Category Archives: PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA

SIKLUS MANAJEMEN PESISIR TERPADU

Menurut GESAMP (1996) ada lima tahap yang berurutan membentuk berkelanjutan, proses ICM interaktif. Proses itu sendiri dapat pergi melalui sejumlah siklus sebelum program ini menghasilkan hasil yang efektif.

Dalam siklus GESAMP (Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection), para ilmuwan alam dan sosial bersama-sama perlu membandingkan masalah-masalah dalam kasus metodologi yang berbeda, model, dan sistem nilai. Sebuah konsensus pada seperangkat tekanan / masalah isu perlu dibangun. Setiap kesenjangan dalam pengetahuan ilmiah, konsekuensi Integrated Coastal Management  (ICM), dan kemungkinan-kemungkinan praktis untuk mitigasi mereka dalam waktu yang dapat diterima juga perlu ditangani. Siklus GESAMP ini menawarkan alat yang sangat baik untuk mengevaluasi kontribusi ilmu pengetahuan serta kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat yang harus ditangani oleh analis sesuai dengan kepentingan mereka di kebijakan siklus ICM.

Dalam rangka untuk memahami berbagai isu, masalah, dan ketidaksepakatan mengelilingi analisis ilmiah, valuasi, dan manajemen dari pesisir terpadu maka penulis menawarkan sebuah kerangka kerja praktis yang lebih rinci dengan menambahkan 3 variabel baru ke dalam siklus ICM GESAMP tersebut yaitu sbb :

 

SIKLUS ICM

 

  1. 1.      Tahap 3. Diseminasi dan edukasi perencanaan kawasan pesisir

 

Integrated Coastal Management (ICM) merupakan suatu proses dinamis dan berkelanjutan yang menyatukan pemerintah dan masyarakat, ilmu pengetahuan dan pengelolaan, serta kepentingan sektoral dan masyarakat umum dalam menyiapkan (preparing) dan melaksanakan (implementing) suatu rencana terpadu untuk perlindungan dan pengembangan sumberdaya dan ekosistem pesisir. Secara konsep, keterpaduan (integration) merupakan faktor yang penting. Arti dari keterpaduan tersebut, Dahuri et al. (2008) menjelaskan bahwa terdiri atas a) lintas sektor, b) antar pemerintah (institusi), c) spasial (ruang), d) sains dan manajemen, dan e) internasional. Diseminasi dan edukasi perencanaan kawasan pesisir terpadu dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas dari dua atau lebih sektor dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Diseminasi dan edukasi perencanaan kawasan pesisir terpadu biasanya dimaksudkan sebagai suatu upaya secara terprogram untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmoniskan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Tujuan dari Diseminasi dan edukasi perencanaan kawasan pesisir terpadu adalah untuk menjelaskan kekonsistenan komitmen baik nasional dan internasional untuk pembangunan berkelanjutan pada setiap lingkungan (daratan dan lautan), dari daerah tangkapan air (watersheds) sampai batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tunduk pada beberapa yurisdiksi ataupun tidak. Dalam pencapaian tujuan tersebut ICM harus dapat menyediakan suatu bentuk proses pemerintahan yang adil, transparan dan dinamis yang dapat diterima oleh masyarakat. Proses ICM tersebut dilaksanakan secara dinamis dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspirasi masyarakat penggunan kawasan pesisir (stakeholder) serta konflik kepentingan dan konflik pemanfaatan kawasan pesisir yang mungkin ada. Dengan Diseminasi dan edukasi perencanaan kawasan pesisir terpadu akan dapat memotivasi pemangku kepentingan yaitu pemerintah, masyarakat, ilmuwan, pengusaha untuk selalu menyesuaikan diri dengan tujuan manajemen wilayah pesisir terpadu, dan mendorong mereka untuk selalu memberi umpan balik dan membiasakan diri menerapkan pengetahuan teoritis dan praktis yang diperoleh dalam pengembangan dan latihan. Secara umum program ini adalah menambah pengetahuan, mengembangkan sikap, mengembangkan ketrampilan para pemangku kepentingan terutama untuk menghadapi perubahan, menimbulkan motivasi, dukungan, umpan balik, dan memadukan penerapan teori dan praktek secara psikomotorik.

  1. 2.      Tahap 6. Analisis kinerja dan laporan kawasan pesisir

Konsep kinerja (Performance) dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian hasil atau degree of accomplishtment (Rue dan byars, 1981 dalam Keban 1995). Hal ini berarti bahwa, kinerja suatu manajemen wilayah pesisir terpadu itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana manajemen wilayah pesisir terpadu dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Mengingat bahwa Raison d’etre dari suatu manajemen wilayah pesisir terpadu itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka informasi tentang kinerja manajemen wilayah pesisir terpadu merupakan suatu hal yang sangat penting.
Informasi tentang kinerja manajemen wilayah pesisir terpadu dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan manajemen wilayah pesisir terpadu selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak manajemen wilayah pesisir terpadu yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai informasi tentang kinerja dalam manajemen wilayah pesisir terpadunya. Untuk menilai kinerja manajemen wilayah pesisir terpadu ini tentu saja diperlukan indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator dan kriteria yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif diantara : alternatif alokasi sumber daya yang berbeda; alternatif desain-desain manajemen wilayah pesisir terpadu yang berbeda; dan diantara pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda (Bryson, 2002). Sekarang permasalahannya adalah kriteria apa yang digunakan untuk menilai manajemen wilayah pesisir terpadu. Sebagai sebuah pedoman, dalam menilai kinerja manajemen wilayah pesisir terpadu harus dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu manajemen wilayah pesisir terpadu. Indikator yang masih bertalian dengan sebelumnya adalah seberapa besar efficiency pemanfaatan input untuk meraih perlindungan dan pengembangan sumberdaya dan ekosistem pesisir itu dan seberapa besar effectivity process yang dilakukan untuk meraih perlindungan dan pengembangan sumberdaya dan ekosistem pesisir tersebut. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen manajemen wilayah pesisir terpadu terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (input). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu manajemen wilayah pesisir terpadu. Bagi suatu manajemen wilayah pesisir terpadu, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen manajemen wilayah pesisir terpadu dalam rangka mewujudkan tujuan manajemen wilayah pesisir terpadu. Sederhananya, kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi, yaitu kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa disebut sebagai manajemen. Sebagai produk dari kegiatan manajemen wilayah pesisir terpadu dan manajemen, kinerja manajemen wilayah pesisir terpadu selain dipengaruhi oleh faktor-faktor input juga sangat dipengaruhi oleh proses-proses administrasi dan manajemen yang berlangsung. Sebagus apapun input yang tersedia tidak akan menghasilkan suatu produk kinerja yang diharapkan secara memuaskan, apabila dalam proses administrasi dan manajemennya tidak bisa berjalan dengan baik. Antara input dan proses mempunyai keterkaitan yang erat dan sangat menentukan dalam menghasilkan suatu output kinerja yang sesuai harapan atau tidak.

 

  1. 3.      Tahap 8. Penghargaan, hukuman dan Pengembangan program kawasan pesisir

 

Penghargaan (Reward) dan Hukuman (punishment) dibutuhkan di dalam pengembangan program wilayah pesisir terpadu. Reward dan punishment merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya. Tidak hanya dalam dunia kerja, dalam dunia penidikan pun kedua ini kerap kali digunakan. Reward artinya ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan. Dalam konsep manajemen wilayah pesisir terpadu, reward merupakan salah satu alat untuk peningkatan motivasi kerja. Metode ini bisa mengasosiasikan perbuatan dan kelakuan seseorang dengan perasaan bahagia, senang, dan biasanya akan membuat mereka melakukan suatu perbuatan yang baik secara berulang-ulang. Selain motivasi, reward juga bertujuan agar seseorang menjadi giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan prestasi yang telah dapat dicapainya. Sementara punishment diartikan sebagai hukuman atau sanksi. Jika reward merupakan bentuk reinforcement yang positif; maka punishment sebagai bentuk reinforcement yang negatif, tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Tujuan dari metode ini adalah menimbulkan rasa tidak senang pada seseorang supaya mereka jangan membuat sesuatu yang jahat. Jadi, hukuman yang dilakukan mesti bersifat pedagogik, yaitu untuk memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik, kearah pengembangan program wilayah pesisir terpadu. Pada dasarnya keduanya sama-sama dibutuhkan dalam memotivasi seseorang, termasuk dalam memotivasi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kinerjanya. Keduanya merupakan reaksi dari seorang pimpinan terhadap kinerja dan produktivitas yang telah ditunjukkan oleh bawahannya; hukuman untuk perbuatan jahat dan ganjaran untuk perbuatan baik. Melihat dari fungsinya itu, seolah keduanya berlawanan, tetapi pada hakekatnya sama-sama bertujuan agar seseorang menjadi lebih baik, termasuk dalam memotivasi dalam bekerja dalam pengembangan program wilayah pesisir terpadu yang lebih baik di masa yang akan datang.

Referensi :

 

B. VON BODUNGEN1 and R.K. TURNER2. Science and Integrated Coastal Management An Introduction. 1) Institut für OstseeforschungWarnemünde (IOW), an der Universität Rostock, Postfach 30 11 61, 18112 Rostock, Germany. 2) CSERGE, School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich NR4 7TJ, U.K.

Dahuri R., Rais J., Ginting S.P. dan Sitepu M.J., 2008. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 328 halaman.

[GESAMP] Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection (IMO/FAO/UNESCO-IOC/WMO/WHO/IAEA/UN/UNEP), 1996. The Contribution of Science to Integrated Coastal management. Report and Studies No. 61. Roma: Food and Agricultural of The United Nations. 71 pp. http://www.gesamp.org/data/gesamp/files/media/Publications/Reports_and_Studies_61/gallery_1360/object_1393_large.pdf. [5 Januari 2012].

Iklan

Manajemen Parkir di Kota Bandung*

Abstrak

*Ditulis oleh Yanuar We

 

parkir
Kota Bandung sebagai kota jasa dituntut untuk membangun lingkungan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah tata kelola perparkiran yang baik. Jika perparkiran dikelola dengan manajemen yang kurang baik akan mengakibatkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu-lintas dan lingkungan yang terlihat tidak teratur dan rapi. Struktur fenomena perparkiran di kota Bandung terdiri dari UPTD Perparkiran di bawah Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, Juru Parkir, Masyarakat sebagai Pengguna Jasa parkir, Kepolisian Lalu-Lintas yang saling interdependent. Diperlukan koordinasi antara Pemangku Kepentingan yang baik untuk mewujudkan tata kelola perparkiran yang baik. Dalam rangka mengoptimalkan tata kelola perparkiran yang baik, kebijakan yang direkomendasikan adalah penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu, koordinasi yang periodik antara seluruh Pemangku Kepentingan, Pelatihan Juru Parkir yang tersistem. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah masalah yang perlu diperhatikan yaitu antara lain : (a) Masih banyak kendaraan bermotor yang parkir secara sembarangan, tidak pada tempatnya ; (b) Masih banyak kendaraan bermotor yang parkir dengan melanggar rambu lalu-lintas ; (c) Masih cukup banyak parkir ilegal di sejumlah titik di Kota Bandung yang belum ditindak ; (d) Penegakan hukum yang masih lemah oleh Aparat yang berwenang dengan membiarkan pengguna jalan melanggar peraturan yang berlaku ; (e) Sistem parkir di tepi jalan umum belum baik sehingga menimbulkan kemacetan lalu-lintas dll.
Kata-kunci : Perparkiran, Tata Kelola, Pemerintah Kota Bandung

PENGANTAR

Kota Bandung sebagai salah satu kota Metropolitan di Indonesia, saat ini menurut data Dinas Perhubungan jumlah kendaraan di Kota Bandung mencapai 1,2 juta kendaraan yang terbagi 400 ribu kendaraan mobil dan 800 ribu kendaraan sepeda motor dan jumlah ini belum termasuk kendaraan dari beberapa kota disekitar Kota Bandung yang beraktivitas         di siang hari, sekedar transit (www.bandung.go.id). Dengan jumlah kendaraan sebesar itu dibutuhkan lahan parkir yang besar. Sementara lahan parkir yang tersedia terbatas sehingga banyak pangguna jalan yang parkir di tepi jalan umum yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kemacetan lalu-lintas. Karena itulah Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tata kelola perparkiran di Kota Bandung sebagai bahan kajian dalam jurnal ini dalam rangka menemukenali struktur permasalahan dan berupaya untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang muncul tersebut.

METODE

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, (Creswell, 2008); dan kategori sifat penelitian: deskriptif, (Groat & Wang, 2002). metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner dan wawancara (Prof Sugiyono, 2012). Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah observasi langsung (direct observation) sebagai outsider, wawancara, dan kuesioner. Sedangkan data sekunder menggunakan studi literatur atau data arsip (Buku, dokumen Peraturan Perundang-undangan, Surat Kabar, Internet). Metode analisis data yang digunakan adalah System Thinking. Menurut John D. Sterman (2004) System Thinking adalah kemampuan untuk dunia sebagai sebuah sistem yang kompleks dimana kita tidak dapat hanya melakukan satu hal dan apapun saling berhubungan dengan apapun lainnya. Sedangkan menurut Senge dalam M. Tasrif (2005) terdapat dua hal esensi dari System Thinking yaitu :

  1. Melihat hubungan saling bergantung (dipengaruhi atau dapat saling mempengaruhi atau umpan balik), bukan hanya hubungan sebab-akibat searah.
  2. Melihat adanya proses-proses perubahan yang berlanjut (on going process), bukan potret-potret sesaat

DISKUSI

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang dimaksud parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang menggunakan tepi jalan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan.

 

Fasilitas Parkir

 

Di Kota Bandung banyak sekali titik-titik tempat parkir baik yang legal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan maupun yang ilegal. Menurut UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung Nasrul Hasani terdapat 237 titik lahan parkir legal yang tersebar di Kota Bandung. (pikiran rakyat ; 10 April 2012)

 

Untuk itu penting sekali untuk menyediakan fasilitas parkir yang memadai. Kegagalan menyediakan fasiiltas parkir yang pantas untuk menampung permintaan akan menghasilkan penumpukan kendaraan dan kekecewaan. Tanpa pengetahuan mengenai permintaan (demand), jawaban terhadap tantangan ini tak dapat ditentukan seperti juga akan kebutuhan fasilitas jalan raya. Untuk mengetahui kebutuhan akan tempat parkir harus dilakukan survei. Informasi yang sangat dibutuhkan bagi keperluan ini meliputi :

a. klasifikasi kebutuhan serta jumlahnya.

b. klasifikasi kendaraan, mobil penumpang, taxi, dll.

c. Kondisi tempat parkir : legal, ilegal, di pinggir jalan, diluar jalan, dll.

d. Waktu untuk parkir dan waktu keluar daerah parkir.

e. Tujuan pengendara setelah menaiki kendaraannya.

f. Tujuan lain setelah memanfaatkan tempat parkir.

g. Kebutuhan akan tempat parkir: berbelanja, bekerja, berdagang, bongkar muat, dll.         (Drs Abbas Salim MA, 2008)

Kebutuhan tempat parkir untuk kendaraan baik kendaraan pribadi, angkutan penumpang umum, sepeda motor maupun truk adalah sangat penting. Kebutuhan tersebut sangat berbeda dan bervariasi tergantung dari bentuk dan karakteristik masing-masing kendaraan dengan desain dan lokasi parkir. Jenis-jenis kebutuhan ruang parkir antara lain untuk kebutuhan :

a. Gedung perkantoran, pusat perdagangan

b. Pusat pemerintahan

c. Tempat rekreasi

d. Pusat perdagangan eceran atau pasar swalayan

e. Hotel dan tempat penginapan

f. Rumah sakit

g. Sekolah atau universitas

h. Bioskop atau tempat pertunjukan lainnya

i. Tempat pertandingan olah raga, dll.

Sebagai contoh berdasarkan observasi bahwa parkir di tepi jalan umum seperti yang terjadi di sekitar kampus ITB Jl. Ganesha dan kampus Unisba Jl. Tamansari terlihat mengambil dimensi jalan sehingga menyebabkan arus lalu-lintas menjadi terhambat. Seharusnya pihak kampus menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam lokasi kampus dengan disain yang menyesuaikan ketersediaan tanah dan kontur tanahnya.

Pengendalian parkir di Kota Bandung dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya. Pengendalian parkir merupakan alat manajemen kebutuhan lalu lintas yang biasa digunakan untuk mengendalikan kendaraan yang akan menuju suatu kawasan ataupun perkantoran tertentu sehingga dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di kawasan tersebut. Pengendalian parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang Parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir.

Tarif Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dimaksud dengan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Tarif parkir merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang parkir. Beberapa kota besar didunia bahkan menerapkan tarif yang sangat tinggi. Dengan mengikuti dasar hukum permintaan dalam teori ekonomi dapat diterapkan kebijakan tarif, dengan semakin tingginya tarif maka diharapkan jumlah pengguna ruang parkir berkurang. Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor . Besarnya pajak terhadap penyelenggara parkir diluar jalan paling tinggi 30 persen yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besarnya pungutan tarif parkir selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang harus direvisi secara reguler untuk menyesuaikan dengan kebijakan parkir setempat serta untuk menyesuaikan tarif parkir dengan laju inflasi yang terjadi.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Pasal 9 dijelaskan bahwa

(1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib membayar Retribusi.

(2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tarifnya ditetapkan sebagai berikut :

1. Kendaraan bermuatan truck gandengan/trailer/container sebesar Rp.5.000,-sekali parkir maksimal 2 (dua) jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 2.500,- ;

2. Kendaraan bermotor bus/truck sebesar Rp.5.000,- sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp.2.500,- ;

3. Kendaraan bermotor angkutan barang jenis box dan pick up Rp. 2.000,- sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah sebesar Rp.1.000,- ;

4. Kendaraan bermotor roda empat/sedan dan sejenisnya Rp.1.500,- sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 1.000,- ;

5. Sepeda motor Rp. 500,- sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp.500,-

 

Namun dalam kenyataannya yang Penulis temukan dilapangan berdasarkan observasi dan wawancara bahwa sebagai contoh di kawasan parkir pasar simpang dago dan di Jln. Ganesha ada mobil dan sepeda motor yang parkir selama lebih dari 2 jam hanya membayar Rp 2.000 untuk mobil dan Rp 1.000 untuk sepeda motor. Dan lagi pengguna jasa parkir tidak diberi karcis parkir oleh juru parkir. Padahal dalam Perda Kota Bandung No. 03 tahun 2008 Pasal 15 diatur bahwa :

(1) Karcis parkir bagi pengguna jasa parkir ditempat-tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibuat oleh Walikota.

(2) Karcis parkir bagi pengguna jasa parkir di tempat-tempat parkir yang dikelola badan hukum /perorangan pemilik IPTP dibuat oleh pemilik IPTP dan diporporasikan oleh Walikota.

Pasal 16 :

(1) Karcis parkir dibuat dengan satndar pengamanan yang tidak mudah ditiru dan/atau dipalsukan.

(2) Karcis parkir terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai/pengguna jasa tempat parkir dan bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal (struk)

(3) Bentuk, ukuran dan warna karcis serta ketentuan lainnya ditetapkan oleh Walikota.

Idealnya revisi peraturan daerah yang berkaitan dengan tarif parkir perlu dilakukan sekali dalam 2 tahun, seperti halnya dilakukan pada jalan tol. Dalam revisi harus dimasukkan unsur inflasi yang terjadi sejak kenaikan terakhir ditambah dengan unsur kebijakan. Kebijakan tarif ini bisa dilakukan dengan:

  1. Berdasarkan waktu atau yang biasa disebut sebagai progresip, semakin lama semakin mahal yang bisa dilakukan dengan cara satu atau dua jam pertama flat setelah itu bertambah dengan bertambahnya waktu, sebagaimana sudah banyak diterapkan diberbagai tempat perbelanjaan di kota-kota besar. Di berbagai negara eropa bahkan diberlakukan tarif per 15 menit dan kadang dibatasi maksimum 2 jam.
  2. Berdasarkan zona, zona dipusat kegiatan diberlakukan tarif yang lebih mahal ketimbang zona yang ada dipinggiran kota ataupun diluar kota.
  3. Tarif bulanan yang biasa diterapkan kepada pemarkir kendaraan reguler disuatu tempat parkir, misalnya pada lokasi perkantoran terhadap pekerja yang bekerja dikantor yang bersangkutan, apartemen terhadap penghuni. (Rahardjo Adisasmita, 2010)

Dampak kebijakan tarif parkir terhadap demand berdasarkan kajian yang dibuat oleh Todd Litman, 2010 mengemukakan bahwa setiap peningkatan tarif parkir sebesar 10 persen akan mengakibatkan penurunan penggunaan parkir sebesar 0,7 -0,8 persen, meningkatkan penggunaan angkutan umum sebesar 3,71 persen dan bersepeda sebesar 0,9 persen. Angka ini lebih besar lagi untuk jangka pendek, pada saat kenaikan baru diterapkan dapat mengakibatkan elastisitas menjadi sekitar – 0,28., dimana pengguna tempat parkir mengurangi lama waktu parkir dan mengurangi jumlah parkir.

Pembatasan Parkir

Salah satu langkah penting dalam pengendalian lalu lintas di Kota Bandung adalah dengan membatasi ketersediaan ruang parkir yaitu:

  1. Pengurangan fasilitas parkir di pinggir jalan sebagaimana diamanatkan didalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 43 ayat (3) yang berbunyi Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. atau lebih ekstrem menghilangkan fasilitas parkir dipinggir jalan,
  2. Merubah pendekatan dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan untuk tempat-tempat umum, perkantoran atau pertokoan dengan merubah pendekatan dari jumlah ruang parkir minimal menjadi jumlah ruang parkir maksimal.
  3. Bangunan tidak diperkenankan untuk menyediakan fasilitas ruang parkir, agar pengguna bangunan tersebut menggunakan angkutan umum.

Di Kota Bandung perlu dilakukan pembatasan parkir dengan menerapkan pembatasan waktu yang dilakukan dengan:

  1. Penetapan waktu parkir maksimal, yang biasanya dilakukan pada parkir dipinggir jalan dengan menggunakan mesin parkir, dimana parkir untuk waktu yang panjang tidak dijinkan, parkir diarahkan untuk jangka pendek misalnya parkir untuk makan siang atau parkir untuk belanja di toko.
  2. Penetapan larangan parkir pada waktu-waktu tertentu, misalnya dilarang parkir pada jam sibuk pagi atau jam sibuk sore, dimana jalan lebih diperuntukkan untuk mengalirkan arus lalu lintas. Penetapan seperti ini biasanya dilakukan untuk jalan-jalan yang masih diijinkan untuk parkir dipinggir jalan tetapi kapasitas jalannya terbatas sehingga untuk meningkatkan kapasitas pada waktu-waktu tertentu maka parkir dipinggir jalan dilarang. (Todd Litman, 2010)

Pengawasan Parkir

Pelaksanaan pengawasan yang disertai dengan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah yang penting dalam pengendalian parkir untuk mempertahankan kinerja lalu lintas. Langkah yang penting dalam pengawasan parkir antara lain meliputi penilangan pelanggaran parkir oleh Polisi Lalu Lintas tetapi yang terjadi di pasar simpang Dago mencerminkan bentuk pengawasan yang lemah baik oleh Dinas Perhubungan maupun oleh Polantas. Kemacetan di kawasan pasar simpang Dago diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang parkir sembarangan di daerah yang dipasangi rambu dilarang berhenti. Sementara itu Polantas berdasarkan observasi hanya duduk-duduk saja di pos polisi. Bahkan menurut pengakuan Juru Parkir bahwa oknum polisi sering meminta jatah uang bensin dan rokok kepada Juru Parkir. Juga masih cukup tingginya angka pencurian kendaraan bermotor di tempat parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Berdasarkan hasil wawancara pencurian kendaraan bermotor pernah terjadi di pasar simpang Dago pada tahun 2010, di kawasan parkir Jl. Ganesha terjadi curanmor pada tahun 2012.

Diperlukan penegakan hukum tanpa pandang bulu sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar terhadap larangan parkir ataupun penderekan terhadap kendaraan yang mogok atau melanggar larangan parkir. Beberapa cara yang biasa dilakukan terhadap pelanggaran parkir khususnya pelanggaran parkir dipinggir jalan adalah sebagai berikut:

a.    Tilang

Merupakan cara yang paling umum dilakukan terhadap pelanggaran parkir dipinggir jalan. Formulir tilang merupakan perlengkapan standar petugas Polisis Lalu Lintas yang sedang patroli, dan kalau petugas yang bersangkutan menemukan pelangaran parkir, langsung menerbitkan tilang kepada pelanggar. Yang menjadi masalah yang biasa ditemukan petugas patroli adalah pengemudi meninggalkan kendaraan, dalam hal yang demikian Polisi dapat menderek mobil yang melanggar parkir ataupun melakukan penggembokan roda.

b.   Derek

Cara yang lain yang juga bisa dilakukan, terutama bila pengemudi meninggalkan kendaraan adalah melakukan penderekan kendaraan yang melakukan pelanggaran parkir. Pengemudi selanjutnya mengambil ke pool tempat kendaraan yang diderek dikumpulkan serta mendapatkan surat Tilang.

Kebijakan Parkir

Sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut :

  1. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan. Mengingat berdasarkan data Dispenda Jabar bahwa Kota Bandung memiliki jumlah kendaraan terbesar, 1.137.651 kendaraan bukan umum dan 12.577 kendaraan umum. Rinciannya, Wilayah Bandung Barat dengan 427.164 kendaraan bukan umum dan 4.774 kendaraan umum, Bandung Tengah, 5.111 kendaraan umum dan 414.249, Bandung Timur, 296.238 kendaraan umum dan 2.692 kendaraan umum. (www.pikiran-rakyat.com ; 11 Juli 2010)
  2. Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir. Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung Nasrul Hasani mengatakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir yang dikelola Dishub untuk tahun 2012 sekitar Rp 5 milyar. Angka itu didapat dari 237 titik lahan parkir yang tersebar di Kota Bandung. Dari jumlah itu yang potensial sebanyak 180 titik saja, selebihnya masih kurang, (www.pikiran-rakyat.com ; 10 April 2012)
  3. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya
  4. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas
  5. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

Permintaan parkir didistribusikan pada tata guna lahan suatu area. Penetapan pilihan tempat parkir mobil yang dibuat yaitu sebagai bangunan berupa sebuah gedung dan dengan parkir di pinggir jalan. Berdasarkan tata guna tanah seperti tersebut di atas, maka tempat parkir dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Parkir di pinggir jalan (on street parking)

Parkir yang banyak dilakukan adalah melakukan parkir di pinggir jalan, tetapi parkir di pinggir jalan ini sangat merugikan pemanfaatan jalan, terutama menyebabkan kemacetan lalu lintas serta memperkecil kapasitas jalan. Melakukan parkir di pinggir jalan dapat mengurangi kecepatan arus lalu lintas lebih dari 20 % serta mengurangi lebar jalan untuk setiap baris lebih kurang 4 meter, dan juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

2. Parkir di daerah lain (off street parking)

Kebanyakan pada pusat kota parkir di pinggir jalan sangat dibatasi, sehingga diperlukan penyediaan fasilitas di luar daerah jalan. Ada beberapa klasifikasi parkir di luar daerah jalan ini, diantaranya :

  1. Parkir di pelataran parkir. Sebuah pelataran parkir akan mampu menampung 350 – 500 kendaraan per ha. Biaya kontuksi ini minimal sekali tetapi sangat memakan tempat.
  1. Parkir di gedung bertingkat banyak Apabila harga tanah tinggi maka diperlukan pula untuk membuat tempat parkir yang efisien terhadap pendayagunaan tanah. Tinggi ruang harus dibatasi hingga 2,2 m agar memperoleh panjang jalan tanjakan yang minimum tetapi pada lantai bawah disediakan tinggi 3, 75 m untuk mewadahi kendaraan yang lebih tinggi.
  1. Parkir di bawah tanah
  1. Pengembangan tersusun (composite development)
  1. Garasi mekanik

KESIMPULAN

Tata kelola perparkiran di Kota Bandung belum baik dimana hal ini dapat dilihat dari :

  1. Biaya retribusi parkir yang dibayar oleh pengguna jasa parkir tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  2. Masih banyak kendaraan bermotor yang parkir secara sembarangan, tidak pada tempatnya.
  3. Masih banyak kendaraan bermotor yang parkir dengan melanggar rambu lalu-lintas.
  4. Masih cukup banyak parkir ilegal di sejumlah titik di Kota Bandung yang belum ditindak.
  5. Penegakan hukum yang masih lemah oleh Aparat yang berwenang dengan membiarkan pengguna jalan melanggar peraturan yang berlaku.
  6. Sistem parkir di tepi jalan umum belum baik sehingga menimbulkan kemacetan lalu-lintas.
  7. Pencurian kendaraan bermotor masih sering terjadi di kawasan parkir umum.
  8. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan lalu-lintas.
  9. Lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap para Juru Parkir yang dilakukan oleh Instansi yang berwenang.

 

Daftar Pustaka

Adisasmita, Rahardjo. (2010). Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Creswell, J.W. (2004). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. New Jersey: Prentice Hall.

Creswell, J.W. (2008). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications, Inc.

Groat, L. & Wang, D. (2002). Architectural Research Methods. New York: John Wiley & Sons. Inc.

Salim, Abbas. (2008). Manajemen Transportasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Sterman, John D.(2004). Business Dynamics. Singapore: Mac Graw Hill

Sugiyono. (2012) Metode Penelitian Kombinasi. Bandung : Alfabeta.

Tasrif, Muhammad. (2005). Analisis Kebijakan Menggunakan Model System Dynamics 1 & 2. Bandung : Program Magister Studi Pembangunan ITB.

Todd Litman (2010). Transportation Elasticities: How Prices and Other Factors Affect Travel Behavior. Victoria: Victoria Transport Policy Institute

www.pikiran-rakyat.com

http://www.bandung.go.id

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

TATA KELOLA PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN PUSAT KOTA SALATIGA *

Abstrak

*Ditulis Oleh Yanuar We

kumuh
Kawasan Permukiman Pancuran adalah kawasan permukiman yang terletak di pusat Kota Salatiga yang dikelilingi oleh kawasan pertokoan Jend. Sudirman, Pasar Raya I dan II, Pasar Gedhe dan Pasar Blauran. Dalam perkembangannya, kawasan permukiman Pancuran ini dipengaruhi oleh interaksi kawasan perdagangan tersebut. Yang menjadi pertanyaan studi disini adalah: mengapa kawasan ini menjadi kumuh dan faktor apa saja yang mempengaruhinya? Analisis kajian secara kualitatif deskriptif, menjelaskan ada dua alasan dari pernyataan tersebut yaitu pengaruh dari dalam dan luar kawasan tersebut. Pengaruh dari dalam yaitu: karakteristik hunian, penghuni dan sarana dan prasarana. Karakteristik hunian yaitu kondisi rumah yang tidak sehat baik pencahayaan, udara dan toilet serta bersifat temporer, dimana tidak diperbaiki dengan baik. Hal ini sangat rentan terhadap kebakaran. Karakteristik penghuni: masyarakat kawasan Pancuran ini sebagian besar berpenghasilan rendah dan bekerja di bidang informal sektor. Karakteristik sarana dan prasarana seperti air bersih, sanitasi, jalan lingkungan dan drainase di kawasan ini kondisinya juga minim. Sedangkan pengaruh dari luar kawasan Pancuran antara lain adalah regulasi dan urbanisasi yang terjadi. Para pendatang ini hanya tinggal sementara di kawasan ini karena kebanyakan mereka adalah pedagang yang mempunyai usaha di kawasan perdagangan di sekitar kawasan permukiman Pancuran. Para pendatang itu menyewa rumah ataupun kamar dengan pembayaran harian maupun bulanan atau bahkan tahunan. Kebanyakan mereka berasal dari luar pinggiran kota ataupun luar daerah Salatiga. Dari hasil analisis studi dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan kawasan Pancuran menjadi kumuh adalah faktor tingkat penghasilan, status kepemilikan hunian, dan lama tinggal. Dari hasil analisis tersebut, maka dapat direkomendasikan upaya perbaikan tata kelola lingkungan perumahan dan permukiman di kawasan Pancuran ke arah yang lebih baik. Salah satu diantaranya adalah penataan kawasan melalui pembangunan Rusunawa.

Kata Kunci: Tata Kelola, Permukiman kumuh, Kota Salatiga


PENGANTAR

Kawasan Permukiman Pancuran adalah kawasan permukiman yang terletak di pusat Kota Salatiga yang dikelilingi oleh kawasan pertokoan Jend. Sudirman, Pasar Raya I dan II, Pasar Gedhe dan Pasar Blauran.

Berdasarkan observasi Penulis, banyak masyarakat kawasan tersebut yang melakukan usaha home industri yaitu pembuatan kerupuk gendar atau karak yang biasanya mereka memanfaatkan daerah sungai untuk menjemur kerupuk tersebut dan membuang limbah ke sungai yang mengakibatkan sungai tersebut menjadi kotor dan tercemar. Disamping itu kurang terpeliharanya kebersihan lingkungan kawasan menyebabkan kawasan terlihat kumuh, kotor, tidak sehat dan tidak nyaman lagi untuk dijadikan tempat hunian yang layak. Pada umumnya selain dampak fisik lingkungan, muncul pula beberapa dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang tinggal di lingkungan permukiman padat tersebut antara lain kesehatan yang tidak terjamin, banyak terjadi kejahatan karena lingkungan yang tidak nyaman.

Penulis yang tinggal di Kota Salatiga bersama orang tua dari tahun 2000 hingga sekarang merasa terpanggil dan tertarik untuk mengangkat permasalahan tata kelola permukiman kumuh di kawasan pusat Kota Salatiga sebagai bahan kajian dalam jurnal ini dalam rangka menemukenali struktur permasalahan dan berupaya untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang muncul tersebut.

METODE

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, (Creswell, 2008); dan kategori sifat penelitian: deskriptif, (Groat & Wang, 2002). metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah observasi langsung (direct observation) sebagai outsider, wawancara. Sedangkan data sekunder menggunakan studi literatur atau data arsip : Buku, dokumen Peraturan Perundang-undangan, Surat Kabar, Internet (Prof Sugiyono, 2012).

DISKUSI

Deskripsi Permasalahan

Secara geografis, Kota Salatiga terletak tepatnya di dalam wilayah Kabupaten Semarang, berjarak ± 54 Km kearah selatan dari Kota Semarang. Letak kota Salatiga cukup strategis karena pada jalur transportasi darat utama Jakarta-Semarang-Solo-Surabaya dan terletak di antara dua pusat kota pengembangan yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta. Sedangkan secara morfologis, Kota Salatiga berada di daerah pedalaman, kaki gunung Merbabu dan gunung-gunung kecil antara lain Gajah Mungkur, Telomoyo, dan Payung Rong.

Sempitnya lahan dalam kota yang dapat dibangun sesuai tuntutan kebutuhan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan usaha penataan wilayah di pinggiran kota dengan wilayah kota dalam suatu kesatuan perencanaan, memerlukan batas wilayah administrasi Kota Salatiga diubah dengan memasukkan beberapa desa dari wilayah Kabupaten Semarang. Sehingga luas Kota Salatiga yang semula 1.787,25 Ha dengan luas efektif ± 1.442 Ha, dengan adanya perluasan itu luas wilayah Kota Salatiga menjadi 5.678,11 Ha.

Kegiatan pusat kota di Kota Salatiga didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa. Kegiatan ini berpusat di sepanjang Jl. Jenderal Sudirman yang ditandai dengan banyaknya fasilitas perdagangan dan jasa. Dengan adanya pemusatan kegiatan tersebut tentu akan mendorong penduduk untuk bermukim disekitarnya. Hal ini ditandai dengan adanya wilayah lingkungan permukiman padat yang keberadaannya di sekitar pusat kegiatan tersebut yaitu permukiman Pancuran yang terletak di wilayah permukiman dengan kepadatan tertinggi Kelurahan Kutowinangun.

Kawasan Pancuran tersebut memiliki kegiatan yang heterogen. Sebagian besar penduduk membuka usaha home industri dan pedagang non formal atau kaki lima di pusat kota. Dari hasil survei sekitar 30% fungsi dari bangunan sudah berubah menjadi campuran antara hunian dan tempat usaha. Kegiatan masyarakat di kawasan ini sangat bervariasi ada yang melakukan kegiatan industri di rumah, berjualan dengan membuka warung, pedagang kaki lima di pusat kota karena jarak yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka.

Nilai rumah akan menyangkut nilai pasar dari unit rumah serta nilai manusiawi dan nilai sosial dari proses bermukim atau proses berumah tangga. Dengan pengertian nilai rumah seperti diatas, maka masalah perumahan bukan sekedar sejumlah kekurangan rumah dibawah standar, tetapi menyangkut juga nilai manusiawi dan nilai sosial budaya dari proses bermukim. Perumahan harus diartikan sebagai proses yang

memasukkan produk. Nilai yang sesungguhnya dari rumah terletak dalam hubungan antara elemen-elemen kegiatan perumahan yakni : pelaku (aktor), aktifitasnya (actifities), dan prestasi atau hasilnya (achievment). Tetapi yang menjadi permasalahan adalah rumah harus memenuhi persyaratan rumah sehat. Dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang “Kesehatan” ditegaskan, bahwa kesehatan lingkungan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, dilakukan antara lain melalui peningkatan sanitasi lingkungan pada tempat tinggal maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya berupa fisik, kimia atau biologis termasuk perubahan perilaku yang diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia, sehingga kondisi fisik lingkungan permukiman harus diperhatikan.

Berdasarkan data sekunder yang didapat, bentuk konstruksi bangunan Kawasan Pancuran sebagian besar adalah dinding semi permanen yaitu sebanyak 55 % hunian, 25 % dinding kayu dan 20 % konstruksi permanen. Konstruksi bangunan diatas membentuk suatu tempat hunian dengan luas bangunan yang sebagian besar (70 %) seluas di bawah 36m2 dan hanya 5 % yang memiliki luas bangunan sebesar lebih dari 70 m2. Bangunan-bangunan di kawasan Pancuran memang masih banyak yang bersifat semi peremanen yaitu dengan dinding setengah batu bata dan setengah lagi terbuat dari bahan kayu ataupun dari dinding bambu.

Dengan kondisi dan lahan yang sangat terbatas maka antar bangunan hunian pun tidak memiliki jarak yang sesuai dengan standart yang dipersyaratkan, sehingga kawasan ini menjadi kumuh karena padatnya bangunan hunian. Kawasan Pancuran ini merupakan wilayah kumuh di Salatiga karena kepadatan bangunan yang tinggi yaitu 57,3 % dengan jumlah rumah 4.429 buah dengan luas wilayah 0,689 km2.

Penduduk Kel. Kutowinangun dimana permukiman Pancuran berada berjumlah 19.601 jiwa sebagian besar mempunyai penghasilan dari usaha perdagangan maupun industri yang mencapai 60% dari jumlah penduduk di Kel. Kutowinangun, sedangkan yang lainnya di bidang jasa. Kawasan Pancuran ini merupakan wilayah Kelurahan Kutowinangun dengan luas 2.937 km2 dan jumlah penduduk 19.601 jiwa dengan kepadatan 28.448 jiwa/km2 termasuk kawasan terpadat di Kota Salatiga (Salatiga dalam angka 2003, BPS).

Pengertian Tata Kelola

Istilah Tata kelola terkait erat dengan pengaturan, pengarahan atau pengendalian. Praktik tata kelola mencangkup proses dan sistem yang dengan ini masyarakat bekerja atau beroperasi. Tata kelola berurusan dengan serangkaian keputusan, aktor-aktor yang terkait dengan keputusan-keputusan tersebut dan area permasalahan dari keputusan-keputusan tersebut (Sonny Yuliar, 2009). Tata kelola menekankan pada pemikiran, kebijakan, konsensus, keputusan, pandangan dari agen-agen. Yang dimaksud agen disini adalah pemikiran, keyakinan dan bukanlah diartikan mutlak sebagai manusia atau institusi. Tata kelola berpandangan ada yang perlu dibangkitkan dari pemikiran dan keyakinan manusia menuju kearah pengaturan yang lebih baik (Indra B. Syamwil, 2012).

Pengertian Permukiman Kumuh

Menurut Tjuk Kuswartojo, 2010, ada beberapa pengertian dari permukiman kumuh. Yang pertama, permukiman kumuh adalah permukiman pedesaan yang terlanda urbanisasi dan kemudian menjadi kumuh. Awalnya mungkin suatu permukiman pedesaan miskin yang berada di pinggiran kota tetapi oleh perkembangan kota kemudian menjadi berada di pusat kota. Dalam permukiman ini masih ada komunitas asli yang karena kemiskinannya menjual tanahnya sepetak demi sepetak. Fragmentasi dan penciutan pemilikan tanah inilah yang kemudian menimbulkan kekumuhan.

Yang kedua, permukiman kumuh adalah permukiman liar yang tumbuhnya diawali oleh para pelopor yang berasal dari tempat lain (kota atau desa) yang mau hidup seadanya di kota. Apabila pelopor ini ini kemudian mapan dan berhasil mengembangkan dirinya yang dilakukannya adalah mengajak kerabatnya. Yang ketiga permukiman kumuh yang tumbuh oleh industrialisasi. Permukiman kumuh yang berkaitan dengan industri ini tidak tumbuh melalui jalur kekerabatan tetapi melalui kesempatan oleh industri dan usaha persewaan yang dikembangkan masyarakat setempat.

Tata Kelola Permukiman Kumuh Pancuran Salatiga

Tata kelola terhadap permukiman kumuh pada umumnya mencangkup tiga aspek yaitu : pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat yang bermukim di permukiman tersebut, dan ketiga dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan mungkin tidak diperkeras, sanitasi umum, dan drainase tidak berfungsi bahkan mungkin tidak ada, sampah tidak terkelola. Kondisi sosial ekonominya antara lain mencangkup tingkat pendapatan yang rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupan masyarakatnya yang antara lain tampak dari sikap dan perilakunya yang apatis serta yang hanya memikirkan kepentingan sesaat. Kondisi tersebut sering mengakibatkan kondisi kesehatan masyarakat buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan kota keseluruhannya (Tjuk Kuswartojo, 2010).

Pada kawasan Pancuran ini kondisi jalan lingkungannya masih mencukupi, sedangkan luasannya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan karena sebagian lahan pada jalan lingkungan digunakan oleh masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai tempat berjualan maupun untuk menjemur hasil produksi industri mereka yaitu kerupuk gendar. Sehingga para pejalan kaki maupun para pengguna jalan sudah tidak nyaman lagi menggunakan prasarana umum tersebut. Disamping itu karena hunian yang ada dipinggir jalan tidak mematuhi aturan garis sempadan bangunan dan tidak ada jarak lagi antar bangunan dan jalan, hal ini akan sangat berbahaya bagi pengguna jalan. letak geografis dari kawasan ini berada di daerah yang terletak pada lokasi yang rendah dan berada di pusat kota. Sehingga kawasan ini merupakan kawasan simpul bertemunya drainase-drainase kota dan menyebabkan banyak permasalahan yang bisa timbul akibat kurangnya maintenance yang dilakukan pemerintah. Kondisi saluran drainase pada kawasan ini sangatlah memprihatinkan, karena kondisinya yang sudah tidak layak dan menyebabkan tidak berfungsinya drainase tersebut. Disamping saluran drainase yang ada, kawasan ini juga dilewati sungai (drainase alam).

Kawasan permukiman Pancuran ini merupakan kawasan permukiman yang berada di pusat kota Salatiga, namun demikian sistim sanitasi masyarakat masih menggunakan MCK umum, karena mereka 90% tidak memiliki kamar mandi dan wc sendiri di rumahnya. Di kawasan Pancuran ini terdapat 2 buah MCK umum dimana kondisinya sangat memprihatinkan dan dapat mengganggu kesehatan. Disamping kualitasnya yang tidak memenuhi juga kuantitasnya yang jauh dari cukup. Sedangkan untuk kebutuhan akan Mandi Cuci Kakus, sebagian besar warga lebih menggunkan fasilitas MCK umum. Ketersediaan fasilitas MCK umum ini merupakan hasil kerjasama antar warga dan atas bantuan dari pemerintah. Karena kondisi MCK baik kualitas maupun kuantitas yang ada tidak memenuhi standart besaran ruang dan standart kesehatan maka masyarakat kawasan ini menggunakan sungai atau drainase alam yang melintas di kawasan ini untuk digunakan sebagai sarana untuk mandi, cuci dan kakus serta untuk mencuci. Karena letaknya yang kawasan permukiman yang berada di sekitar kawasan perdagangan (Pasar Gedhe), karena adanya interfensi pasar menyebabkan kawasan permukiman tersebut terkesan kumuh dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

Kekumuhan kawasan permukiman tersebut dapat dilihat dengan padatnya rumah serta kondisi infrastruktur seperti saluran yang tidak lancar. Bangunan-bangunan rumah di kawasan tersebut sebagian besar sudah permanen dan lantai sudah menggunakan keramik. Di kawasan pusat kota masyarakat cenderung mengembangkan usahanya di rumah, karena keterbatasan lahan. Sehingga muncul home industri, sehingga peruntukan lahan yang semula hanya untuk perumahan bertambah fungsi menjadi tempat tinggal dan tempat usaha dan muncullah mix land use (campuran) di kawasan pusat kota, yang banyak dijumpai di sekitar kawasan perdagangan. Adanya tuntutan perekonomian kota, perkembangan kawasan komersial di pusat kota seakan-akan diberikan kelonggaran oleh Pemerintah Kota. Perkembangan kawasan komersial tersebut berkembang cukup pesat terutama di Kawasan Sudirman yang notabene merupakan daerah sekitar lingkungan Kawasan Permukiman Pancuran. Adanya kondisi dan peluang ekonomi (investasi kearah aktivitas perdagangan dan jasa) di lingkungan sekitar Kawasan Permukiman Pancuran tersebut, mendorong para penghuni (sebagai makhluk sosial) untuk ikut andil dalam aktivitas ekonomi yang berkembang di dalamnya. Sebagai informasi, bahwa Kawasan Permukiman Pancuran terletak di dalam kawasan perdagangan Kota Salatiga yang disebut sebagai Segitiga Emas ( Pasar Raya I, Pasar Blauran, Pertokoan Tamansari).

Kawasan permukiman Pancuran ini terletak ditengah-tengah kawasan perdagangan dan dilingkupi oleh kawasan perdagangan komersial Sudirman, Pasar Raya dan pasar Blauran. Kondisi ini, mengakibatkan timbulnya percampuran dua aktivitas pokok yang berdampak pada kompleksitas kegiatan manusia. Aktivitas yang dimaksud diantaranya adalah aktivitas komersial yang ditimbulkan oleh kegiatan lalu lintas barang dari aktivitas perdagangan dan aktivitas berhuni/menghuni oleh adanya keberadaan kawasan permukiman.

Kawasan perdagangan dan jasa (komersial) tersebut menimbulkan dua fenomena krusial dalam kehidupan penghuni, yaitu berkecimpung dalam aktivitas ekonomi secara langsung (beraktivitas langsung di lokasi Kawasan Perdagangan dan Jasa Sudirman) dan yang kedua adalah dengan mengembangkan tempat hunian mereka sebagai lokasi berdagang (yaitu dengan menggunakan sisa lahan yang ada sebagai bangunan komersial). Fenomena kedua yang baru disebutkan tersebut berdampak terhadap beralihnya fungsi utama Kawasan Pancuran sebagai kawasan permukiman menjadi

kawasan campuran, yaitu selain sebagai tempat hunian juga difungsikan sebagai tempat berdagang/usaha.

Fenomena sosial di atas, selaras dengan apa yang diteorikan oleh Philip L. Clay (1979 : 15-16), dimana pusat kota merupakan daya tarik bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya, karena pusat kota adalah merupakan pusat semua kegiatan maupun hiburan. Maka hal ini akan menyebabkan proses urbanisasi. Menurut Drs. Khomarudin, MA (1997 : 83-112) semakin bertambah padatnya suatu kawasan permukiman akan menyebabkan kawasan tersebut menjadi kumuh. Demikian juga yang terjadi pada kawasan permukiman padat Pancuran ini.

Aktivitas di sekitarnya adalah perdagangan dan pasar tradisional dimana aktivitasnya masuk kedalam kawasan permukiman karena tidak adanya batas atau jarak yang ada hingga menyebabkan kawasan permukiman menjadi kumuh. Seperti juga halnya mobilitas barang dari pasar tradisional Blauran ke pasar Gedhe juga melewati kawasan permukiman ini karena jarak yang lebih dekat. Dengan padatnya aktivitas pasar ini maka kegiatan permukiman Pancuran inipun terpengaruh oleh kegiatan pasar. Bahkan banyak bangunan-bangunan hunian di kawasan Pancuran disewakan untuk gudang tempat penyimpanan barang dagangan. Dapat dilihat saat ini kondisi lingkungan permukiman Pancuran sudah tidak layak lagi untuk disebut sebagai lingkungan permukiman karena aktivitasnya sudah bercampur dengan aktivitas pasar.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat beberapa keadaan yang mampu menjadikan lingkungan suatu kawasan permukiman menjadi kumuh, salah satu diantaranya adalah perubahan fungsi dari bangunan itu sendiri (Tjuk Kuswartojo, 2010). Perubahan fungsi bangunan akan berdampak pada perubahan bentuk dan tampilan bangunan, baik yang terjadi di dalam ruangan (interior) maupun di luar ruangan (eksterior). Kondisi perubahan bentuk dan tampilan bangunan ini jika dilakukan tanpa mengindahkan aturan dan estetika tata bangunan yang baik akan menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas lingkungan sehingga dapat digolongkan sebagai lingkungan kumuh. Apalagi jika penambahan bangunan untuk tempat usaha tersebut memanfaatkan ruang public yang dapat mengganggu fungsi ruang publik tersebut.

Seperti halnya yang terjadi di kawasan permukiman Pancuran ini sekitar 80% dari masyarakat yang membuka usaha di sektor informal memanfaatkan sisa lahan yang ada untuk dibangun bangunan untuk usaha mereka. Hal ini akan menyebabkan lahan terbuka menjadi berkurang, selain itu juga mengurangi daerah resapan air ke dalam tanah. Sedangkan yang 20% menggunakan lahan yang peruntukkannya bagi areal publik misalnya di atas trotoar atau di tepi jalan lingkungan. Hal ini tentu saja menyebabkan fungsi dan peruntukan sarana publik tersebut menjadi tidak maksimal, para pejalan kaki menjadi terganggu keamanannya, para pengendara kendaraan yang memanfaatkan jalan lingkungan juga merasa tidak nyaman, karena area ruang gerak atau sirkulasinya berkurang, sehingga pengendara tidak dapat menggunakan jalan tersebut dengan nyaman. Karena keterbatasan dana kebanyakan masyarakat yang membuka usaha di sektor informal menggunakan bahan bangunan seadanya baik dari bahan kayu, seng, kain, besi, bambu tanpa mempedulikan nilai estetika. Hingga mengakibatkan tampilan visual yang kurang indah dan berkesan kumuh karena pengaturan yang kurang baik, luasan bangunannya, keragaman bahan dan warna bangunan tersebut. Kondisi estetika semacam itulah yang mengindikasikan bahwa kawasan tersebut berada dalam kategori kawasan kumuh.

Kebijakan Tata Kelola Permukiman kumuh yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga

Menurut Dr Indra B. Syamwil, 2012, Tata kelola menekankan pada pemikiran, kebijakan, konsensus, keputusan, pandangan dari agen-agen. Yang dimaksud agen disini adalah pemikiran, keyakinan dan bukanlah diartikan mutlak sebagai manusia atau institusi. Dari analisa di atas ada yang perlu dibangkitkan dari pemikiran dan keyakinan Pemerintah Kota Salatiga terkait pengaturan kawasan permukiman kumuh di daerah Pancuran dalam rangka mengatur, mengurus, mengendalikan kawasan Pancuran menjadi kawasan permukiman yang bersih, sehat, nyaman dan aman melalui beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

  1. Pengembangan dan fasilitator UKM (Usaha Kecil Masyarakat) bagi pengembang usaha kecil di Kawasan Pancuran, dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Pengembangan UKM diarahkan mampu memberikan keringanan kredit usaha dan mampu memperluas jaringan pemasaran produksi.
  2. Perlu dilakukan program Konsolidasi Lahan di Kawasan Permukiman Pancuran, terutama bagi lahan-lahan yang tidak layak untuk dijadikan tempat hunian. Tahap awal program konsolidasi lahan perlu diawali dengan sosialisasi kepada warga tentang kepentingan konsolidasi dan bentuk sistem konsolidasi yang akan dilakukan.
  3. Pembangunan Rusunawa atau Pondok bagi pedagang temporer yang peruntukkannya lebih ditujukan pada kaum pedagang temporer tersebut atau pendatang yang beraktifitas di kawasan pusat Kota Salatiga tersebut. Pengelolaan Rusunawa atau Pondok bagi pedagang temporer tersebut dapat dilakukan melalui sistem sewa bagi para penghuni.
  4. Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana pendukung aktifitas bermukim, seperti halnya:
    1. Pelebaran jalan lingkungan dari 2 meter menjadi 3 meter.
    2. Pengadaan jaringan air bersih melalui sistem pemipaan.
    3. Penambahan bangunan MCK di beberapa titik hingga mampu menjangkau seluruh kebutuhan penghuni, terutama bagi mereka yang belum mampu memenuhi kebutuhan MCK secara pribadi.
    4. Penyediaan sarana pembuangan sampah sementara dengan didukung oleh manajemen pengangkutan yang teratur.

KESIMPULAN

  1. Berdasarkan kebijakan tata ruang Kota Salatiga, keberadaan Kawasan Permukiman Pancuran tidaklah mendukung sebagai kawasan aktifitas hunian. Perkembangan secara pesat aktifitas perdagangan dan jasa serta perkantoran sebagai aktifitas dominan kawasan telah menggeser nilai tata kelola lingkungan hunian pada Kawasan Permukiman Pancuran.
  2. Permukiman kumuh yang terjadi di kawasan pancuran Salatiga adalah  permukiman liar yang tumbuhnya diawali oleh para pendatang yang berasal dari tempat lain (kota atau desa) yang mau hidup seadanya di kota. Pendatang ini ini kemudian mapan dan berhasil mengembangkan dirinya yang dilakukannya adalah mengajak kerabatnya. Lama tinggal penghuni sebagian besar adalah antara 5 – 10 th, hal tersebut mengindikasikan bahwa dengan tenggang waktu hunian yang relatif belum lama mempengaruhi rasa ”telah memiliki” warga akan lingkungannya kurang kuat, sehingga keinginan untuk memperbaiki lingkungan kurang kuat pula.
  3. Ditinjau dari pola penggunaan lahan dalam perubahan fungsi bangunannya, warga lebih condong memanfaatkan sisa lahan yang ada, sehingga berdampak terhadap tingkat kepadatan bangunan yang sangat tinggi.
  4. Karakteristik tempat hunian kawasan permukiman Pancuran adalah:

a. Perubahan fungsi bangunan pun dapat menyebabkan rendahnya kualitas lingkungan seperti perubahan fungsi hunian menjadi tempat usaha. Apalagi jika penambahan bangunan untuk tempat usaha tersebut memanfaatkan ruang publik yang dapat mengganggu fungsi ruang publik.

b. Sebagain besar konstruksi bangunan semi permanen yaitu sebesar 55 % dan 25 % lainnya justru berkonstruksi dinding kayu, sehingga ditinjau dari konstruksi jelas tergolong dalam kawasan permukiman marjinal yang tentunya kurang mampu untuk bertindak dalam menjaga kualitas lingkungan.

  1. Kelayakan lokasi Kawasan Permukiman Pancuran ditinjau dari Standar Direktorat Cipta Karya dinilai kurang memberikan nilai kelayakan yang signifikan, hal ini dipengaruhi oleh adanya gangguan polusi pada kawasan, kurang tersedianya air bersih, tidak memiliki kemungkinan untuk berkembang, serta merupakan daerah rawan genangan dan kebakaran. Sehingga penanganan yang tegas terhadap kawasan permukiman ini perlu ditegakkan.
  2. Sedangkan faktor penyebab penurunan kualitas lingkungan permukiman Kawasan Pancuran adalah disebabkan oleh jumlah penghuni, status kepemilikan, penghasilan, luas lahan dan lama tinggal.

 

Daftar Pustaka

Clay. 1979, Neighborhood Renewal, Toronto: Lexington Books, DC Health & Co.

Creswell, J.W. (2008). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications, Inc.

Groat, L. & Wang, D. (2002). Architectural Research Methods. New York: John Wiley & Sons. Inc.

Khomarudin. 1997, Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia, PT. Rakasindo, Jakarta.

Kuswartojo, Tjuk. 2010. Mengusik Tata Penyelenggaraan Lingkungan Hidup dan Pemukiman. Bandung : Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman SAPPK ITB.

Sugiyono. (2012) Metode Penelitian Kombinasi. Bandung : Alfabeta.

Yuliar, Sonny. 2009. Tata Kelola Teknologi Perspektif Teori Jaringan Aktor. Bandung : Penerbit ITB.

Peraturan Perundang-undangan

Dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

Lain-lain

Salatiga Dalam Angka, Tahun 2003, BPS Kota Salatiga

SOSIALISME : SISTEM DUNIA : PARTISIPATORIS

  1.  

     

    A.    TEORI SOSIALISME 

ANALISIS :

 

Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikutRobert owen pada tahun 1827. Di Prancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin saint-simon. Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elite. Sistem ekonomi sosialisme sebenarnya cukup sederhana. Semua aspek ekonomi dianggap sebagai milik bersama, tapi bukan berrarti harus dimiliki secara sepanuhnya secara bersama, semua aspek ekonomi boleh dimiliki secara pribadi masing-masing, dengan syarat boleh digunakan secara Sosialis, mirip dengan gotong-royong sebenarnya. Negara yang menganut paham ini antara lain : Azerbaijan, Tajikistan, Kazakhtan, Guyana, Angola, Kongo, Myanmar, Cina, Kuba, Vietnam, Korea Utara,Etiopia. Sosialis adalah paham dimana hal milik pribadi atau property serta pendistribusian kemakmuran dapat dikontrol secara bersama atau secara komunitas dan bukan oleh pribadi atau suatu kelompok saja. Dalam hal kenegaraan komunitas mengacu ke rakyat dan pribadi mengacu ke seseorang atau kelompok tertentu saja. Tentu saja paham ini tumbuh bagai jamur di musim hujan ketika industrialisasi di Eropa bergerak dengan cepat. Hal ini menimbulkan apa yang disebut “Working Class”, atau “Kelas Pekerja”. Kenyataannya mereka memang dipekerjakan oleh “majikannya” di lingkungan-lingkungan industri dimana para pekerja yang ironisnya dibayar murah ini dianggap sebagai faktor produksi, jadi tak ubahnya sama seperti mesin, karena mesin disebut faktor produksi dari suatu pabrik. Masyarakat pekerja ini makin miskin karena mereka cuma memiliki “badan” mereka untuk dipekerjakan, selain itu mereka tidak punya apa-apa untuk menjadikan diri mereka mempunyai modal (Kapital). Sementara alat-alat produksi atau modal (Kapital) dipunyai hanya oleh orang yang memperkerjakan mereka. Makanya golongan bermodal ini disebut Kapitalis. Penganut Sosialisme sejati pasti akan selalu berseberangan dengan penganut Kapitalisme sejati.

Ok, jika mengambil kata Sosialis sebagai rujukan sejarah maka orang-orang pertama yang menyebutnya adalah Pierre Leroux – Marrie Roch (1834)., keduanya dari Perancis dan Robert Owen (1771-1858, bapak Koperasi Modern) dari Inggris. Mereka adalah pemikir-pemikir yang pertama kali meng-kritisi (jadi belum menjadi suatu gerakan). Ada lagi pemikir-pemikir Inggris dan Perancis yang ber-experimen dengan fenomena sosial ini. Mereka adalah Louis Blanc, Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon, Saint Simon dan Robert Owen sendiri. Mereka meng-kritisi Revolusi Industri (singkatnya ya, perubahan radikal dan besar-besaran akan industri di inggris, dari manual ke system mesin – sejak ditemukannya mesin uap) yang terjadi di Inggris. Mereka ini mencoba menuntut secara hukum untuk me-reform pembagian yang adil atas kemakmuran yang dihasilkan oleh industri dan hak untuk memiliki property pribadi.

Pada masa Karl Marx (1818-1883), dia menerbitkan “Communist Manifesto”. Singkatnya dalam bukunya ini Marx mengatakan bahwa Kapitalisme sebagai system ekonomi akan hancur dan harus digantikan oleh komunisme, seperti juga kapitalisme dulu menghancurkan Feodalisme, maka begitu juga Komunisme akan menghancurkan Kapitalisme lewat jalan revolusi Kaum Proletar (rakyat jelata).

Nah, pertanyaan yang menarik adalah, Komunisme itu apa? Ok, ini jawabannya. Dasar dari Komunisme adalah Sosialisme. Jadi Komunisme dibangun diatas fondasi atau dasar sebuah impian bernama Sosialisme. Ya… Sosialisme sifatnya adalah Utopia atau mimpi atau sekadar teori tanpa TINDAKAN. Sedangkan Komunisme yang didengungkan oleh Marx adalah Sosialisme yang BERTINDAK dan DIWUJUDKAN. Makanya setelah muncul Komunisme, kaum Sosialis disebut kaum Utopis atau Pemimpi. Sedangkan Komunisme Karl Marx jelas menyatakan bahwa dengan jalan revolusi sajalah kaum Proletar (kaum tanpa capital/modal) dapat merebut sumber-sumber dan faktor-faktor produksi sehingga mengakhiri era Kapitalisme dan menuju era hidup bersama dalam komunitas kemakmuran bersama.

Well…Jadi pertanyaan Marx itu komunis atau bukan terjawab sudah. Marx adalah Komunis. Sosialis itu jelas beda dengan komunis, karena Komunisme lahir dari Sosialisme dan dianggap bagian dari Sosialisme. Karena dari Sosialis lahirlah Komunisme. Jika Sosialisme adalah Teoritikal atau Utopia, maka Komunisme adalah Praktek atau Cara untuk Mewujudkan Sosialisme. Malah Marx sendiri terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran dari Charles Fourier dan Pierre-Joseph Proudhon. Jadi… bukan berbeda malah saudara sekandung…. Saya ingat dengan apa yang pernah guru saya katakan pada saya, dia bilang bahwa Komunisme itu pola hidup dan praktek, sedangkan ide dasarnya adalah Sosialisme.

Nah nih….Supaya ngerti bahwa Sosialisme itu adalah sebatas ide bukan praktek resmi maka saya akan bercerita tentang seseorang, yaitu bapak bangsa kita, Soekarno. Soekarno sendiri adalah seorang Sosialis yang Nasionalis. Dia adalah pencetus Paham Marhaenisme. Apa itu Marhaenisme? Sosialis gaya Indonesia. Soekarno pada suatu kesempatan saat masih tinggal di Bandung dan Indonesia masih dijajah Belanda, berjalan-jalan di pedesaan. Dia bertemu seorang bapak petani, yang sedang pulang dari sawah. Setelah bercakap-cakap dengan petani itu, Soekarno menemukan kenyataan bahwa petani itu adalah petani sewaan atau bayaran yang dibayar perhari untuk menggarap sawah yang bahkan bukan miliknya alias milik orang lain. Cangkul, arit dan ketam yang dipanggul petani itu bahkan semuanya bukan milik petani itu, tapi milik si empunya sawah. Modal bapak petani itu hanya tubuh kurusnya yang hitam karena setiap hari berjemur di ladang. Soekarno tertarik. Di Indonesia tidak ada pabrik-pabrik. Tetapi kaum Proletar yang marjinal adalah seperti petani ini, yang tidak memiliki apa-apa kecuali tubuhnya untuk dipekerjakan. Tubuhnya bahkan dikuasai oleh si empunya sawah, dipaksa untuk bekerja terus diladangnya. Pemikiran inilah yang membuat kaum Kapitalis seperti penjajah Belanda harus dilawan.. Demikian pemikiran Soekarno yang akan mempengaruhi kepemimpinannya untuk Bangsa Indonesia. Terlebih ketika ia mengijinkan komunisme hidup di Indonesia. Nama petani itu menurut Soekarno adalah Marhaen. Soekarno memanggilnya “Kang Marhaen”. Perkenalannya dengan Kang Marhaen ini membuatnya menciptakan sendiri Sosialisme gaya Indonesia, gaya Soekarno. Soekarno seorang sosialis tetapi ia bukan Komunis. Karena Soekarno tidak meletakkan dasar Komunisme gaya Marx ke dalam gerakan Nasionalisme-nya.

Ketika Komunisme pertam kali didengungkan oleh Marx, banyak orang tertarik, ajaran-ajaran dan pemikiran Marx menjadi SANGAT laku di waktu itu. Kenapa …?? Karena situasi dunia pada waktu itu dipenuhi dengan kaum Kapitalis dan Inggris baru saja melakukan Revolusi Industri. Maka di negara-negara yang dipenuhi warga Proletar (Kelas Pekerja) seperti Inggris, Perancis dan Russia, ide-ide Karl Marx disambut dengan hangat. Marx bersama Engels adalah Bapak Komunis Dunia. Komunisme-nya dipakai oleh kaum Bolshevik yang tertindas di Russia dan berhasil menumbangkan Kerajaan Russia lewat jalan Revolusi, (Revolusi Oktober 1918) sama seperti yang ditulis oleh Marx. Lewat ide kemakmuran bersama dalam suatu komunitas inilah yang menjadi dasar ide pembentukan UNI SOVIET dan pencaplokan negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia dan Lithuania oleh Lenin pada 1940. Lewat UNI SOVIET inilah juga Komunisme pertama kalinya secara besar-besaran menjadi PAHAM NEGARA secara resmi dan diaplikasikan secara utuh ke dalam system kenegaraan. Komunisme menajdi snagat terkenal ke seluruh dunia karena di-counter oleh AS sebagai negara Kapitalis. Sejak itu muncullah Perang Dingin.

Sebagai idealisme atau utopia dan bukan TINDAKAN NYATA seperti Komunis, Sosialis sendiri bisa disandingkan dengan banyak idealisme kenegaraan lainnya. Contohnya Hitler dengan NAZI-nya (Nasionalis-Sosialis), Saddam Husein dengan partai Baath-nya (Sosialisme Agama, Baath dulu Sosialis yang menentang rezim sekuler Irak, akhirnya Baath mengusung Agama untuk menarik dukungan negara Arab, ketika Irak digempur oleh Pasukan Multinasional saat Perang Teluk), bahkan presiden Venezuela sekarang, Hugo Chaves serta Presiden Bolivia sekarang, Evo Morales merupakan Sosialis Nasionalis sejati. Gerakan Anti Imperialis Barat dan Amerika mereka membuat sebagian besar negara-negara Amerika Latin sekarang lebih memposisikan dirinya ke arah “kiri”

 

 

Adapun kebaikan dari Sistem Ekonomi Sosialis adalah :

1) Disediakannya kebutuhan pokok Setiap warga Negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan Negara.

2) Didasarkan perencanaan Negara Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan Negara Yang sempurna, di antara produksi dengan penggunaannya. Dengan demikian masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam System Ekonomi Kapitalis tidak akan terjadi.

Sejumlah pakar ekonomi dan sejarah telah mengemukakan beberapa masalah yang berkaitan dengan teori sosialisme. Sistem Ekonomi Sosialis mempunyai kelemahan sebagai berikut :

1) Sulit melakukan transaksi Tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak dua kali. Jual beli sangat terbatas, demikian pula masalah harga juga ditentukan oleh pemerintah, oleh karena itu stabilitas perekonomian Negara sosialis lebih disebabkan tingkat harga ditentukan oleh Negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar.

2) Membatasi kebebasan System tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menghambatnya dalam memperoleh kebebasan berfikir serta bertindak, ini menunjukkan secara tidak langsung system ini terikat kepada system ekonomi diktator. Buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin.

3) Mengabaikan pendidikan moral Dalam system ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Dengan demikian, apabila pencapaian kepuasan kebendaan menjadi tujuan utama dan nilai-nilai moral tidak diperhatikan lagi. Ajaran agam dianggap sebagai candu yang dapat merusak.

B.      TEORI PEMBANGUNAN PARTISIPATORIS (PD)

ANALISIS :

 

Berpandangan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting di dalam pembangunan. Jika dalam situasi umumnya pembangunan hanya bergerak pada pola positivisme, top-downisme yang tidak memberdayakan maka elemen kognitif untuk menghasilkan pemahaman yang baik terhadap realita kehidupan, elemen politis untuk memberdayakan golongan yang tertindas dan lemah, elemen instrumental untuk mengajukan alternatif solusi adalah elemen yang penting dalam pandangan pembangunan partisipatoris. Secara mendasar pembangunan partisipatoris terkait kekuatan untuk mendapatkan hak, menentukan sendiri apa yang dibutuhkan. Fokus teori ini adalah pada tingkatan masyarakat sipil atau akar rumput. Lazim di dalam pembangunan partisipatoris menggunakan metode Penilaian Partisipasi Pedesaan atau Participatory Rural Appraisal (PRA) yang digunakan untuk menilai perubahan peranan, perilaku, hubungan dan pembelajaran masyarakat lokal. Penekanan dari metode PRA ini adalah dimana para ahli memfasilitasi, mendorong, mendengar, berbagi metode untuk analisis, perencanaan, aksi, pemantauan dan evaluasi kebutuhan pembangunan mereka sendiri bukan dengan cara menceramahi, transfer teknologi atau memaksakan pandangan ahli.

Nelson, Bryant dan White (1982:206) menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horisontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Bank Dunia (Suhartanta, 2001) memberikan definisi partisipasi sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu program/proyek, yang ikut mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif pembangunan dan pengembilan keputusan serta pengelolaan sumber daya pembangunan yang mempengaruhinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab II pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin tercipatanya integrasi, sinkroniasasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Menurut saya ada tiga alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) Masyarakat mempercayai program pembagunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan.
Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Artinya adalah bahwa sistem perencanaan pembangunan menekankan pendekatan partisipatif masyarakat atau yang biasa disebut perencanaan partisipatif. partisipasi sebagai feed-forward information and feedback information. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan.
Kritik atas penerapan teori ini adalah

  1. Pemerintah terjebak pada rutinitas kerja, partisipasi semu tanpa pemberdayaan masyarakat.
  2. Penyalahgunaan metode yang menitikberatkan pada voting dan sekedar alat stempel atas kewajiban partisipasi pembangunan.
  3. Menggunakan nama pembangunan partisipatif tetapi tidak lebih hanya untuk mengejar proyek.

C.      TEORI SISTEM DUNIA 

 

ANALISIS :

 

Teori ini berpandangan bahwa prospek dan kondisi pembangunan suatu negara secara mendasar dibentuk oleh proses ekonomi dan pola hubungan antar negara dalam skala dunia. Teori ini menekankan bahwa merupakan hal yang sia-sia untuk menganalisis atau membentuk pembangunan dengan memusatkan pada tingkat negara-negara secara individual dimana tiap-tiap negara berakar dalam sebuah sistem dunia.  Menurut para pakar bahwa teori sistem dunia mulai berkembang abad ke-14 ketika perdagangan internasional mulai berkembang dan ketika Eropa berkembang ke dalam jaman penemuan dan penjajahan. Teori ini didasari oleh pandangan Marxisme yang mana teori ini menekankan pada kelompok, negara,imperialisme dan kendali atas alat-alat produksi dan tenaga kerja.  Namun teori sistem dunia tidak sependapat terkait teori developmentalisme dalam Marxisme yang berisi gagasan bahwa masyarakat secara bertahap bergerak dari paham feodalisme, kapitalisme dan sosialisme kepada paham komunisme yang dapat dianalisis dan ditransformasi secara individual dan terpisah dari sistem dunia.

Teori sistem dunia muncul sebagai kritik atas teori modernisasi dan teori dependensi. Immanuel Wallerstein memandang bahwa dunia adalah sebuah sistem kapitalis yang mencakup seluruh Negara di dunia tanpa kecuali. Sehingga, integrasi yang terjadi lebih banyak dikarenakan pasar (ekonomi) daripada kepentingan politik. Dimana ada dua atau lebih Negara interdependensi yang saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan seperti food, fuel, and protection. Juga, terdapat satu atau dua persaingan politik untuk mendominasi yang dilakukan untuk menghindari hanya ada satu Negara sentral yang muncul ke permukaan selamanya Teori ini membagi dunia secara geografis menjadi tiga kelompok.

Yang pertama adalah kategori Inti (Kelompok Pusat) dimana terdapat pusat-pusat kekuasaan, kekayaan industri, dan pusat pengaruh politik dunia. Negara-negara ini secara kuat empengaruhi dan memaksakan aturan-aturan tatanan dunia. Negara- negar yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Amerika Utara, Eropa Barat dan Jepang.

Kategori yang kedua adalah Semi Periperi (Kelompok Antara) dimana merupakan percampuran antara sifat-sifat dari negara-negara inti seperti perindustrian, kekuatan ekspor, kesejahteraan dan sifat kategori Periperi seperti kemiskinan, kerentanan terhadap pengaruh keputusan asing, kepercayaan pada produk pokok. Dalam kelompok ini adalah kelompok yang paling penuh pergolakan dimana anggotanya paling sering mengalami naik-turun dalam hirarki dunia. Negara- negar yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Asia Timur, Amerika Latin, negara pecahan Uni Soviet.

Kelompok yang ketiga adalah Periperi (Kelompok Pinggiran) yang merupakan negara-negara yang terbelakang dalam sistem dunia. Kelompok ini hanya menyediakan bahan baku mentah bagi industri maju. Kelompok ini hidup dalam situasi kehidupan yang menyedihkan, kemiskinan dan prospek pembangunan masa depan yang suram. Negara- negar yang masuk ke dalam kategori ini antara lain mayoritas negara-negara di Afrika.

Indonesia pada awalnya masuk ke dalam kelompok Periperi tetapi dalam beberapa dekade belakangan ini Indonesia sudah masuk ke dalam Semi Periperi disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi berbasis pada ekspor industri, ekspor minyak, dan statusnya sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia.

Penekanan pada teori ini adalah, Negara-negara di dunia bisa naik dan juga bisa turun kelas. Negara pusat bisa saja menjadi Negara semi pinggiran, Negara semi pinggiran bisa menjadi Negara pusat atau Negara pinggiran, dan Negara pinggiran bisa menjadi Negara semi pinggiran. Hal ini terbukti pada Perang Dunia II, Inggris dan Belanda yang sebelumnya menjadi Negara pusat turun kelas digantikan Amerika Serikat pasca kehancuran dahsyat di Eropa.
Wallerstein merumuskan tiga strategi bagi terjadinya proses kenaikan kelas, yaitu:
Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang. Sebagai misal negara pinggiran tidak lagi dapat mengimpor barang-barang industri oleh karena mahal sedangkan komiditi primer mereka murah sekali, maka negara pinggiran mengambil tindakan yang berani untuk melakukan industrialisasi substitusi impor. Dengan ini ada kemungkinan negara dapat naik kelas dari negara pinggiran menjadi negara setengah pinggiran.
Kenaikan kelas terjadi melalui undangan.

Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara-negara pusat perlu melakukan ekspansi ke luar dan kemudian lahir apa yang disebut dengan Multi National Corporate. Akibat dari perkembangan ini, maka muncullah industri-industri di negara-negara pinggiran yang diundang oleh oleh perusahaan-perusahaan Multi National Corporate untuk bekerjasama. Melalui proses ini maka posisi negara pinggiran dapat meningkat menjadi setengah pinggiran.

Kenaikan kelas terjadi karena negara menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya. Sebagai misal saat ini dilakukan oleh Peru dan Chile yang dengan berani melepaskan dirinya dari eksploitasi negara-negara yang lebih maju dengan cara menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Namun demikian, semuanya ini tergantung pada kondisi sistem dunia yang ada, apakah pada saat negara tersebut mencoba memandirikan dirinya, peluang dari sistem dunia memang ada. Jika tidak, mungkin dapat saja gagal.

 

Kritik terhadap Teori Sistem Dunia :

  1. Terlalu memberikan perhatian pada aspek ekonomi.
  2. Sistem dunia tidak cukup ketika digunakan pada budaya global yang mempunyai sistem-dunia yang terpisah.
  3. Terlalu luas sehingga tidak efektif dalam menganalisis dinamika lokal. Teori sistem dunia mengesampingkan aktifitas, inisiatis masyarakat lokal.

 

Referensi :

The Companion to Development Studies : Editor Vandana & Robert Potter

BELAJAR DARI BUDAYA JEPANG

 

Jepang terdiri dari 6.852 pulau yang membuatnya merupakan suatu kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah HokkaidoHonshu(pulau terbesar), Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di duniaTokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefekturTokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang

Menurut mitologi tradisional, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun begitu, sepanjang sejarahnya, untuk kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan anggota-anggota istana, shogun, pihak militer, dan memasuki zaman modern, di tangan perdana menteri. Menurut Konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalahnegara monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang

Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor dua setelah Amerika Serikat, dan masuk dalamurutan tiga besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Jepang adalah anggota Perserikatan Bangsa-BangsaG8OECD, dan APEC. Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai lengkap dengan sistem pertahanan moderen seperti AEGIS serta suat armada besar kapal perusak. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat ke-4 negara pengekspor terbesar dan peringkat ke-6 negara pengimpor terbesar di dunia. Sebagai negara maju, penduduk Jepang memiliki standar hidup yang tinggi (peringkat ke-8 dalam Indeks Pembangunan Manusia) dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB. Dalam bidang teknologi, Jepang adalah negara maju di bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika.

Budaya Orang Jepang

Dalam keseharian masyarakat Jepang, kita akan merasakan bagaimana prilaku jujur itu teraplikasi dengan baik. Saat berbelanja kita tidak perlu khawatir akan ditipu oleh si penjual, baik dalam hal kualitas dan kuantitas barang. Saat menggunakan transportasi umum seperti kereta api atau bis, kita tidak perlu khawatir akan hilangnya barang milik kita seperti dompet dan telepon genggam. Suatu ketika teman saya pernah ketinggalan dompet di salah satu lokasi stand pameran otomotif di Tokyo. Kami pun bergegas kembali ke lokasi stand tersebut. Ternyata dompet teman saya masih terletak di sebuah meja dengan posisi yang sama saat teman saya meletakkan dompetnya. Berarti tidak ada seorangpun yang menyentuh dompet itu, meskipun sudah lebih dari sejam dompet itu tertinggal, padahal di sekitar meja tersebut terdapat banyak pengunjung lainnya. Memang sudah menjadi budaya di Jepang, bahwa masyarakatnya tidak akan menyentuh apalagi mengambil barang yang bukan miliknya. Seandainya pun ada yang mengambil, akan diserahkan ke pos polisi terdekat. Jadi apabila kita mengalami kehilangan barang, biasanya kita akan dapat menemukannya kembali dengan menelusuri lokasi yang pernah kita lewati, atau menanyakan ke pos polisi terdekat disekitaran lokasi hilangnya barang tersebut.

Disiplin

Prilaku disiplin bangsa Jepang dapat tercermin diantaranya dengan budaya antri dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Di Jepang kita akan sering menjumpai masyarakat yang sedang mengantri dengan tertib, seperti antrian penumpang bis, kereta api, dan antrian saat hendak makan siang di sebuah rumah makan. Semua orang baik anak-anak maupun manula akan mengikuti antrian dengan tertib, tidak ada yang minta didahulukan dengan alasan usia atau apapun juga. Dalam hal kepatuhan terhadap peraturan, sikap disiplin masyarakat Jepang contohnya dapat dilihat dari cara membuang sampah. Di Jepang setiap harinya telah diatur jadwal jenis sampah yang akan diangkut oleh mobil sampah, misalnya hari Senin untuk sampah daur ulang dan Selasa untuk sampah yang bisa dibakar. Masyarakat dengan tertibnya akan memilah-milah jenis sampah dan membuangnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Kebersihan

Kebersihan sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Jepang. Kebersihan di jalan, pasar, dan kendaraan umum, terpelihara dengan baik setiap hari. Saat beraktivitas di luar rumah kita tidak perlu khawatir apabila ingin membuang air kecil/besar, karena seluruh toilet umum yang tersebar di stasiun, taman, bandara dan tempat umum lainnya dapat kita nikmati dengan nyaman dan bersih. Sudah menjadi suatu aturan tak tertulis di Jepang bahwa setelah kita menggunakan toilet, maka kondisi kebersihan toilet harus tetap kering dan bersih, sebagaimana kondisi toilet sebelum kita gunakan. Hal ini dilakukan agar orang yang akan menggunakan toilet setelah kita, dapat merasakan kenyamanan dan kebersihan seperti yang kita rasakan.

Sabar

Jarang orang Jepang yang marah atau emosi  terhadap sesuatu hal, apalagi sampai timbulnya perkelahian. Tidak ada supir angkutan yang berteriak dengan makian, tidak ada orang yang marah karena badannya tersenggol oleh orang lain saat di kereta api. Bahkan pernah suatu ketika 2 mobil taksi bertabrakan di sebuah lampu merah di Tokyo. Kedua supir taksi tersebut lalu keluar dari mobilnya masing-masing dan saling berbicara dengan sopan dan suara yang lembut. Selanjutnya salah satu supir taksi menelpon polisi, yang tidak lama kemudian petugas polisi datang dan menyelesaikan permasalahan ini sesuai ketentuan.

Bersyukur dan ikhlas

Orang Jepang senantiasa mensyukuri segala sesuatu yang telah dimilikinya. Inilah yang membuat masyarakat Jepang dalam bekerja selalu penuh semangat, ikhlas, dan terlihat menikmati pekerjaannya , apapun jenis pekerjaannya. Pelayan toko, supir bis, petugas parkir, cleaning service, mereka semua saya perhatikan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Tidak terlihat kesusahan di raut wajah mereka, meskipun mungkin saat itu mereka sedang menghadapi permasalahan ekonomi. Bagi pekerja seperti mereka, biaya hidup di Tokyo yang merupakan kota termahal di dunia pastilah cukup berat dirasakan, karena umumnya gaji mereka sebesar standar upah minimum. Ada seorang wanita petugas cleaning service di gedung perkantoran namanya Tatsuno Kimiki, dia sangat senang, menikmati, serta mensyukuri pekerjaannya, sehingga  dia melakukannya dengan ikhlas dan bersungguh, meskipun gaji yang diterimanya tidaklah seberapa.

Toleransi

Di Jepang Suara klakson mobil bisa dikatakan hampir tidak pernah terdengar, karena semua pengendara selalu bertoleransi sesama. Sebagai contoh saat saya akan berpindah lajur jalan, maka dengan segera pengendara lain yang berada di lajur tersebut akan berhenti atau mengurangi kecepatan kendaraannya untuk memberikan saya kesempatan berpindah lajur. Sikap toleransi masyarakat Jepang lainnya juga terlihat saat kita menggunakan kendaraan umum seperti bis atau kereta api. Semua penumpang akan menonaktifkan nada (silent) telepon genggamnya, dan menghindari berbicara di telepon kecuali bila mendesak. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu ketenangan penumpang lainnya.

Itulah beberapa contoh nilai luhur seperti yang terkandung dalam Pancasila yang dapat kita lihat dalam budaya hidup bangsa Jepang. Semoga saja kedepannya nilai-nilai tersebut dapat lebih sering kita alami dan rasakan dalam keseharian masyarakat Indonesia, dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang.

Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si

Just another WordPress.com weblog

Marco Kusumawijaya

on cities and citizens; forsaken ideas that I believe in

CIPPS - Center of Indonesian Public Policy Studies

Center of Indonesian Public Policy Studies

Development Studies Foundation

Interaction-Ecoinnovation-Sustainability