didik J. dan Abdul Hamid. (1994). Ekonomi Informal Perkotaan: Gejala Involusi Gelombang Kedua. Jakarta, LP3ES.

Skinner, Caroline. (2008). The Struggle for the Streets: Processes of Exclusion and Inclusion of Street Traders in Durban, South Africa.Development Southern Africa 25 (2): 227-242.

Solichin, Wildan. 2005. Indikator Keadilan dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Bandung: ITB.

Sugiyono. (2012) Metode Penelitian Kombinasi. Bandung : Alfabeta.

Von Mises, Ludwig. 2002. Liberalism In The Classical Tradition. California : Cobden Press

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan

Lain-lain

Catatan wawancara dan observasi Penulis tanggal 23-25 November 2012

Iklan

SOSIALISME : SISTEM DUNIA : PARTISIPATORIS

  1.  

     

    A.    TEORI SOSIALISME 

ANALISIS :

 

Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikutRobert owen pada tahun 1827. Di Prancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin saint-simon. Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elite. Sistem ekonomi sosialisme sebenarnya cukup sederhana. Semua aspek ekonomi dianggap sebagai milik bersama, tapi bukan berrarti harus dimiliki secara sepanuhnya secara bersama, semua aspek ekonomi boleh dimiliki secara pribadi masing-masing, dengan syarat boleh digunakan secara Sosialis, mirip dengan gotong-royong sebenarnya. Negara yang menganut paham ini antara lain : Azerbaijan, Tajikistan, Kazakhtan, Guyana, Angola, Kongo, Myanmar, Cina, Kuba, Vietnam, Korea Utara,Etiopia. Sosialis adalah paham dimana hal milik pribadi atau property serta pendistribusian kemakmuran dapat dikontrol secara bersama atau secara komunitas dan bukan oleh pribadi atau suatu kelompok saja. Dalam hal kenegaraan komunitas mengacu ke rakyat dan pribadi mengacu ke seseorang atau kelompok tertentu saja. Tentu saja paham ini tumbuh bagai jamur di musim hujan ketika industrialisasi di Eropa bergerak dengan cepat. Hal ini menimbulkan apa yang disebut “Working Class”, atau “Kelas Pekerja”. Kenyataannya mereka memang dipekerjakan oleh “majikannya” di lingkungan-lingkungan industri dimana para pekerja yang ironisnya dibayar murah ini dianggap sebagai faktor produksi, jadi tak ubahnya sama seperti mesin, karena mesin disebut faktor produksi dari suatu pabrik. Masyarakat pekerja ini makin miskin karena mereka cuma memiliki “badan” mereka untuk dipekerjakan, selain itu mereka tidak punya apa-apa untuk menjadikan diri mereka mempunyai modal (Kapital). Sementara alat-alat produksi atau modal (Kapital) dipunyai hanya oleh orang yang memperkerjakan mereka. Makanya golongan bermodal ini disebut Kapitalis. Penganut Sosialisme sejati pasti akan selalu berseberangan dengan penganut Kapitalisme sejati.

Ok, jika mengambil kata Sosialis sebagai rujukan sejarah maka orang-orang pertama yang menyebutnya adalah Pierre Leroux – Marrie Roch (1834)., keduanya dari Perancis dan Robert Owen (1771-1858, bapak Koperasi Modern) dari Inggris. Mereka adalah pemikir-pemikir yang pertama kali meng-kritisi (jadi belum menjadi suatu gerakan). Ada lagi pemikir-pemikir Inggris dan Perancis yang ber-experimen dengan fenomena sosial ini. Mereka adalah Louis Blanc, Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon, Saint Simon dan Robert Owen sendiri. Mereka meng-kritisi Revolusi Industri (singkatnya ya, perubahan radikal dan besar-besaran akan industri di inggris, dari manual ke system mesin – sejak ditemukannya mesin uap) yang terjadi di Inggris. Mereka ini mencoba menuntut secara hukum untuk me-reform pembagian yang adil atas kemakmuran yang dihasilkan oleh industri dan hak untuk memiliki property pribadi.

Pada masa Karl Marx (1818-1883), dia menerbitkan “Communist Manifesto”. Singkatnya dalam bukunya ini Marx mengatakan bahwa Kapitalisme sebagai system ekonomi akan hancur dan harus digantikan oleh komunisme, seperti juga kapitalisme dulu menghancurkan Feodalisme, maka begitu juga Komunisme akan menghancurkan Kapitalisme lewat jalan revolusi Kaum Proletar (rakyat jelata).

Nah, pertanyaan yang menarik adalah, Komunisme itu apa? Ok, ini jawabannya. Dasar dari Komunisme adalah Sosialisme. Jadi Komunisme dibangun diatas fondasi atau dasar sebuah impian bernama Sosialisme. Ya… Sosialisme sifatnya adalah Utopia atau mimpi atau sekadar teori tanpa TINDAKAN. Sedangkan Komunisme yang didengungkan oleh Marx adalah Sosialisme yang BERTINDAK dan DIWUJUDKAN. Makanya setelah muncul Komunisme, kaum Sosialis disebut kaum Utopis atau Pemimpi. Sedangkan Komunisme Karl Marx jelas menyatakan bahwa dengan jalan revolusi sajalah kaum Proletar (kaum tanpa capital/modal) dapat merebut sumber-sumber dan faktor-faktor produksi sehingga mengakhiri era Kapitalisme dan menuju era hidup bersama dalam komunitas kemakmuran bersama.

Well…Jadi pertanyaan Marx itu komunis atau bukan terjawab sudah. Marx adalah Komunis. Sosialis itu jelas beda dengan komunis, karena Komunisme lahir dari Sosialisme dan dianggap bagian dari Sosialisme. Karena dari Sosialis lahirlah Komunisme. Jika Sosialisme adalah Teoritikal atau Utopia, maka Komunisme adalah Praktek atau Cara untuk Mewujudkan Sosialisme. Malah Marx sendiri terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran dari Charles Fourier dan Pierre-Joseph Proudhon. Jadi… bukan berbeda malah saudara sekandung…. Saya ingat dengan apa yang pernah guru saya katakan pada saya, dia bilang bahwa Komunisme itu pola hidup dan praktek, sedangkan ide dasarnya adalah Sosialisme.

Nah nih….Supaya ngerti bahwa Sosialisme itu adalah sebatas ide bukan praktek resmi maka saya akan bercerita tentang seseorang, yaitu bapak bangsa kita, Soekarno. Soekarno sendiri adalah seorang Sosialis yang Nasionalis. Dia adalah pencetus Paham Marhaenisme. Apa itu Marhaenisme? Sosialis gaya Indonesia. Soekarno pada suatu kesempatan saat masih tinggal di Bandung dan Indonesia masih dijajah Belanda, berjalan-jalan di pedesaan. Dia bertemu seorang bapak petani, yang sedang pulang dari sawah. Setelah bercakap-cakap dengan petani itu, Soekarno menemukan kenyataan bahwa petani itu adalah petani sewaan atau bayaran yang dibayar perhari untuk menggarap sawah yang bahkan bukan miliknya alias milik orang lain. Cangkul, arit dan ketam yang dipanggul petani itu bahkan semuanya bukan milik petani itu, tapi milik si empunya sawah. Modal bapak petani itu hanya tubuh kurusnya yang hitam karena setiap hari berjemur di ladang. Soekarno tertarik. Di Indonesia tidak ada pabrik-pabrik. Tetapi kaum Proletar yang marjinal adalah seperti petani ini, yang tidak memiliki apa-apa kecuali tubuhnya untuk dipekerjakan. Tubuhnya bahkan dikuasai oleh si empunya sawah, dipaksa untuk bekerja terus diladangnya. Pemikiran inilah yang membuat kaum Kapitalis seperti penjajah Belanda harus dilawan.. Demikian pemikiran Soekarno yang akan mempengaruhi kepemimpinannya untuk Bangsa Indonesia. Terlebih ketika ia mengijinkan komunisme hidup di Indonesia. Nama petani itu menurut Soekarno adalah Marhaen. Soekarno memanggilnya “Kang Marhaen”. Perkenalannya dengan Kang Marhaen ini membuatnya menciptakan sendiri Sosialisme gaya Indonesia, gaya Soekarno. Soekarno seorang sosialis tetapi ia bukan Komunis. Karena Soekarno tidak meletakkan dasar Komunisme gaya Marx ke dalam gerakan Nasionalisme-nya.

Ketika Komunisme pertam kali didengungkan oleh Marx, banyak orang tertarik, ajaran-ajaran dan pemikiran Marx menjadi SANGAT laku di waktu itu. Kenapa …?? Karena situasi dunia pada waktu itu dipenuhi dengan kaum Kapitalis dan Inggris baru saja melakukan Revolusi Industri. Maka di negara-negara yang dipenuhi warga Proletar (Kelas Pekerja) seperti Inggris, Perancis dan Russia, ide-ide Karl Marx disambut dengan hangat. Marx bersama Engels adalah Bapak Komunis Dunia. Komunisme-nya dipakai oleh kaum Bolshevik yang tertindas di Russia dan berhasil menumbangkan Kerajaan Russia lewat jalan Revolusi, (Revolusi Oktober 1918) sama seperti yang ditulis oleh Marx. Lewat ide kemakmuran bersama dalam suatu komunitas inilah yang menjadi dasar ide pembentukan UNI SOVIET dan pencaplokan negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia dan Lithuania oleh Lenin pada 1940. Lewat UNI SOVIET inilah juga Komunisme pertama kalinya secara besar-besaran menjadi PAHAM NEGARA secara resmi dan diaplikasikan secara utuh ke dalam system kenegaraan. Komunisme menajdi snagat terkenal ke seluruh dunia karena di-counter oleh AS sebagai negara Kapitalis. Sejak itu muncullah Perang Dingin.

Sebagai idealisme atau utopia dan bukan TINDAKAN NYATA seperti Komunis, Sosialis sendiri bisa disandingkan dengan banyak idealisme kenegaraan lainnya. Contohnya Hitler dengan NAZI-nya (Nasionalis-Sosialis), Saddam Husein dengan partai Baath-nya (Sosialisme Agama, Baath dulu Sosialis yang menentang rezim sekuler Irak, akhirnya Baath mengusung Agama untuk menarik dukungan negara Arab, ketika Irak digempur oleh Pasukan Multinasional saat Perang Teluk), bahkan presiden Venezuela sekarang, Hugo Chaves serta Presiden Bolivia sekarang, Evo Morales merupakan Sosialis Nasionalis sejati. Gerakan Anti Imperialis Barat dan Amerika mereka membuat sebagian besar negara-negara Amerika Latin sekarang lebih memposisikan dirinya ke arah “kiri”

 

 

Adapun kebaikan dari Sistem Ekonomi Sosialis adalah :

1) Disediakannya kebutuhan pokok Setiap warga Negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan Negara.

2) Didasarkan perencanaan Negara Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan Negara Yang sempurna, di antara produksi dengan penggunaannya. Dengan demikian masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam System Ekonomi Kapitalis tidak akan terjadi.

Sejumlah pakar ekonomi dan sejarah telah mengemukakan beberapa masalah yang berkaitan dengan teori sosialisme. Sistem Ekonomi Sosialis mempunyai kelemahan sebagai berikut :

1) Sulit melakukan transaksi Tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak dua kali. Jual beli sangat terbatas, demikian pula masalah harga juga ditentukan oleh pemerintah, oleh karena itu stabilitas perekonomian Negara sosialis lebih disebabkan tingkat harga ditentukan oleh Negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar.

2) Membatasi kebebasan System tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menghambatnya dalam memperoleh kebebasan berfikir serta bertindak, ini menunjukkan secara tidak langsung system ini terikat kepada system ekonomi diktator. Buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin.

3) Mengabaikan pendidikan moral Dalam system ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Dengan demikian, apabila pencapaian kepuasan kebendaan menjadi tujuan utama dan nilai-nilai moral tidak diperhatikan lagi. Ajaran agam dianggap sebagai candu yang dapat merusak.

B.      TEORI PEMBANGUNAN PARTISIPATORIS (PD)

ANALISIS :

 

Berpandangan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting di dalam pembangunan. Jika dalam situasi umumnya pembangunan hanya bergerak pada pola positivisme, top-downisme yang tidak memberdayakan maka elemen kognitif untuk menghasilkan pemahaman yang baik terhadap realita kehidupan, elemen politis untuk memberdayakan golongan yang tertindas dan lemah, elemen instrumental untuk mengajukan alternatif solusi adalah elemen yang penting dalam pandangan pembangunan partisipatoris. Secara mendasar pembangunan partisipatoris terkait kekuatan untuk mendapatkan hak, menentukan sendiri apa yang dibutuhkan. Fokus teori ini adalah pada tingkatan masyarakat sipil atau akar rumput. Lazim di dalam pembangunan partisipatoris menggunakan metode Penilaian Partisipasi Pedesaan atau Participatory Rural Appraisal (PRA) yang digunakan untuk menilai perubahan peranan, perilaku, hubungan dan pembelajaran masyarakat lokal. Penekanan dari metode PRA ini adalah dimana para ahli memfasilitasi, mendorong, mendengar, berbagi metode untuk analisis, perencanaan, aksi, pemantauan dan evaluasi kebutuhan pembangunan mereka sendiri bukan dengan cara menceramahi, transfer teknologi atau memaksakan pandangan ahli.

Nelson, Bryant dan White (1982:206) menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horisontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Bank Dunia (Suhartanta, 2001) memberikan definisi partisipasi sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu program/proyek, yang ikut mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif pembangunan dan pengembilan keputusan serta pengelolaan sumber daya pembangunan yang mempengaruhinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab II pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin tercipatanya integrasi, sinkroniasasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Menurut saya ada tiga alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) Masyarakat mempercayai program pembagunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan.
Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Artinya adalah bahwa sistem perencanaan pembangunan menekankan pendekatan partisipatif masyarakat atau yang biasa disebut perencanaan partisipatif. partisipasi sebagai feed-forward information and feedback information. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan.
Kritik atas penerapan teori ini adalah

  1. Pemerintah terjebak pada rutinitas kerja, partisipasi semu tanpa pemberdayaan masyarakat.
  2. Penyalahgunaan metode yang menitikberatkan pada voting dan sekedar alat stempel atas kewajiban partisipasi pembangunan.
  3. Menggunakan nama pembangunan partisipatif tetapi tidak lebih hanya untuk mengejar proyek.

C.      TEORI SISTEM DUNIA 

 

ANALISIS :

 

Teori ini berpandangan bahwa prospek dan kondisi pembangunan suatu negara secara mendasar dibentuk oleh proses ekonomi dan pola hubungan antar negara dalam skala dunia. Teori ini menekankan bahwa merupakan hal yang sia-sia untuk menganalisis atau membentuk pembangunan dengan memusatkan pada tingkat negara-negara secara individual dimana tiap-tiap negara berakar dalam sebuah sistem dunia.  Menurut para pakar bahwa teori sistem dunia mulai berkembang abad ke-14 ketika perdagangan internasional mulai berkembang dan ketika Eropa berkembang ke dalam jaman penemuan dan penjajahan. Teori ini didasari oleh pandangan Marxisme yang mana teori ini menekankan pada kelompok, negara,imperialisme dan kendali atas alat-alat produksi dan tenaga kerja.  Namun teori sistem dunia tidak sependapat terkait teori developmentalisme dalam Marxisme yang berisi gagasan bahwa masyarakat secara bertahap bergerak dari paham feodalisme, kapitalisme dan sosialisme kepada paham komunisme yang dapat dianalisis dan ditransformasi secara individual dan terpisah dari sistem dunia.

Teori sistem dunia muncul sebagai kritik atas teori modernisasi dan teori dependensi. Immanuel Wallerstein memandang bahwa dunia adalah sebuah sistem kapitalis yang mencakup seluruh Negara di dunia tanpa kecuali. Sehingga, integrasi yang terjadi lebih banyak dikarenakan pasar (ekonomi) daripada kepentingan politik. Dimana ada dua atau lebih Negara interdependensi yang saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan seperti food, fuel, and protection. Juga, terdapat satu atau dua persaingan politik untuk mendominasi yang dilakukan untuk menghindari hanya ada satu Negara sentral yang muncul ke permukaan selamanya Teori ini membagi dunia secara geografis menjadi tiga kelompok.

Yang pertama adalah kategori Inti (Kelompok Pusat) dimana terdapat pusat-pusat kekuasaan, kekayaan industri, dan pusat pengaruh politik dunia. Negara-negara ini secara kuat empengaruhi dan memaksakan aturan-aturan tatanan dunia. Negara- negar yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Amerika Utara, Eropa Barat dan Jepang.

Kategori yang kedua adalah Semi Periperi (Kelompok Antara) dimana merupakan percampuran antara sifat-sifat dari negara-negara inti seperti perindustrian, kekuatan ekspor, kesejahteraan dan sifat kategori Periperi seperti kemiskinan, kerentanan terhadap pengaruh keputusan asing, kepercayaan pada produk pokok. Dalam kelompok ini adalah kelompok yang paling penuh pergolakan dimana anggotanya paling sering mengalami naik-turun dalam hirarki dunia. Negara- negar yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Asia Timur, Amerika Latin, negara pecahan Uni Soviet.

Kelompok yang ketiga adalah Periperi (Kelompok Pinggiran) yang merupakan negara-negara yang terbelakang dalam sistem dunia. Kelompok ini hanya menyediakan bahan baku mentah bagi industri maju. Kelompok ini hidup dalam situasi kehidupan yang menyedihkan, kemiskinan dan prospek pembangunan masa depan yang suram. Negara- negar yang masuk ke dalam kategori ini antara lain mayoritas negara-negara di Afrika.

Indonesia pada awalnya masuk ke dalam kelompok Periperi tetapi dalam beberapa dekade belakangan ini Indonesia sudah masuk ke dalam Semi Periperi disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi berbasis pada ekspor industri, ekspor minyak, dan statusnya sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia.

Penekanan pada teori ini adalah, Negara-negara di dunia bisa naik dan juga bisa turun kelas. Negara pusat bisa saja menjadi Negara semi pinggiran, Negara semi pinggiran bisa menjadi Negara pusat atau Negara pinggiran, dan Negara pinggiran bisa menjadi Negara semi pinggiran. Hal ini terbukti pada Perang Dunia II, Inggris dan Belanda yang sebelumnya menjadi Negara pusat turun kelas digantikan Amerika Serikat pasca kehancuran dahsyat di Eropa.
Wallerstein merumuskan tiga strategi bagi terjadinya proses kenaikan kelas, yaitu:
Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang. Sebagai misal negara pinggiran tidak lagi dapat mengimpor barang-barang industri oleh karena mahal sedangkan komiditi primer mereka murah sekali, maka negara pinggiran mengambil tindakan yang berani untuk melakukan industrialisasi substitusi impor. Dengan ini ada kemungkinan negara dapat naik kelas dari negara pinggiran menjadi negara setengah pinggiran.
Kenaikan kelas terjadi melalui undangan.

Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara-negara pusat perlu melakukan ekspansi ke luar dan kemudian lahir apa yang disebut dengan Multi National Corporate. Akibat dari perkembangan ini, maka muncullah industri-industri di negara-negara pinggiran yang diundang oleh oleh perusahaan-perusahaan Multi National Corporate untuk bekerjasama. Melalui proses ini maka posisi negara pinggiran dapat meningkat menjadi setengah pinggiran.

Kenaikan kelas terjadi karena negara menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya. Sebagai misal saat ini dilakukan oleh Peru dan Chile yang dengan berani melepaskan dirinya dari eksploitasi negara-negara yang lebih maju dengan cara menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Namun demikian, semuanya ini tergantung pada kondisi sistem dunia yang ada, apakah pada saat negara tersebut mencoba memandirikan dirinya, peluang dari sistem dunia memang ada. Jika tidak, mungkin dapat saja gagal.

 

Kritik terhadap Teori Sistem Dunia :

  1. Terlalu memberikan perhatian pada aspek ekonomi.
  2. Sistem dunia tidak cukup ketika digunakan pada budaya global yang mempunyai sistem-dunia yang terpisah.
  3. Terlalu luas sehingga tidak efektif dalam menganalisis dinamika lokal. Teori sistem dunia mengesampingkan aktifitas, inisiatis masyarakat lokal.

 

Referensi :

The Companion to Development Studies : Editor Vandana & Robert Potter

BELAJAR DARI PEREKONOMIAN JEPANG

Keajaiban ekonomi Jepang pascaperang adalah nama yang diberikan kepada fenomena sejarah rekor periode pertumbuhan ekonomi Jepang seusai Perang Dunia II; yang didorong terutama oleh investasi Amerika Serikat serta sebagian oleh praktik intervensionisme ekonomi pemerintah Jepang, khususnya melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan Internasional.[1] Karakteristik khusus dari ekonomi Jepang selama tahun-tahun “keajaiban ekonomi”, antara lain meliputi: kerjasama antara para produsen/manufaktur, pemasok, distributor, dan bank dalam suatu kelompok yang terjalin erat (keiretsu); serikat pekerja perusahaan yang kuat dan shuntō; hubungan yang baik dengan birokrat pemerintahan, dan jaminan pekerjaan seumur hidup (shūshin koyo) di perusahaan-perusahaan besar serta pabrik-pabrik yang memiliki serikat pekerja kerah biru yang kuat. Sejak tahun 1993, perusahaan-perusahaan Jepang telah mulai meninggalkan sebagian dari norma-norma tersebut dalam usaha untuk meningkatkan profitabilitas dan efisiens

Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor dua setelah Amerika Serikat, dan masuk dalamurutan tiga besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Jepang adalah anggota Perserikatan Bangsa-BangsaG8OECD, dan APEC. Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai lengkap dengan sistem pertahanan moderen seperti AEGIS serta suat armada besar kapal perusak. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat ke-4 negara pengekspor terbesar dan peringkat ke-6 negara pengimpor terbesar di dunia. Sebagai negara maju, penduduk Jepang memiliki standar hidup yang tinggi (peringkat ke-8 dalam Indeks Pembangunan Manusia) dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB. Dalam bidang teknologi, Jepang adalah negara maju di bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika.

Sejak periode Meiji (1868-1912), Jepang mulai menganut ekonomi pasar bebas dan mengadopsi kapitalisme model Inggris dan Amerika Serikat. Sistem pendidikan Barat diterapkan di Jepang, dan ribuan orang Jepang dikirim ke Amerika Serikat dan Eropa untuk belajar. Lebih dari 3.000 orang Eropa dan Amerika didatangkan sebagai tenaga pengajar di Jepang.Pada awal periode Meiji, pemerintah membangun jalan kereta api, jalan raya, dan memulai reformasi kepemilikan tanah. Pemerintah membangun pabrik dan galangan kapal untuk dijual kepada swasta dengan harga murah. Sebagian dari perusahaan yang didirikan pada periode Meiji berkembang menjadi zaibatsu, dan beberapa di antaranya masih beroperasi hingga kini.

Pertumbuhan ekonomi riil dari tahun 1960-an hingga 1980-an sering disebut “keajaiban ekonomi Jepang”, yakni rata-rata 10% pada tahun 1960-an, 5% pada tahun 1970-an, dan 4% pada tahun 1980-an. Dekade 1980-an merupakan masa keemasan ekspor otomotif dan barang elektronik ke Eropa dan Amerika Serikat sehingga terjadi surplus neraca perdagangan yang mengakibatkan konflik perdagangan. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Plaza1985, dolar AS mengalami depresiasi terhadap yen. Pada Februari 1987, tingkat diskonto resmi diturunkan hingga 2,5% agar produk manufaktur Jepang bisa kembali kompetitif setelah terjadi kemerosotan volume ekspor akibat menguatnya yen. Akibatnya, terjadi surplus likuiditas dan penciptaan uangdalam jumlah besar. Spekulasi menyebabkan harga saham dan realestat terus meningkat, dan berakibat pada penggelembungan harga aset. Harga tanah terutama menjadi sangat tinggi akibat adanya “mitos tanah” bahwa harga tanah tidak akan jatuh.[28] Ekonomi gelembung Jepang jatuh pada awal tahun 1990-an akibat kebijakan uang ketat yang dikeluarkan Bank of Japan pada 1989, dan kenaikan tingkat diskonto resmi menjadi 6%. Pada 1990, pemerintah mengeluarkan sistem baru pajak penguasaan tanah dan bank diminta untuk membatasi pendanaan aset properti. Indeks rata-rata Nikkeidan harga tanah jatuh pada Desember 1989 dan musim gugur 1990.Pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi pada 1990-an, dengan angka rata-rata pertumbuhan ekonomi riil hanya 1,7% sebagai akibat penanaman modal yang tidak efisien dan penggelembungan harga aset pada 1980-an. Institusi keuangan menanggung kredit bermasalah karena telah mengeluarkan pinjaman uang dengan jaminan tanah atau saham. Usaha pemerintah mengembalikan pertumbuhan ekonomi hanya sedikit yang berhasil dan selanjutnya terhambat oleh kelesuan ekonomi global pada tahun 200

Jepang adalah perekonomian terbesar nomor dua di dunia setelah Amerika Serikat, Jepang bersama Jerman dan Korea Selatan adalah 3 negara yang pernah mencatatkan diri sebagai negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat sepanjang sejarah dunia, dengan PDB nominal sekitar AS$4,5 triliun, dan perekonomian terbesar ke-3 di dunia setelah AS dan Republik Rakyat Cina dalam keseimbangan kemampuan berbelanja.[63] Industri utama Jepang adalah sektor perbankanasuransirealestatbisnis eceran,transportasitelekomunikasi, dan konstruksi. Jepang memiliki industri berteknologi tinggi di bidang otomotifelektronikmesin perkakasbaja dan logam non-besi, perkapalanindustri kimia,tekstil, dan pengolahan makanan. Sebesar tiga perempat dari produk domestik bruto Jepang berasal dari sektor jasa

Hingga tahun 2001, jumlah angkatan kerja Jepang mencapai 67 juta orang.Tingkat pengangguran di Jepang sekitar 4%. Pada tahun 2007, Jepang menempati urutan ke-19 dalam produktivitas tenaga kerja. Menurut indeks Big Mac, tenaga kerja di Jepang mendapat upah per jam terbesar di dunia.Toyota MotorMitsubishi UFJ FinancialNintendoNTT DoCoMoNippon Telegraph & TelephoneCanonMatsushita Electric IndustrialHondaMitsubishi Corporation, dan Sumitomo Mitsui Financial adalah 10 besar perusahaan Jepang pada tahun 2008. Sejumlah 326 perusahaan Jepang masuk ke dalam daftar Forbes Global 2000 atau 16,3% dari 2000 perusahaan publik terbesar di dunia (data tahun 2006). Bursa Saham Tokyo memiliki total kapitalisasi pasar terbesar nomor dua di dunia. Indeks dari 225 saham perusahaan besar yang diperdagangkan di Bursa Saham Tokyo disebut Nikkei 225.

Dalam Indeks Kemudahan Berbisnis, Jepang menempati peringkat ke-12, dan termasuk salah satu negara maju dengan birokrasi paling sederhana.Kapitalisme model Jepang memiliki sejumlah ciri khas. Keiretsu adalah grup usaha yang beranggotakan perusahaan yang saling memiliki kerja sama bisnis dan kepemilikan saham. Negosiasi upah (shuntō) berikut perbaikan kondisi kerja antara manajemen dan serikat buruh dilakukan setiap awal musim semi. Budaya bisnis Jepang mengenal konsep-konsep lokal, seperti Sistem Nenkōnemawashisalaryman, dan office lady. Perusahaan di Jepang mengenal kenaikan pangkat berdasarkan senioritas dan jaminan pekerjaan seumur hidup. Kejatuhan ekonomi gelembung yang diikuti kebangkrutan besar-besaran dan pemutusan hubungan kerja menyebabkan jaminan pekerjaan seumur hidup mulai ditinggalkan. Perusahaan Jepang dikenal dengan metode manajemen seperti The Toyota WayAktivisme pemegang saham sangat jarang. Dalam Indeks Kebebasan Ekonomi, Jepang menempati urutan ke-5 negara paling laissez-fairedi antara 41 negara Asia Pasifik

Total ekspor Jepang pada tahun 2005 adalah 4.210 dolar AS per kapita. Pasar ekspor terbesar Jepang tahun 2006 adalah Amerika Serikat 22,8%, Uni Eropa 14,5%, Cina 14,3%, Korea Selatan 7,8%, Taiwan 6,8%, dan Hong Kong 5,6%. Produk ekspor unggulan Jepang adalah alat transportasi, kendaraan bermotorelektronik, mesin-mesin listrik, dan bahan kimia. Negara sumber impor terbesar bagi Jepang pada tahun 2006 adalah Cina 20,5%, AS 12,0%,Uni Eropa 10,3%, Arab Saudi 6,4%, Uni Emirat Arab 5,5%, Australia 4,8%, Korea Selatan 4,7%, dan Indonesia 4,2%. Impor utama Jepang adalah mesin-mesin dan perkakas, minyak bumi, bahan makanantekstil, dan bahan mentah untuk industri.

Jepang adalah negara pengimpor hasil laut terbesar di dunia (senilai AS$ 14 miliar).Jepang berada di peringkat ke-6 setelah RRCPeruAmerika SerikatIndonesia, dan Chili, dengan total tangkapan ikan yang terus menurun sejak 1996.

Pertanian adalah sektor industri andalan hingga beberapa tahun seusai Perang Dunia II. Menurut sensus tahun 1950, sekitar 50% angkatan kerja berada di bidang pertanian. Sepanjang “masa keajaiban ekonomi Jepang”, angkatan kerja di bidang pertanian terus menyusut hingga sekitar 4,1% pada tahun 2008.Pada Februari 2007 terdapat 1.813.000 keluarga petani komersial, namun di antaranya hanya kurang dari 21,2% atau 387.000 keluarga petani pengusaha.[80] Sebagian besar angkatan kerja pertanian sudah berusia lanjut, sementara angkatan kerja usia muda hanya sedikit yang bekerja di bidang pertanian.

Diperkirakan oleh pengamat ekonomi bahwa, Jepang bersama Korea SelatanIndia dan RRC akan benar-benar mendominasi dunia ditahun 2030 dan mematahkan dominasi barat atas perekonomian dunia.

Referensi :

  1. ^ a b c “Japan: Patterns of Development”. country-data.com. 1 Januari 1994. Diakses pada 28 Desember 2006.
  2. ^ a b c d “World Factbook; Japan—Economy”CIA. 19 Desember 2006. Diakses pada 28 Desember 2006.
  3. ^ a b “World Economic Outlook Database; country comparisons”IMF. 1 September 2006. Diakses pada 14 Maret 2007.
  4. ^ “NationMaster; Economy Statistics”NationMaster. Diakses pada 26 Maret 2007.
  5. ^ er 6 Manufacturing and Construction, Statistical Handbook of Japan, Ministry of Internal Affairs and Communications
  6. ^ http://www.prcdc.org/summaries/japan/japan.html
  7. ^ Groningen Growth and Development Centre (GGDC)
  8. ^ Japan 500 2008Financial Times Diakses pada 8 Maret 2009]
  9. ^ [http://www.forbes.com/lists/2006/18/06f2000_The-Forbes-2000_Rank.html The Forbes 2000
  10. ^ Market data. New York Stock Exchange (2006-01-31). Diakses pada 2007-08-11.
  11. ^ “Japan’s Economy: Free at last”The Economist. 20 Juli 2006. Diakses pada 29 Maret 2007.
  12. ^ “The State and Change in the “Lifetime Employment” in Japan: From the End of War Through 1995″. Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI). 1 November 2004. Diakses pada 29 Maret 2007.
  13. ^ “Life-time Employment (終身雇用)”. exBuzzWords. Diakses pada 28 Maret 2007.
  14. ^ The Economist: Going hybrid
  15. ^ Activist shareholders swarm in Japan, The Economist

PENDIDIKAN KARAKTER ALA JEPANG

 

Sekarang dunia pendidikan kita sedang menggiatkan  Pendidikan berkarakter. Menakjubkan sebenarnya, karena ide pendidikan berkarakter sudah ada sejak lama sekali, sedangkan Indonesia baru terbelalak matanya diseputaran tahun 2003. Dan di tahun 2010/2011, meski sangat terlambat, Kementerian Pendidikan Nasional kembali menggiatkan wacana pendidikan berkarakter untuk menuntaskan peliknya masalah pendidikan di Indonesia.

Seakan gagap dan terlena, ketika Pendidikan berbasis budaya berkarakter bangsa disisipkan ke kurikulum dan silabus, sebagian pendidik kita kelabakan untuk menentukan pengertian karakter itu sendiri. Kegamangan guru-guru dalam menerapkan materi pelajaran yang disisipi pembentukan karakter siswa-siswididiknya merupakan potret nyata bahwa selama ini pendidikan di Indonesia hanya pandai mencerdaskan otak, namun gagal dalam membentuk siswa yang berkarakter.

Fenomena yang menarik adalah ketika dunia pendidikan asyik menciptakan siswa-siswi cerdas dengan memberikan beban pelajaran super berat dan banyak, padahal dengan beban pelajaran yang tinggi, energi guru dan siswa terbuang percuma karena mereka sadar hanya 5 – 10 % siswa saja yang mampu mengikuti pelajaran dengan baik.

Hal ini tentu menjadi bumerang bagi dunia pendidikan Indonesia karena jelas-jelasmengabaikan 90% siswa dengan kemampuan dibawah rata-rata dan dianggap tidak memiliki nilai akademis tinggi. Bahwa dikatakan bumerang karena siswa dengan nilai akademis rendah dan sedang menempati porsi terbesar di negara Indonesia, maka yang terjadi adalah pendidikan Indonesia menciptakan jurang dikotomi terhadap hak-hak pendidikan yang layak bagi 90% komunitas ini.

Kebalikan dari negara Jepang, pendidikan di Indonesia justru menyiapkan seluruh siswa-siswi kita menjadi ahli pemikir dan ilmuwan. Sedangkan di Jepang, mereka sadar bahwa tidak semua siswa itu cerdas dan memiliki potensi yang sama. Kecerdasan bukan hanya potensi akademik, tapi ada beraneka ragam dimensi kecerdasan yang sifatnya konkrit, seperti ketrampilan, seni, olahraga dan kegiatan non akademik lainnya.

Kenyataan bahwa hanya ada 5-10% manusia cerdas ditiap negara membuat Jepang mempersiapkan pendidikan berkarakter untuk membentuk 90% siswa-siswinya yang merupakan penduduk mayoritas. Walhasil, negara Jepang kini menjadi negara maju dan disiplin bukan karena kecerdasan semata, tetapi karakter kuat dari penduduk mayoritas yang telah digembleng dalam masa pendidikan. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Mengaca dari Program Pendidikan dari masa Orde Lama hingga sekarang, belum ada tanda-tanda perubahan berarti dari Pemerintah dalam mempersiapkan siswa-siswi kita menjadi manusia berkarakter kuat. Contoh konkrit salah satunya masih digunakan Ujian Nasional sebagai tolak ukur penilaian hasil belajar. Yang menjadi pertanyaan, karakter apa saja yang cocok untuk ditanamkan pada siswa-siswi kita?

Menurut UU no 20 tahun 2003 pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter bangsa yang bermartabat. Ada 9 pilar pendidikan berkarakter, diantaranya adalah:

  1. Cinta tuhan dan segenap ciptaannya
  2. Tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian
  3. Kejujuran /amanah dan kearifan
  4. Hormat dan santun
  5. Dermawan, suka menolong dan gotong royong/ kerjasama
  6. Percaya diri, kreatif dan bekerja keras
  7. Kepemimpinan dan keadilan
  8. Baik dan rendah hati
  9. Toleransi kedamaian dan kesatuan

Di Jepang, selain khusus ada jam pelajaran tentang moral (doutoku), pesan-pesan moral juga terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran di Jepang. Di kelas satu sekolah jepang adalah, pelajaran tentang berbohong, dan giliran piket bersih-bersih di kelas. Dalam dua sesi yang berbeda itu, pendekatan yang dilakukan oleh guru jepang relatif mirip. Tidak dengan mendoktrin tentang pentingnya untuk berlaku jujur atau menjalani tugas piket. Namun, dengan mengajak anak-anak berdiskusi tentang akibat-akibat berbohong atau ketika mereka tidak menjalani tugas piket.

Diskusi interaktif itu menggiring anak-anak untuk berpikir tentang pentingnya melaksanakan nilai-nilai moral yang akan diajarkan (proses kognitif-sikou ryoku). Tidak ada proses menghafal, juga tidak ada tes tertulis untuk pelajaran moral ini. Untuk mengecek pemahaman anak-anak tentang pelajaran moral yang diajarkan, mereka diminta untuk membuat karangan, atau menuliskan apa yang mereka pikirkan tentang tema moral tertentu (proses menilai-handan ryoku). Kadang mereka juga diputarkan film yang memiliki muatan moral yang akan diajarkan, dan diajak untuk berdiskusi isi dari film itu.

Konsep-konsep  “seikatsu-ka (living environmental study)” dan “sougou gakusyuu (integrated learning)” di Jepang. Dua hal yang menjadi inti pendidikan adalah pendidikan yang berfokus pada minat anak-anak dan pentingnya belajar melalui pengalaman langsung. Di Jepang sendiri, meskipun ada pelajaran moral (doutoku) dan ada kurikulumnya secara spesifik apa yang harus diajarkan, namun apa definisi moral, baik-buruk, benar-salah, sama sekali tidak ada batasannya. Penekanannya lebih kepada nilai-nilai yang dianggap baik secara universal, seperti nilai-nilai kejujuran, kerja keras, menghormati hak orang lain, disiplin, rasa malu ketika tidak memenuhi kewajiban, dan sebagainya.

Hubungan antara moral dengan agama juga sempat dibahas, tapi untuk hal ini menimbulkan pro dan kontra. Guru-guru di Jepang memang sangat berhati-hati dalam hal ini. Karena urusan agama adalah urusan individu, jadi tidak berhak diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Di Jepang sendiri, dengan kualitas guru-guru yang sangat baik, pendidikan moral yang didukung dengan sistem pendidikan, serta undang-undang yang fokus pada pembentukan karakter di sekolah dasar dan menengah, bisa sukses menanamkan nilai-nilai yang diajarkan tadi.

Kalau dalam Islam, maka pertanyaan-pertanyaan itu sangat mudah untuk dijawab. Tinggal mempelajari Alquran saja, kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ada konsekuensi yang jelas ketika kita melakukan kebaikan ataupun keburukan. Dalam masyarakat liberal, nilai-nilai kebaikan dan keburukan akan sangat mudah sekali bergeser. Tergantung pihak mana yang kuat, dan siapa yang bisa membangun opini di masyarakat.

Karena itu, nilai-nilai yang dulu dianggap buruk, seperti seks bebas, bisa saja bergeser karena pengaruh media yang mencitrakan keindahan dalam pergaulan bebas. Padahal, akibat seks bebas yang berujung pada kerusakan nasab anak, penyakit-penyakit kelamin, dan kerusakan sistem sosial di masyarakat tidaklah hilang hanya dengan penggambaran yang indah itu saja.

Saya sendiri tidak menilai bahwa pendidikan moral di Indonesia lebih baik dari Jepang. Indonesia memiliki konsep tentang moral yang kaya. Setiap pemeluk agama bebas untuk mengajarkan konsep moral kepada pemeluknya. Namun, kekurangannya ada dalam teknik mengajarkan moral kepada anak-anak. Bagaimana agar pendidikan moral tidak hanya masuk ke tataran kognitif saja, tapi sampai menjadi kebiasaan, dan akhirnya menjadi karakter yang melekat kuat dalam diri anak. PR besar dalam sistem pendidikan di negeri tercinta ini

BELAJAR DARI BUDAYA JEPANG

 

Jepang terdiri dari 6.852 pulau yang membuatnya merupakan suatu kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah HokkaidoHonshu(pulau terbesar), Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di duniaTokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefekturTokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang

Menurut mitologi tradisional, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun begitu, sepanjang sejarahnya, untuk kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan anggota-anggota istana, shogun, pihak militer, dan memasuki zaman modern, di tangan perdana menteri. Menurut Konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalahnegara monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang

Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor dua setelah Amerika Serikat, dan masuk dalamurutan tiga besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Jepang adalah anggota Perserikatan Bangsa-BangsaG8OECD, dan APEC. Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai lengkap dengan sistem pertahanan moderen seperti AEGIS serta suat armada besar kapal perusak. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat ke-4 negara pengekspor terbesar dan peringkat ke-6 negara pengimpor terbesar di dunia. Sebagai negara maju, penduduk Jepang memiliki standar hidup yang tinggi (peringkat ke-8 dalam Indeks Pembangunan Manusia) dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB. Dalam bidang teknologi, Jepang adalah negara maju di bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika.

Budaya Orang Jepang

Dalam keseharian masyarakat Jepang, kita akan merasakan bagaimana prilaku jujur itu teraplikasi dengan baik. Saat berbelanja kita tidak perlu khawatir akan ditipu oleh si penjual, baik dalam hal kualitas dan kuantitas barang. Saat menggunakan transportasi umum seperti kereta api atau bis, kita tidak perlu khawatir akan hilangnya barang milik kita seperti dompet dan telepon genggam. Suatu ketika teman saya pernah ketinggalan dompet di salah satu lokasi stand pameran otomotif di Tokyo. Kami pun bergegas kembali ke lokasi stand tersebut. Ternyata dompet teman saya masih terletak di sebuah meja dengan posisi yang sama saat teman saya meletakkan dompetnya. Berarti tidak ada seorangpun yang menyentuh dompet itu, meskipun sudah lebih dari sejam dompet itu tertinggal, padahal di sekitar meja tersebut terdapat banyak pengunjung lainnya. Memang sudah menjadi budaya di Jepang, bahwa masyarakatnya tidak akan menyentuh apalagi mengambil barang yang bukan miliknya. Seandainya pun ada yang mengambil, akan diserahkan ke pos polisi terdekat. Jadi apabila kita mengalami kehilangan barang, biasanya kita akan dapat menemukannya kembali dengan menelusuri lokasi yang pernah kita lewati, atau menanyakan ke pos polisi terdekat disekitaran lokasi hilangnya barang tersebut.

Disiplin

Prilaku disiplin bangsa Jepang dapat tercermin diantaranya dengan budaya antri dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Di Jepang kita akan sering menjumpai masyarakat yang sedang mengantri dengan tertib, seperti antrian penumpang bis, kereta api, dan antrian saat hendak makan siang di sebuah rumah makan. Semua orang baik anak-anak maupun manula akan mengikuti antrian dengan tertib, tidak ada yang minta didahulukan dengan alasan usia atau apapun juga. Dalam hal kepatuhan terhadap peraturan, sikap disiplin masyarakat Jepang contohnya dapat dilihat dari cara membuang sampah. Di Jepang setiap harinya telah diatur jadwal jenis sampah yang akan diangkut oleh mobil sampah, misalnya hari Senin untuk sampah daur ulang dan Selasa untuk sampah yang bisa dibakar. Masyarakat dengan tertibnya akan memilah-milah jenis sampah dan membuangnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Kebersihan

Kebersihan sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Jepang. Kebersihan di jalan, pasar, dan kendaraan umum, terpelihara dengan baik setiap hari. Saat beraktivitas di luar rumah kita tidak perlu khawatir apabila ingin membuang air kecil/besar, karena seluruh toilet umum yang tersebar di stasiun, taman, bandara dan tempat umum lainnya dapat kita nikmati dengan nyaman dan bersih. Sudah menjadi suatu aturan tak tertulis di Jepang bahwa setelah kita menggunakan toilet, maka kondisi kebersihan toilet harus tetap kering dan bersih, sebagaimana kondisi toilet sebelum kita gunakan. Hal ini dilakukan agar orang yang akan menggunakan toilet setelah kita, dapat merasakan kenyamanan dan kebersihan seperti yang kita rasakan.

Sabar

Jarang orang Jepang yang marah atau emosi  terhadap sesuatu hal, apalagi sampai timbulnya perkelahian. Tidak ada supir angkutan yang berteriak dengan makian, tidak ada orang yang marah karena badannya tersenggol oleh orang lain saat di kereta api. Bahkan pernah suatu ketika 2 mobil taksi bertabrakan di sebuah lampu merah di Tokyo. Kedua supir taksi tersebut lalu keluar dari mobilnya masing-masing dan saling berbicara dengan sopan dan suara yang lembut. Selanjutnya salah satu supir taksi menelpon polisi, yang tidak lama kemudian petugas polisi datang dan menyelesaikan permasalahan ini sesuai ketentuan.

Bersyukur dan ikhlas

Orang Jepang senantiasa mensyukuri segala sesuatu yang telah dimilikinya. Inilah yang membuat masyarakat Jepang dalam bekerja selalu penuh semangat, ikhlas, dan terlihat menikmati pekerjaannya , apapun jenis pekerjaannya. Pelayan toko, supir bis, petugas parkir, cleaning service, mereka semua saya perhatikan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Tidak terlihat kesusahan di raut wajah mereka, meskipun mungkin saat itu mereka sedang menghadapi permasalahan ekonomi. Bagi pekerja seperti mereka, biaya hidup di Tokyo yang merupakan kota termahal di dunia pastilah cukup berat dirasakan, karena umumnya gaji mereka sebesar standar upah minimum. Ada seorang wanita petugas cleaning service di gedung perkantoran namanya Tatsuno Kimiki, dia sangat senang, menikmati, serta mensyukuri pekerjaannya, sehingga  dia melakukannya dengan ikhlas dan bersungguh, meskipun gaji yang diterimanya tidaklah seberapa.

Toleransi

Di Jepang Suara klakson mobil bisa dikatakan hampir tidak pernah terdengar, karena semua pengendara selalu bertoleransi sesama. Sebagai contoh saat saya akan berpindah lajur jalan, maka dengan segera pengendara lain yang berada di lajur tersebut akan berhenti atau mengurangi kecepatan kendaraannya untuk memberikan saya kesempatan berpindah lajur. Sikap toleransi masyarakat Jepang lainnya juga terlihat saat kita menggunakan kendaraan umum seperti bis atau kereta api. Semua penumpang akan menonaktifkan nada (silent) telepon genggamnya, dan menghindari berbicara di telepon kecuali bila mendesak. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu ketenangan penumpang lainnya.

Itulah beberapa contoh nilai luhur seperti yang terkandung dalam Pancasila yang dapat kita lihat dalam budaya hidup bangsa Jepang. Semoga saja kedepannya nilai-nilai tersebut dapat lebih sering kita alami dan rasakan dalam keseharian masyarakat Indonesia, dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang.

“THE ULTIMATE GOAL OF DE…

“THE ULTIMATE GOAL OF DEVELOPMENT IS NOT PHYSICAL CONSTRUCTIONS BUT HUMAN”

APAKAH DEMOKRASI ITU HARAM ?

 

Demokrasi adalah sebuah tema yang banyak dibahas oleh para ulama dan intelektual Islam. Untuk menjawab dan memosisikan demokrasi secara tepat kita harus terlebih dahulu mengetahui prinsip demokrasi berikut pandangan para ulama tentangnya.

Prinsip Demokrasi
Menurut Sadek, J. Sulaymân, dalam demokrasi terdapat sejumlah prinsip yang menjadi standar baku. Di antaranya:
• Kebebasan berbicara setiap warga negara.
• Pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau harus diganti.
• Kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas
• Peranan partai politik yang sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat.
• Pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
• Supremasi hukum (semua harus tunduk pada hukum).
• Semua individu bebas melakukan apa saja tanpa boleh dibelenggu.Pandangan Ulama tentang Demokrasi
Al-Maududi
Dalam hal ini al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya, al-Maududi menganggap demokrasi modern (Barat) merupakan sesuatu yang berssifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan). Tentu saja bukan teokrasi yang diterapkan di Barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan tak terbatas pada para pendeta.Mohammad Iqbal
Kritikan terhadap demokrasi yang berkembang juga dikatakan oleh intelektual

Pakistan ternama M. Iqbal. Menurut Iqbal, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasi an sich. Melainkan, prakteknya yang berkembang di Barat. Lalu, Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut:
– Tauhid sebagai landasan asasi.
– Kepatuhan pada hukum.
– Toleransi sesama warga.
– Tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit.
– Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad.Muhammad Imarah
Menurut beliau Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara, dalam sistem syura (Islam) kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah.
Jadi, Allah berposisi sebagai al-Syâri’ (legislator) sementara manusia berposisi sebagai faqîh (yang memahami dan menjabarkan) hukum-Nya.
Demokrasi Barat berpulang pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles, setelah Tuhan menciptakan alam, Diia membiarkannya. Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Sementara, dalam pandangan Islam, Allah-lah pemegang otoritas tersebut. Allah befirman
Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. (al-A’râf: 54).
Inilah batas yang membedakan antara sistem syariah Islam dan Demokrasi Barat. Adapun hal lainnya seperti membangun hukum atas persetujuan umat, pandangan mayoritas, serta orientasi pandangan umum, dan sebagainya adalah sejalan dengan Islam.

Yusuf al-Qardhawi
Menurut beliau, substasi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya:
– Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya.
– Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar makruf dan nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam.
– Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, barangsiapa yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan.
– Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara, lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar tiga lawan tiga, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari luar mereka. Yaitu Abdullah ibn Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumhur ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja, suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nash syariat secara tegas.
– Juga kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam.

Salim Ali al-Bahnasawi
Menurutnya, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam.
Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara, sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram. Karena itu, ia menawarkan adanya islamisasi demokrasi sebagai berikut:
– menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah.
– Wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya.
– Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Alquran dan Sunnah (al-Nisa 59) dan (al-Ahzab: 36).
– Komitmen terhadap islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen.

Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dan tidak sepenuhnya sejalan dengan Islam.
Prinsip dan konsep demokrasi yang sejalan dengan islam adalah keikutsertaan rakyat dalam mengontrol, mengangkat, dan menurunkan pemerintah, serta dalam menentukan sejumlah kebijakan lewat wakilnya.
Adapun yang tidak sejalan adalah ketika suara rakyat diberikan kebebasan secara mutlak sehingga bisa mengarah kepada sikap, tindakan, dan kebijakan yang keluar dari rambu-rambu ilahi.
Karena itu, maka perlu dirumuskan sebuah sistem demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu di antaranya:
1. Demokrasi tersebut harus berada di bawah payung agama.
2. Rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya
3. Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah.
4. Suara mayoritas tidaklah bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah. Contohnya kasus Abu Bakr ketika mengambil suara minoritas yang menghendaki untuk memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. Juga ketika Umar tidak mau membagi-bagikan tanah hasil rampasan perang dengan mengambil pendapat minoritas agar tanah itu dibiarkan kepada pemiliknya dengan cukup mengambil pajaknya.
5. Musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan ijtihadi; bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas oleh Alquran dan Sunah.
6. Produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama.
7. Hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga

Akhirnya, agar sistem atau konsep demokrasi yang islami di atas terwujud, langkah yang harus dilakukan:
– Seluruh warga atau sebagian besarnya harus diberi pemahaman yang benar tentang Islam sehingga aspirasi yang mereka sampaikan tidak keluar dari ajarannya.
– Parlemen atau lembaga perwakilan rakyat harus diisi dan didominasi oleh orang-orang Islam yang memahami dan mengamalkan Islam secara baik.
Wallahu a’lam bi al-shawab
Wassalamu alaikum wr.wb

ISLAM & DEMOKRASI

 

 

Pembagian sistem pemerintahan berdasarkan masdar siyadah (sumber kedaulatan) terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, al-hukumah al-fardiyah(pemerintahan tunggal), yaitu pemerintahan dimana shahib as-siyadah (pemilik kedaulatan) adalah satu orang. Sistem ini melebur menjadi 2 macam: 1. Hukumah Malakiyah Mutlaqah (pemerintahan monarki absolut), 2. Hukumah Diktaturiyah/Istibdadiyah (pemerintahan dictator/totaliter). Kedua, al-hukumah al-aqalliyah (pemerintahan oligarki), yaitu pemerintahan dimana pemegang kedaulatan dalam suatu Negara adalah sekelompok elit kecil yang terdiri dari para ilmuwan dan cendekiawan serta tokoh masyarakat, system ini merupakan jembatan terbentuknya system demokrasi. Ketiga, al-hukumah ad-dimukratiyah(pemerintahan demokrasi), inilah system yang akan penulis bahas dalam kajian ini.

Adapun pembahasan demokrasi ini penulis rangkum dalam 3 sub pokok: 1. Definisi dan akar sejarah demokrasi. 2. Macam-macam bentuk pemerintahan demokrasi. 3. Kelebihan dan kekurangan demokrasi. 4. Demokrasi dalam perspektif Islam.

 

I.                Definisi dan akar sejarah demokrasi.

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terambil dari dua kata, demos berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan rakyat, karena itu, Abraham Lincoln mengistilahkan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sedangkan secara terminology, demokrasi adalah pemerintahan yang kekuasaan dan kedaulatannya berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang menjadi sumber kekuasaan dan kedaulatan sebuah Negara, rakyatlah yang membentuk sebuah hukum dalam pemerintahan suatu Negara sekaligus menjalankannya.

Sistem demokrasi pertama kali dipakai dan dipraktekkan pada abad 5 Masehi oleh bangsa Yunani kuno ketika masih berbentuk Negara Heliopolis. Namun dengan seiring perkembangan zaman dan perputaran waktu, demokrasi kini telah berevolusi menjadi beberapa macam bentuk dan memeliki karakteristik berbeda walau rakyatlah yang tetap menjadi pemilik kekuasaan dan kedaulatan.

 

II.             Macam-macam bentuk demokrasi.

Karena awal munculnya demokrasi adalah dalam bentuk pemerintahan rakyat, yaitu rakyat bersama-sama membuat hukum, menentukan pemimpin, dan segala urusan pemerintahan Negara, berdasarkan ini maka penulis membagi demokrasi menjadi tiga bentuk.

 

1.         Demokrasi Mubasyir/Langsung.

Sistem pemerintahan demokrasi langsung merupakan bentuk tertinggi dan paling ideal untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat. Karena dalam system demokrasi langsung ini rakyat secara langsung yang mengatur sebuah pemerintahan, dalam pemilihan pemimpin, dalam pembuatan undang-undang Negara, dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat. Bentuk demokrasi secara langsung ini merupakan yang pertama kali dipraktekkan oleh Yunani kuno pada abad 5 Masehi silam karena negaranya yang masih kecil, begitu juga penduduknya masih sedikit. Beberapa ahli hukum menamakan bentuk demokrasi ini sebagai demokrasi klasik, karena demokrasi langsung sudah tidak sesuai dengan zaman modern yang memiliki wilayah besar dan penduduk yang sangat banyak kecuali di beberapa bagian Negara Swiss. Di beberapa bagian daerah Swiss masih ditemui bentuk demokrasi langsung karena jumlah penduduknya yang kurang dari 1000 jiwa, dan mereka mampu berkumpul bersama sekali dalam satu tahun untuk memilih pepimpin mereka dan memilih pejabat yang akan melaksanakan fungsi administrasi dan peradilan dalam jangka setahun. Akan tetapi, ada perbedaan antara demokrasi langsung yang terjadi di beberapa wilayah Swiss dengan Yunani kuno, dimana demokrasi yang berjalan di Swiss hanya sebatas urusan internal/dalam wilayah, sedangkan di Yunani kuno mecakup urusan eksternal dan internal seperti urusan diplomasi, pengumuman perang dan perjanjian.

 

2.      Demokrasi Niyabi/Parlemen.

Bentuk demokrasi ini merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam kekuasaan yang digunakan sebagian besar Negara di dunia pada masa sekarang, dimana rakyat berpartisipasi aktif dalam kekuasaan dengan cara perwakilan yang mereka pilih dengan pemilihan secara langsung. Dan, para perwakilan yang mereka inilah yang nantinya menjalankan segala urusan pemerintahan dan administrasi kenegaraan.

Adapun Negara yang pertama kali mencetuskan system ini adalah Inggris, dan setelah melalui proses waktu yang panjang serta memiliki bentuk pemerintahan parlemen yang ideal, sebagian besar Negara mengadopsi dan mempraktekkannya dalam pemerintahan masing-masing.

Jenis-jenis sistem demokrasi parlemen:

i.          Nizham al-Jam’iyah (sistem persekutuan), yaitu penggabungan dua kekuasaan  antara kekuasaan eksekutif dan legislative dalam satu dewan perwakilan.

ii.          Nizham ar-Riasi (system presidential), yaitu system pemerintahan yang memisahkan secara mutlak antara kekuasaan legislative dan eksekutif. Contoh Negara yang menggunakan system ini adalah Negara Amerika Serikat.

iii.          Nizham Barlamani (system parlementer), yaitu system yang menggunakan asas teori pemisahan kekuasaan, akan tetapi tidak mutlak dan ada kerja sama serta koordinasi antara kekuasaan eksekutif dan legislative. Inilah system yang banyak digunakan sebagian besar Negara.

Rukun sistem pemerintahan parlemen:

a.      Adanya lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat.

b.      Adanya orang perwakilan yang merupakan representative rakyat.

c.      Bebasnya lembaga perwakilan selama waktu menjabat dari para rakyat yang memilihnya.

d.      Adanya majlis/dewan perwakilan rakyat.

 

3.      Demokrasi Syibhul Mubasyir/semi langsung.

Secara kasat, system demokrasi semi langsung ini menyerupai dengan system parlemen, yaitu rakyat yang merupakan pemilik hakikat kedaulatan dan kekuasaan memilih perwakilan mereka yang nanti akan mewikili rakyat dalam majlis/dewan perwakilan dan menjalankan pemerintahan. Akan tetapi, ada perbedaan mencolok dalam system semi langsung ini dimana system syibhul mubasyir memiliki 6 hak khusus untuk rakyat. 1. Hak memberikan usulan. 2. Hak Protes. 3. Hak mengganti perwakilan mereka. 4. Hak membubarkan parlemen. 5. Hak menurunkan presiden. 6. Hak istifta’ (referendum), yaitu memberikan beberapa subjek kepada rakyat untuk mengetahui pendapat rakyat apakah menerima atau menolak subjek tersebut. Ke enam hak ini lah yang menjadikan system ini hampir mendekati system demokrasi langsung, dan rakyat lebih memainkan perannya sebagai pemilik kekuasaan dan kedaulatan.

 

III.          Kelebihan dan kekurangan system demokrasi.

Setelah mengetahui definisi dan sejarah demokrasi serta bentuk-bentuk demokrasi, penulis akan menyingkap beberapa karakteristik kelebihan serta kelemahan dalam system demokrasi.

1.      Kelebihan system demokrasi:

 

a.      Demokrasi adalah sebuah mazhab dan system.

Demokrasi merupakan mazhab politik yang dibuat oleh para pemikir, sarjana dan cendikiawan barat untuk memerangi pemerintahan otoriter atau kerajaan absolut yang terjadi pada abad 18 masehi di Eropa. Para cendikia barat kemudian membentuk demokrasi modern dan menjadikan kedaulatan atau kekuasaan berada ditangan rakyat, bukan di tangan raja yang dipilih atas izin Tuhan menurut aliran teokrasi.

b.      Demokrasi berdiri atas dasar al-Huriyah/liberty/kebebasan ,al-‘adalah/equality/keadilan dan al-Musawah/egalite persamaan.

Maksud kebebasan dalam demokrasi hasil bentukkan pemikiran barat ini kebebasan individu dalam melakukan apa saja, inilah yang menjadi cikal bakal munculnya HAM. Adapun maksud keadilan di sini adalah keadilan dalam mendapatkan perlakuan hukum yang tidak ada tebang pilih, sedangkan maksud dari persamaan adalah persamaan kedudukan manusia di hadapan hukum, tidak ada perbedaan atau keistimewaan khusus bagi sebagian orang dalam hak yang telah ditetapkan undang-undang dan hukum Negara, maka presiden atau seorang pemimpin tidak bisa berlaku otoriter dan sewenang-wenang terhadap rakyat.

c.      Demokrasi berdiri atas asas multi partai.

Berdasarkan bentuk demokrasi parlemen, sudah pasti demokrasi memiliki system multi partai. Hal ini bertujuan agar tidak ada pemusatan satu kekuasaan, selain itu karena masing-masing rakyat memiliki pendapat dan tujuan yang berbeda maka secara pasti dibutuhkan system multi partai. Dari system ini maka akan muncul kelompok mayoritas rakyat yang menjalankan pemerintahan dan kelompok minoritas sebagai oposisi, penyeimbang dan pengawas serta pengkritik kebijakan mayoritas jika terjadi kesalahan.

d.      Demokrasi berdiri atas system pemilihan umum yang bebas dan jujur.

Maksud pemilihan umum bebas dan jujur adalah rakyat bebas memilih calon yang mereka kehendaki, jurjur tanpa ada sogokkan, dan para calon juga tidak melakukan kecurangan dengan politik uang. Akan tetapi, pada realitanya masih banyak praktek politik uang di beberapa Negara, terutama di Negara berkembang seperti Indonesia.

 

2.      Kekurangan sistem demokrasi:

 

a.      Kekuasaan dan kedaulatan rakyat yang mutlak.

Inilah kekurangan dari system demokrasi yang akan berakibat dengan banyaknya kekurangan demokrasi yang ditimbulkan dari pemikiran seperti ini. Rakyat adalah manusia, dan manusia merupakan tempatnya salah, maka sudah pasti akan ada kesalahan apakah sedikit atau banyak. Dalam system demokrasi maka rakyatlah yang menentukan atau membuat hukum untuk mereka sendiri, dan dalam realitanya tidak sedikit beberapa hukum yang parlemen (wakil rakyat) buat cacat dan tidak sesuai maslahat rakyat. Ini desebabkan kaidah hukum manusia yang tidak sempurna dalam memandang maslahat dan yang tidak, dalam membuat undang-undang tak jarang hasil dari kepentingan politik atau kelompok tertentu.

b.      Mayoritas yang mengatur pemerintahan.

Suara mayoritas merupakan satu kelemahan juga bagi demokrasi, tidak selamanya mayoritas itu benar. Dalam realita yang terjadi wakil rakyat yang menjadi mayoritas dalam  kekuasaan eksekutif atau legislative terkadang melakukan diskriminasi terhadap yang minoritas, mereka melakukan politik busuk. Dalam masalah pembuatan hukum, mayoritas lagi-lagi selalu yang dimenangkan, padahal, bisa jadi hukum yang mereka buat tidak memiliki maslahat bahkan menyengsarakan rakyat yang telah memilihnya. Dalam pemilihan presiden, yang mendapat suara terbanyak yang menang, dan khusus untuk Negara berkembang yang masih terbelakang dalam pendidikan dan ekonomi, para calon presiden atau wakil rakyat tadi bisa membeli suara rakyat, dan ini sangat berbahaya jika pejabat seperti itu menjalankan pemerintahan.

c.      Kurang jelasnya kebebasan yang diinginkan oleh demokrasi.

Kebebasan dalam system demokrasi memang suatu kelebihan, karena dengan kebebasan ini para ilmuwan bisa mengembangkan atau meneliti dan menemukan ilmu-ilmu baru. Tidak seperti yang terjadi pada masa kerajaan absolute oleh para pendeta Kristen yang dulu terjadi di Eropa. Berbagai penelitian ilmiah dilarang, bahkan tak sedikit para ilmuwan yang dihukum mati karena penemuannya berlawanan dengan kitab suci mereka. Dengan kebebasan, rakyat bisa menyuarakan pendapatnya dengan aman tanpa ada ancaman, dengan kebebasan jalannya pemerintahan dapat terkontrol memalui media pers dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Akan tetapi, kebebasan mutlak yang tak diatur dalam hukum tentu bisa berakibat fatal, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dan kritik yang liar justru akan mengacaukan tatanan sosial dan Negara.

Banyak kasus-kasus yang tidak diinginkan terjadi akibat kebebasan ini, rakyat lebih suka mengkritik dan melakukan demo tanpa memikirkan dengan matang, bahkan tak jarang demo berujung anarkis dan terjadi pertempuran antara aparat dan demonstran hingga menelan korban. Contoh kasus lain adalah pemberitaan media yang tidak sesuai norma dank kode etik jurnalistik yang menyerang beberapa kelompok atau menyudukan orang tertentu. Begitu juga dampak kebebasan ini rasa hormat anak pada orang tua atau orang yang lebih tua mulai berkurang, pergaulan bebas hingga hubungan terlarang banyak terjadi. Ini karena batasan kebebasan dalam demokrasi yang belum jelas, atau hukum yang sudah membatasi tidak sempurna. Dan masih banyak contoh kasus lain yang terjadi akibat kebebasan demokrasi ala barat atau sekuler ini.

 

IV.          Demokrasi dalam perspektif Islam.

Perlu diketahui, demokrasi yang penulis parparkan secara singkat diatas merupakan demokrasi dalam perspektif barat atau demokrasi sekuler. Secara umum, terdapat nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan Islam, namun dalam nilai-nilai atau elemen-elemen tersebut ada yang bertolak belakang dengan syariat Islam. Karena itu, para ulama kontemporer berusaha melakukantakyif(penyesuaian) demokrasi  dalam perspektif barat atau demokrasi sekuler dengan syariat Islam. Hal ini melihat sedikit banyaknya demokrasi memiliki kesesuaian dengan prinsip Islam, demokrasi juga sudah menjadi system yang banyak dipakai hampir di seluruh dunia dan terus mengalami perkembangan dan corak yang berbeda di masing-masing Negara. Dalam perspektif Islam elemen-elemen demokrasi meliputi: syura, musawah, ‘adalah, amanah, masuliyyah dan hurriyyah, bagimana makna masing-masing elemen tersebut?

Pertama, Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur’an. Misalnya saja disebut dalam QS. As-Syura:38 dan Ali Imran:159 Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah ahl halli wa-l‘aqdi pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah.

Jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbanagan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama.

Kedua, al-‘adalah adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl:90;  QS. as-Syura:15; al-Maidah:8; An-Nisa’:58 dst. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang “ekstrim” berbunyi: “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam”.  (lihat Madani, 1999:14).

Ketiga, al-Musawah adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat.

Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama’ memahami al-musawah ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip al-syura dan al-‘adalah. Diantara dalil al-Qur’an yang sering digunakan dalam hal ini adalah surat al-Hujurat:13, sementara dalil sunnah-nya cukup banyak antara lain tercakup dalam khutbah wada’ dan sabda Nabi kepada keluarga Bani Hasyim (Tolchah, 199:26).

Keempat, al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil seperti ditegaskan Allah SWT dalam surat an-Nisa’:58.

Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam.

Kelima, al-Masuliyyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yangh harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi.  Dan kekuasaan sebagai amanah ini mememiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertenggungjawabkan di depan Tuhan.

Seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyyah (Madani, 1999:13), bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dengan dihayatinya prinsip pertanggung jawaban (al-masuliyyah) ini diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai sayyid al-ummah (penguasa umat), melainkan sebagai khadim al-ummah (pelayan umat). Dus dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.

Keenam, al-Hurriyyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengeksperesikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq al-karimah dan dalam rangka al-amr bi-‘l-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-‘munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela.

 

Penutup

Demokrasi merupakan system pemerintahan dan salah satu mazhab falsafah politik dan sosial yang saat ini dipakai hampir di seluruh dunia. Ada tiga macam bentuk demokrasi, yaitu langsung, secara perwakilan dan semi langsung. Terdapat kesamaan nilai-nilai demokrasi dengan Islam, akan tetapi cara penafsiran dan mafhum dari nilai demokrasi berbeda dengan Islam yang sempurna. Karena nilai-nilai demokrasi banyak terdapat kekurangan dan keganjalan yang tidak ada dalam Islam.

Mungkin ini hanyalah selayang pandang pembahasan mengenai demokrasi, karena pembahasan demokrasi sangat luas dikarenakan istilah demokrasi juga mengalami perluasan makna, dan penulis membahas demokrasi dari sudut tata Negara karena kajian ini adalah sambungan dari tulisan kajian bulletin tahun lalu. Selain itu penulis juga hanya baru bisa mengupas secuil bagaimana demokrasi dalam perspektif Islam. Dan, untuk mengupas tuntas semuanya butuh pengkajian dan pembahasan yang dalam, sedangkan penulis masih dalam tahap pembelajar baru dalam masalah ini. Akhir kalam, semoga tulisan ini bisa menambah wawasan kita bersama. Wallahu a’lam.

Referensi:

Raslan, Ahmad, Dr. Nuzum Siyasi wal Qonun dusturi. Cairo, 2010.

Khalil, Rasyad Hasan, Prof. Dr. Qadhaya Fiqhiyah Mu’ashiroh. Juz 4

 

Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si

Just another WordPress.com weblog

Marco Kusumawijaya

on cities and citizens; forsaken ideas that I believe in

CIPPS - Center of Indonesian Public Policy Studies

Center of Indonesian Public Policy Studies

Development Studies Foundation

Interaction-Ecoinnovation-Sustainability