Category Archives: PEMBANGUNAN DEMOKRASI

Motivasi Kerja PNS*

*Ditulis oleh : Yanuar Wijayanto, MT

Gambar

Pada dasarnya Reformasi Birokrasi adalah suatu perubahan  signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik, yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri (birokrasi) kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Perubahan  tersebut dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat  dan konsisten, guna menghasilkan manfaat sesuai diamanatkan konstitusi. Perubahan kearah yang lebih baik, merupakan cerminan dari seluruh kebutuhan yang  bertitik tolak dari fakta adanya peran birokrasi saat ini yang masih jauh dari harapan. Realitas ini, sesungguhnya menunjukan kesadaran bahwa terdapat kesenjangan antara apa yang sebenarnya diharapkan, dengan keadaan yang sesungguhnya tentang  peran birokrasi dewasa ini.

Salah satu faktor kuat yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan ini adalah motivasi kerja PNS yang rendah. Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan.

Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang bersifat intinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seorang termotivasi, orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang atau bisa juga dikatakan seorang melakukan hobinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah manakala elemen elemen diluar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang membuat seorang termotivasi seperti status ataupun kompensasi. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi kerja adalah teori dari Vroom (1964) tentang Teori Ekspektasi[i] menjelaskan sebagai berikut :

“Expectancy theory proposes that an individual will decide to behave or act in a certain way because they are motivated to select a specific behavior over other behaviors due to what they expect the result of that selected behavior will be”

Seseorang akan memutuskan untuk berperilaku atau bertindak dalam cara tertentu, untuk memilih perilaku tertentu dibandingkan dengan perilaku lainnya karena ia berharap akan memperoleh hasil dari apa yang ia harapkan dari sebuah tindakan tertentu yang ia lakukan. Dengan kata lain, motivasi kerja PNS tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan dan motivasi kerja PNS rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. Ada beberapa penyebab yang membuat rendahnya motivasi kerja PNS yaitu sbb :

  1. Ketidakadilan sosial di lingkungan kerja

Manakala terjadi ketidakadilan sosial di lingkungan kerja dalam definisi aksi yang diskriminatif baik dalam masalah kompensasi maupun dalam hal perlakuan. Sebagai contoh di sebuah Instansi dengan jumlah PNS mencapai puluhan atau ratusan orang yang terdiri dari empat bidang yaitu bidang A, B, C, D yang masing-masing bidang memiliki tugas kerja yang berbeda. Namun ada perlakuan dan kompensasi khusus yang diberikan hanya kepada salah satu bidang saja yaitu bidang A, tentu hal ini akan menurunkan motivasi kerja PNS yang bertugas di bidang B, C, D. Turunnya motivasi kerja ini berdampak pada penurunan kinerja dan kualitas pelayanan publik pula.

 

  1. Pemimpin yang apatis

Reformasi birokrasi membutuhkan pemimpin yang jujur dan peduli. Dibutuhkan sosok pemimpin yang “memberdayakan” anak buahnya bukan pemimpin yang “memperdaya” anak buahnya. Sosok pemimpin yang “merangkul” anak buahnya bukan pemimpin yang “memukul” anak buahnya. Reformasi birokrasi tidak membutuhkan pemimpin yang apatis yang hanya sibuk mementingkan perutnya sendiri sementara perut bawahannya kelaparan. Jangan pernah sekali-kali menghina dan meremehkan bawahan. Sebab seorang atasan tanpa bawahan akan telanjang, telanjang dalam artian ia tidak akan memiliki apa-apa. Ketika ada pemimpin yang hanya disibukkan memikirkan dirinya sendiri maka ketika itu pula motivasi kerja PNS akan terjadi penurunan yang berdampak pada penurunan kinerja dan kualitas pelayanan publik pula.

 

  1. Situasi kerja yang tidak kondusif

Ketika seseorang larut dalam budaya kerja materialistik yang menuhankan pangkat, jabatan yang tinggi, deposito yang besar, mobil yang bagus, rumah yang mewah maka yang terjadi adalah tujuan yang menghalalkan segala cara. Untuk mencapai tujuan-tujuannya tersebut maka ia akan melakukan apapun termasuk menjilat, menyikut, menjegal kawan seiiring, yang paling penting menurutnya adalah bagaimana tujuan-tujuannya tersebut dapat tercapai. Jika kerakusan telah merajalela maka yang terjadi adalah hukum rimba dimana yang “kuat” yang akan bertahan. Dan apabila hal itu terjadi maka yang akan bernasib malang adalah PNS yang tidak memiliki “kekuatan”. Ada dua kemungkinan motivasi disini yaitu yang pertama motivasi tinggi untuk ikut larut dalam budaya materialistik atau motivasi rendah untuk mengikuti budaya materialistik tersebut. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah motivasi tinggi yang didorong oleh kerakusan yang akan membuat situasi kerja yang menjadi tidak nyaman dan kondusif sehingga pada akhirnya akan terjadi penurunan motivasi kerja PNS yang berdampak pada penurunan kinerja dan kualitas pelayanan publik pula.

Kesimpulannya adalah motivasi kerja mempengaruhi kualitas kinerja. Motivasi kerja PNS tinggi jika usahanya menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan dan motivasi kerja PNS rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. Rendahnya motivasi kerja PNS tersebut disebabkan oleh ketidakadilan sosial yang terjadi di lingkungan kerja, pemimpin yang apatis dan situasi kerja yang tidak kondusif.

 

[i] Oliver, R. (August, 1974). Expectancy Theory Predictions of Salesmen’s Performance. Journal of Marketing Research 11, 243-253.

Iklan

Pengembangan Kapasitas Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan : Perspektif Good Governance*

 

Gambar

*Ditulis Oleh : Yanuar Wijayanto, MT 

Dalam perdebatan hangat pembangunan dan adminitrasi publik kontemporer, isu pengembangan kapasitas (capacity building) dan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) terus mengemuka sebagai resep alternatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan di sektor publik. Good governance muncul sebagai sebuah terobosan untuk memastikan dilakukannya perbaikan proses agar hasil yang diinginkan bisa dicapai. Bank dunia mendefinisikan good governance sebagai “ the manner in which power is exercised in the management of a country’s economic and social resources for development” (World Bank, 1989 :60). Secara demikian, good governance tidak membatasi pada aktor negara tetapi lebih menekankan pada pentingnya mengembangkan jaringan kerja yang juga melibatkan kalangan swasta dan masyarakat.

Untuk dapat bersaing secara kompetitif di era globalisasi dewasa ini, organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan perlu mengembangkan kapasitasnya agar mampu mengimplementasikan good governance sehingga visi dan misi organisasi dapat dicapai dengan hasil yang prima dan dapat berkembang ke aras organisasi berkelas dunia. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan cara mereformasi struktur organisasi menjadi struktur organisasi yang good governance (UNESCAP,2010 dan UNDP, 2009) dengan indikator sbb :

  1. Accountable

Organisasi di Kementerian Perhubungan harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam definisi semua program dan kegiatannya harus dilaporkan secara bertanggungjawab dengan bukti-bukti yang sahih.

  1. Transparent

Manajemen Anggaran organisasi Kementerian Perhubungan harus dikelola secara terbuka, berbasis kinerja dan dapat diakses oleh sang pemegang kedaulatan yaitu rakyat. Keterbukaan informasi publik harus secara serius dijalankan sesuai amanat Undang-Undang yang ada.

  1. Responsive

Organisasi di Kementerian Perhubungan harus secara cepat dan tepat memberikan pelayanan publik yang prima dan mampu merespon secara adpatif segala tantangan perubahan yang hadir menyapa.

  1. Effective and Efficient

Di dalam mengeksekusi visi dan misi menjadi program dan kegiatan, organisasi di Kementerian Perhubungan harus melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya secara tepat sasaran (efektif ) dan tepat guna (efisien). Ketika tujuan organisasi tercapai (efektif) tetapi dengan menggunakan sumber daya yang boros (tidak efisien) maka hal demikian menjadi tidak baik dan sebaliknya ketika di dalam pelaksanaannya menggunakan sumber daya yang hemat (efisien) tetapi tujuan tidak tercapai (tidak efektif) hal demikian juga tidak baik.

  1. Equitable and Inclusive

Organisasi di Kementerian Perhubungan harus mampu menjadi organisasi yang patut (equitable) dan ramah (inclusive). Maksudnya adalah organisasi yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan keberbedaan serta mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada di masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan berbagai bentuk perbedaan dan keberagaman diantaranya adalah keberragaman budaya, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, serta termasuk juga didalamnya adalah keberbedaan kemampuan fisik/mental.

  1. Follows the rule of law

Organisasi di Kementerian Perhubungan harus mampu patuh dan tunduk pada regulasi yang berlaku di negara hukum ini. Semua kebijakan yang dilakukan harus berbasis pada regulasi, sebab ketika kebijakan pimpinan organisasi tidak berdasarkan pada regulasi yang akan termanifestasi adalah penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang bermuara pada KKN.

  1. Participatory

Organisasi di Kementerian Perhubungan harus mampu mendorong terwujudnya partisipasi publik di dalam proses pengelolaan kepemerintahan. Tidak boleh ada sikap diskriminatif terhadap partisipasi karena ketika pengelolaan kepemerintahan minus partisipasi maka yang akan terjadi adalah kepemerintahan yang sewenang-wenang (otoriter).

  1. Consensus oriented

Organisasi di Kementerian Perhubungan di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan mengambil sebuah keputusan harus membuka ruang musyawarah untuk mufakat bagi semua pemangku kepentingan terkait. Kebijakan organisasi merupakan hasil kesepakatan bersama dari sebuah proses khas bangsa Indonesia musyawarah untuk mufakat yang demokratis.

 

Referensi :

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).2010. What is good governance ? ESCAP.

World Bank.1989.Sub-Saharan Africa : From Crisis to Sustainable Growth. Washington : World Bank.

Peranan Strategis Pusbang SDM Aparatur Perhubungan Di Dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*

 

Gambar

*Oleh : Yanuar Wijayanto, MT

Peranan transportasi dalam pembangunan Indonesia sangatlah penting dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta berpengaruh terhadap aspek kehidupan bangsa. Transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mendukung perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor. Jelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 mendatang,   pengembangan SDM Perhubungan  tampaknya menjadi pekerjaan besar yang perlu dijadikan prioritas kita bersama di dalam mendukung kesiapan menghadapi MEA 2015. Sebab SDM perhubungan sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara Indonesia memegang peranan yang sentral sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik di sektor Transportasi[1].

Namun sayangnya sampai saat ini kualitas layanan transportasi di Indonesia masih belum memuaskan dimana di internal Kementerian Perhubungan masih ada kesenjangan kompetensi bidang yang dimiliki oleh aparatur di kementerian tersebut. berdasarkan data BPSDM Kementerian Perhubungan saja, diketahui dari 34 ribu aparatur di Kementerian Perhubungan, hanya 19, 8 persennya saja yang berlatar belakang sarjana. Dari sisi dinas perhubungan, permasalahan yang sama juga terjadi. Dari 29.000 pegawai yang ada saat ini, hanya sekitar 14. 582 atau 50,28 persen pegawai saja yang kompeten.[2] Dalam menghadapi pemberlakuan MEA 2015 tidak ada pilihan lain selain kita perlu bersatupadu dalam terus meningkatkan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur transportasi secara nasional,  guna meningkatkan daya saing kita mengingat  masih tingginya biaya logistik nasional yang mencapai 27%  dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Berbagai tantangan  tersebut di atas akan dapat dieliminasi dengan melakukan langkah terobosan  dalam  terus mengupayakan  keberlanjutan percepatan peningkatan infrastruktur transportasi, untuk membangun konektivitas domestik (domestic connectivity) baik konektivitas lokal (local connectivity) maupun konektivitas nasional (national connectivity) dan konektivitas global (global connectivity).Perbaikan infrastruktur transportasi laut akan memainkan peran dalam memenangkan persaingan ekonomi di era pemberlakuan MEA 2015, mengingat hasil  survei United Nations Conference On Trade dan Development (UNTACD), yang menempatkan kontribusi strategis moda transportasi laut dalam perdagangan dunia yang mencapai 77%,  sedangkan moda transportasi udara sebesar 0,3%, transportasi darat sebesar 16%, perpipaan 6,7%[3].

Oleh karena itu dalam konteks pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen untuk sumber daya manusia aparatur perhubungan[4] memegang peranan yang strategis untuk menyiapkan SDM Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika. Melalui pendidikan dan pelatihan manajemen berbasis kompetensi yang baik akan dihasilkan SDM Aparatur Perhubungan Darat, Kereta api, Laut, dan Udara yang kompeten yang akan berperan sebagai pelaksana kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi Darat, Kereta api, Laut, dan Udara   dan pelayan transportasi publik. Jika SDM transportasinya berkualitas maka pelayanan transportasi publik nya pun akan berkualitas, pelayanan transportasi publik yang berkualitas akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sehingga Indonesia mampu bersaing secara kompetitif di dalam kancah percaturan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Untuk itu, Pusbang SDM Aparatur Perhubungan harus di dukung oleh segenap Stakeholders terkait dalam rangka mewujudkan SDM Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.

 

[1] UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1, 10

[2] Kepala BPSDMP Santoso Edi Wibowo.Kualitas SDM Transportasi Buruk. http://industri.kontan.co.id/news/kualitas-sdm-transportasi-buruk.Diakses 7 Mei 2014

[3]http://unctad.org/en/pages/Statistics.aspx. Diakses 7 Mei 2014

[4] KM Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 813

SEJAHTERA BERSAMA KUR

“For years I have been arguing that credit should be recognized as a fundamental human rights, and that the international community should work with urgency to place poverty in museums, the only place it belongs.” (Muhammad Yunus, 2008 : vii)[i]

 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, yang berawal dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Program Pro Rakyat merupakan program prioritas yang menjadi icon atau ciri khas  Pemerintahan Presiden SBY. Progam ini ditujukan untuk membantu kalangan kurang mampu agar kehidupannya semakin membaik, sekaligus bagian dari upaya Pemerintah untuk mengakselerasi pengurangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Mengurangi kemiskinan dan menekan pengangguran merupakan target utama Pemerintahan Presiden SBY sejak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I maupun KIB II. Pemerintahan Presiden SBY terus memberikan perhatian khusus terhadap kalangan kurang mampu melalui Program Pro Rakyat yang dibingkai dalam 4 klaster, yang salah satunya adalah program KUR. Kredit bagi UMKM dan Koperasi dengan pola penjaminan diluncurkan oleh Presiden SBY tanggal 5 November 2007 di lantai 21 gedung kantor pusat BRI dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR).

 

Peluncuran KUR merupakan upaya Pemerintah dalam mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. Penyaluran KUR ini diperluas dari semula hanya 6 bank kini menjadi 33 bank meliputi 7 bank nasional dan 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Adapun khusus penyaluran KUR  2012 realisasi sebesar Rp 34,230 triliun, dimana penyaluran KUR  terbesar tetap disalurkan oleh BRI yang menyalurkan sebesar  Rp 19,78 triliun, BNI sebesar Rp 4,172 triliun, Mandiri Rp 3,795 triliun, BTN Rp 1,366 triliun, Bukopin  Rp 395 miliar, BSM sebesar Rp 1,267 triliun, BNI Syariah sebesar Rp 41,750 miliar dan 26 BPD sebesar Rp 3,413 triliun[ii]. Sementara itu target KUR sepanjang 2013 telah ditetapkan sebesar Rp 36 triliun, yang berarti mengalami peningkatan Rp 6 triliun (20%) dibanding target KUR 2012[iii]. Sejak diluncurkan pada November 2007 hingga Februari 2013, dana KUR yang sudah dikucurkan hampir Rp 100 triliun dengan Penerima manfaat mencapai 7,61 juta pelaku UMKM[iv]. Khusus sepanjang kuartal I tahun 2013 berhasil direalisasikan KUR sebesar Rp 10,7 triliun (29,72%) yang mencakup 570,2 ribu Debitur[v]. Jumlah pelaku Usaha UMKM sebanyak 53,8 juta unit usaha dimana UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak  97,2% dari total pekerja dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 57,8% terhadap PDB tahun 2010[vi].

 

Pengurangan Kemiskinan

 

Sementara itu penyaluran KUR ke sektor perdagangan masih dominan yaitu sebesar 43%. Sedangkan penyaluran ke sektor hulu (pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, industri pengolahan) dan sektor hulu terintegrasi dengan usaha mikro mencapai 34,4%[vii]. Padahal kelompok miskin dan rentan sebagian besar berada di sektor pertanian dan perikanan. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menyejahterakan petani, nelayan Indonesia dan merealisasikan ketahanan pangan Nasional, ke depan perlu didorong peningkatan pengeluaran belanja Pemerintah untuk sektor pertanian melalui mekanisme penyaluran KUR yang lebih besar ke sektor hulu pertanian karena pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian terbukti secara empiris mampu mengurangi angka kemiskinan. Hal ini sebagaimana dijelaskan melalui hasil penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Dr Susilo Bambang Yudhoyono (2004)[viii] bahwa peningkatan pengeluaran Pemerintah untuk sektor pertanian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian maupun non pertanian. Hal ini dimungkinkan karena sektor pertanian memiliki lingkages terhadap sektor lain di bagian hulu dan hilir. Peningkatan pengeluaran Pemerintah untuk sektor pertanian berpengaruh positif terhadap pengurangan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Lebih jauh bahwa kemiskinan di Indonesia terus menunjukkan tren yang menurun sejak tahun 2007 hingga sekarang. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik[ix], pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 37,17 juta orang (16,58 persen) menjadi berkurang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar 28,07 juta orang (11,37 persen). Hal ini menunjukkan bahwa program KUR layak untuk diapresiasi karena telah berhasil di dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Penguatan Institusi Perbankan

 

Perahu bertambatan, dagang bertepatan. Barangkali peribahasa inilah yang relevan untuk mengilustrasikan bahwa pencapaian di atas belumlah memuaskan dan senantiasa dibutuhkan kerja yang sistematis dan terpadu untuk bisa mewujudkan cita-cita besar bernegara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Sistem ekonomi kapitalisme yang menguasai dunia membuat masyarakat meragukan apakah cita-cita pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mampu dibumikan. Hal tersebut wajar karena sistem kapitalisme hanya akan membuat orang-orang dan negara-negara kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin termarginalkan. Institusi Perbankan dalam menjalankan misinya, idealnya tidak hanya berfokus dalam mengeksekusi kredit seperti yang dilakukan oleh bank konvensional pada umumnya, tetapi lebih daripada itu, Bank harus “menjelma”  menjadi kaum miskin itu sendiri, karena dengan cara itulah Bank dapat mengetahui secara utuh tentang segala aspek kausalitas kemiskinan dan solusi yang tepat  dalam melakukan cut-off terhadap lingkaran setan kemiskinan. KUR merupakan upaya Pemerintah dalam mendorong perbankan nasional untuk menyalurkan kredit pembiayaan kepada UMKM dan koperasi. Dalam pelaksanaan program KUR terdapat 3 pilar penting yaitu: (1) Pemerintah yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit dan penjaminan kredit, (2) Lembaga Penjamin yang bertindak selaku penjamin atas kredit / pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan, (3) Perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi dengan menggunakan dana internal masing-masing.

Dan sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Yunus[x] bahwa tujuan dari Kredit Usaha Rakyat adalah upaya untuk mengeliminasi kemiskinan dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Pemerintah dan Institusi Perbankan boleh merayakan pencapaian kesuksesan dan margin keuntungan yang besar jikalau para Debitur miskin, rakyat Indonesia yang belum beruntung, telah mampu keluar dari jurang kemiskinan dan memperoleh kesejahteraan yang layak. Sebab kemiskinan tidak tercipta karena warga itu miskin secara kultural. Namun mereka hanyalah korban dari kemiskinan struktural dari sistem diskriminatif yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua kalangan agar bisa bangkit dan bekerja untuk mengangkat harkat dan derajat mereka sesuai kemampuan masing-masing (Purwanto, 2012)[xi]. Institusi Perbankan harus didorong agar lebih ramah terhadap Debitur miskin dan tidak muncul dalam wujud lembaga keuangan yang eksklusif dan elitis, melainkan bertransformasi menjadi sebuah lembaga yang berada di lingkungan miskin secara riil, dimana para pemilik dan manajemennya bermufakat untuk lebih memaksimalkan dampak sosial yang positif daripada mengejar keuntungan semata. Keuntungan seyogyanya tidak hanya diletakkan dalam konteks komersial tetapi lebih mulia daripada itu harus mampu menghadirkan lebih banyak senyuman orang-orang miskin yang terbebas dari belenggu kemiskinan dan itu adalah keuntungan dan kebahagian yang sejati sebab Tuhan tersenyum kepada Anda bersama senyuman orang-orang miskin.

Perubahan Yang Menantang

Institusi Perbankan Nasional mengemban amanah untuk menyukseskan program KUR. Sebab KUR merupakan salah satu program strategis nasional sekaligus merupakan instrumen Pemerintah Indonesia untuk mencapai target Millennium Development Goals PBB pada 2015 dalam rangka meningkatkan perekonomian untuk mengurangi kemiskinan. Maka diharapkan adanya regulasi yang memperlonggar kebijakan perkreditan dalam penyaluran KUR mengingat KUR merupakan program sosial yang masih bersifat komersial. Disamping itu diperlukan upaya-upaya konkret untuk mendorong UMKM agar lebih profesional sehingga menjadi calon debitur yang prima dengan prospek usaha yang feasible. Diharapkan dengan adanya continous improvement di kedua sisi ini akan mendorong tercapainya golden goal KUR yaitu pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Kredit Usaha Rakyat ini dapat meningkatkan daya kreativitas dan motivasi masyarakat dalam menjalankan suatu usaha.

 

Namun demikian, masih terjadi moral hazard terkait KUR seperti adanya Bank Pelaksana KUR yang meminta agunan tambahan untuk KUR Mikro (s.d. Rp. 20 juta), tingkat pemahaman sebagian masyarakat terhadap layanan perbankan yang masih rendah, tingkat suku bunga KUR yang masih tinggi sehingga UMKM khususnya di sektor hulu tidak dapat menanggung beban biaya yang tinggi, penyaluran yang masih belum tepat sasaran, prosedur pengurusan KUR di lapangan yang berbelit, masih terbatasnya jangkauan dan cakupan sosialisasi dikarenakan oleh kondisi geografis Indonesia yang luas dimana kondisi ini membutuhkan biaya overhead yang tinggi sehingga biaya penyediaan akses perbankan menjadi lebih mahal (Ledgerwood, 1999 :36)[xii]. Untuk mengatasi hal ini diperlukan perbaikan sistem KUR melalui implementasi manajemen KUR terpadu (good microfinance governance) berbasis riset dan inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi secara efisien dan efektif. Koordinasi, edukasi dan sosialisasi perlu terus dilakukan secara periodik dan berkesinambungan terutama di tingkat daerah. Inpres No.3/2010 mengamanatkan Pemda untuk  berperan aktif dalam program perluasan KUR. Pentingnya KUR dalam mendorong kesejahteraan masyarakat membutuhkan peran dan kemitraan berbagai Stakeholders untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi baik perbankan maupun UMKM. Perubahan yang paling menantang adalah bagaimana mewujudkan KUR sebagai bentuk hak asasi manusia yang fundamental guna menjamin bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat[xiii]. Sejahtera bersama KUR, Indonesia pasti bisa !.

 

Referensi :


[i] Counts, Alex. 2008. Small loans, big dreams : how Nobel prize winner Muhammad Yunus and microfinance are changing the world. Canada : Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

 

[iii] Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan, Deputi Bidang Perekonomian dalam http://setkab.go.id/artikel-9007-sukses-salurkan-kur-indonesia-bersiap-jadi-laboratorium-keuangan-mikro-dunia.html

[v] Laporan Pelaksanaan KUR Triwulan I-2013, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

 

[vi] Sumber: BPS dan Kemenkop & UKM tahun 2010

 

[vii] Laporan Menteri Koordinator Bidang  Perekonomian Pada Sidang Kabinet Paripurna, Jakarta, 18 Januari 2012. ppt.

 

[viii] Disertasi Dr Susilo Bambang Yudhoyono. 2004. Membangun Pertanian Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Penganguran : Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Fiskal. Bogor : Pascasarjana IPB

 

[ix] Berita Resmi Statistik BPS No. 47/07/Th. XVI, 1 Juli 2013

 

[x] Counts, Alex. 2008. Small loans, big dreams : how Nobel prize winner Muhammad Yunus and microfinance are changing the world. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Published simultaneously in Canada.

 

[xi] Purwanto, Edi. 2012. Disertasi Doktor : Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa Benteng. Salatiga : Pascasarjana UKSW

 

[xii] Ledgerwood, Joanna. 1999. Microfinance Handbook : An Institutional and Financial Perspective. Washington : World Bank ; &

 

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/02/22/14183/forum_pedagang_kaki_lima_kritik_penyaluran_kur/#.UelWk9Iy0ac

 

[xiii] Pembukaan UUD 1945 Alinea IV & UUD 1945 Pasal 28H ayat 1.

 

 

PERAN POLITIK DI DALAM PENGELOLAAN PESISIR WILAYAH TERPADU

PESISIR 1

Read the rest of this entry

KEBEBASAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG : PERSPEKTIF LIBERALISME & LIBERTARIANISME*

 Abstrak

*Ditulis Oleh Yanuar We

PKL

Kota Bandung sebagai kota jasa dituntut untuk membangun lingkungan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kebebasan bagi pedagang kaki lima. Kota Bandung yang memiliki jumlah penduduk 2.296.848 jiwa (BPS Kota Bandung 2006) telah dikenal sebagai salah satu kota tujuan pendatang yang berasal dari berbagai daerah di pulau Jawa maupun non-Jawa. Apalagi perdagangan kaki lima memiliki peran ekonomi penting bagi kelangsungan ekonomi masyarakat, tidak hanya terbatas pada masyarakat perkotaan juga pedesaan. Sehingga berbagai kebijakan pemerintah yang cenderung menghilangkan keberadaan mereka tidak hanya akan mengancam kelangsungan hidup pedagang kaki lima, juga dapat mengganggu perkembangan ekonomi secara umum. Adapun kebijakan pemerintah bisa diarahkan bebas dari konflik kepentingan untuk menyeimbangkan hubungan ekonomi formal – informal agar terjadi kebebasan yang berkeadilan. Pemerintah Kota Bandung seharusnya menyediakan kebebasan berusaha bagi pedagang kaki lima dengan memfasilitasi tempat berjualan yang nyaman, aman, terjangkau sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan dimana Pemerintah Kota Bandung juga akan memperoleh kebebasan kota dari kekumuhan yang pada akhirnya jika kebebasan telah dinikmati oleh pedagang kaki lima dan pemerintah kota maka makna eksistensi sesungguhnya akan terwujud secara damai. Belum bisa dikatakan sukses pembangunan di Bandung apabila ada sekelompok warganya yaitu para pedagang kaki lima yang belum merasakan kebebasan. Bebas untuk berusaha, bebas dari tekanan kekerasan, bebas dari rasa takut penggusuran, bebas dari kemiskinan.

Kata-kunci : Kebebasan, Pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Bandung

PENGANTAR

Kebijakan pemerintah Kota Bandung yang di dominasi oleh penggusuran dan relokasi dan tindakan yang melarang Warga Negara Indonesia (PKL) dari daerah lain untuk datang mencari sesuap nasi di Kota Bandung merupakan kebijakan yang melanggar hak asasi manusia yaitu kebebasan untuk memperoleh penghidupan yang layak. Setiap manusia adalah pemilik hidupnya sendiri, dan bahwa tidak ada manusia yang bisa menjadi pemilik kehidupan orang lain, dan oleh sebab itu setiap manusia memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri, kecuali tindakan-tindakan manusia tersebut melanggar kebebasan manusia lain untuk bertindak sesuai dengan pilihan mereka. Karena itulah Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan kebebasan bagi pedagang kaki lima di Kota Bandung sebagai bahan kajian dalam jurnal ini dalam rangka menemukenali struktur permasalahan dan berupaya untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang muncul tersebut.

METODE

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, (Creswell, 2008); dan kategori sifat penelitian: deskriptif, (Groat & Wang, 2002). metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner dan wawancara. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah observasi langsung (direct observation) sebagai outsider, wawancara, dan kuesioner. Sedangkan data sekunder menggunakan studi literatur atau data arsip : Buku, dokumen Peraturan Perundang-undangan, Surat Kabar, Internet (Prof Sugiyono, 2012).

DISKUSI

Deskripsi Permasalahan

Sebagian besar penduduk Kota Bandung, lokal maupun pendatang, terlibat dalam sektor perdagangan (295.118 jiwa), melampaui jumlah penduduk yang terserap ke dalam sektor industri pengolahan (224.138 jiwa) dan jasa (177.893 jiwa) (BPS Kota Bandung, 2006). Sektor perdagangan juga menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Kota Bandung, yaitu sekitar 38 persen. Kemudian disusul oleh sektor industri pengolahan yang menyumbang sekitar 28 persen. Tingginya jumlah sumbangan PDRB dan tenaga kerja yang terserap ke dalam sektor perdagangan tidak terlepas dari maraknya pembangunan pasar modern di Kota Bandung pada beberapa tahun belakangan ini. Ditambah lagi dengan jumlah pedagang di pasar tradisional dan PKL yang tersebar di berbagai lokasi.

Pedagangan kaki lima merupakan salah satu kegiatan ekonomi informal yang paling populer di wilayah perkotaan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam kasus Kota Bandung, keberadaan PKL bisa dengan mudah ditemukan di jalan-jalan utama, pusat-pusat keramaian, dan ruang-ruang publik lainnya. Berdasarkan survey Satpol PP tahun 2004 ditemukan bahwa konsentrasi PKL terbesar dapat ditemukan di dua kecamatan yang menempati jantung kota, yaitu Kecamatan Bandung Wetan dan Regol, dengan jumlah di masing-masing kecamatan mencapai 6.000 PKL. Posisi berikutnya berturut-turut ditempati oleh

Kecamatan Andir (2.912 PKL), Kecamatan Kiaracondong (2.500 PKL), Kecamatan Lengkong (930 PKL), Kecamatan Cicendo (874 PKL), Kecamatan Cibeunying Kidul (863 PKL), Kecamatan Coblong (800 PKL), Kecamatan Astana Anyar (500 PKL), Kecamatan Sukajadi (498 PKL), Kecamatan Bojongloa Kaler (485 PKL) (Bujet No. 10, 2004 dalam Solichin 2005).

Klaim mengenai penurunan jumlah PKL pada tahun 2008, masih perlu diperiksa lebih lanjut, mengingat ketiadaan survey PKL berkala. Apalagi keberadaan mereka yang semakin tersebar ke berbagai pelosok kota dan kehadiran PKL musiman yang biasa berjualan di masa-masa tertentu, seperti musim liburan sekolah dan bulan Ramadhan. Sebagai contoh, pada bulan Ramadhan tahun 2008, PKL di Kota Bandung diperkirakan bertambah sebesar 25-30 persen (Pikiran Rakyat, 6 September 2008). Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah PKL dapat berubah-ubah tergantung kondisi sekitarnya. Maraknya keberadaan PKL ditanggapi secara beragam. Di satu sisi keberadaan PKL dipandang secara positif yaitu sebagai sumber mata pencaharian, penyedia barang-barang kebutuhan berharga murah, penambah daya tarik kota, dan sebagainya. Dalam pengertian ini, PKL memiliki potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan. Sementara di sisi lain, keberadaan PKL dipandang negatif. PKL

dianggap sebagai biang keladi kemacetan dan kekumuhan wajah kota. Kemenduaan sikap ini juga tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kota dalam menangani PKL

Kebijakan Pemerintah Kota Yang Membatasi PKL

 

Gambaran di atas, selain memperlihatkan potensi sektor perdagangan secara umum, juga memperlihatkan arah kebijakan pembangunan pemerintah Kota Bandung yang cenderung tertuju pada pengembangan pasar modern ketimbang pasar tradisional dan perdagangan jalanan. Arah kebijakan ini tampaknya merupakan salah satu wujud dari visi pemerintah Kota Bandung, yaitu menciptakan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bersih, Makmur, Taat, Bersahabat. Keberadaan pasar modern merupakan cerminan dari jasa perdagangan yang bersih dan menunjukkan kemakmuran dan ketaatan, karena segalanya tampak lebih teratur, apalagi jika dibandingkan dengan pasar tradisional dan perdagangan jalanan yang sering terlihat semrawut. Disamping itu, pembangunan pasar modern juga disinyalir akan semakin membatasi ruang bagi perdagangan informal.

Dalam pemikiran Liberalisme bahwa pembatasan ruang bagi pedagang kaki lima merupakan kebijakan sosial yang tidak rasional dan bertentangan dengan kebebasan setiap individu untuk berusaha (Ludwig Von Mises, 2002). Pedagang kaki lima juga memiliki kebebasan yang sama seperti pedagang-pedagang besar di pasar-pasar modern. Yang dimaksud kebebasan bagi pedagang kaki lima disini adalah keadaan tanpa paksaan, hambatan, tekanan kekuatan dari luar terhadap segala pilihan dan aksi pedagang kaki lima untuk bekerja menafkahi keluarganya (Yasraf, 2012).

Upaya lain yang dilakukan untuk mencapai visi kota jasa tampak dari pesatnya pembangunan hotel, apartemen, restoran, pusat hiburan, pusat pendidikan, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan akan berbagai jenis jasa, seperti jasa pariwisata dan jasa pendidikan. Berbagai pembangunan tersebut ternyata mampu menarik minat bukan hanya wisatawan tapi juga lebih banyak pendatang untuk mencari penghidupan lebih baik di Kota Bandung. Untuk menekan jumlah pendatang, terutama kelompok pendatang miskin yang tidak memiliki pekerjaan jelas, pemerintah kota melalui berbagai kebijakannya berupaya mengontrol dan membatasi jumlah pendatang yang masuk ke Bandung, misalnya melalui razia dan pengurusan kartu identitas yang cukup rumit bagi pendatang. Upaya pembatasan ini didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain melimpahnya jumlah pendatang dapat mengancam sumber penghidupan penduduk lokal, menambah kekumuhan kota karena pertambahan kelompok pendatang miskin biasanya diiringi dengan meluasnya perkampungan kumuh (lihat Davis 2004), dan mengganggu APBD (Anggaran Pembelanjaan Daerah) karena terserap untuk menyelesaikan masalah akibat urbanisasi berlebih. Kebijakan yang “tidak ramah” tersebut cukup menyulitkan para pedagang kaki lima, khususnya pendatang, karena keberadaannya yang serba “ilegal”; selain melakukan kegiatan ekonomi di ruang publik juga tidak terdata sebagai warga Kota Bandung.

Tercatat sejak tahun 1970-an, pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani PKL. Saat itu, pemerintah merelokasi PKL di jalan Dalem Kaum ke Pasar Kota Kembang. Namun tidak lama berselang, PKL baru bermunculan kembali di kawasan tersebut. Kondisi serupa terus terulang pada tahun-tahun berikutnya (Dirgahayani 2002 dalam Solichin 2005). Penggusuran juga pernah dialami oleh Ibu Omon, pedagang bubur ayam dan Mas Udin, pedagang mie bakso yang berdagang di pasar simpang Dago. Ia bersama pedagang lainnya memutuskan kembali ke tempat jualan semula di pelataran pasar simpang Dago, segera setelah direlokasi pemerintah ke wilayah Dago terminal. Hal ini disebabkan oleh jauhnya jarak lokasi berjualan dari pusat keramaian dan sepinya pengunjung yang datang (Catatan wawancara, 23 November 2012).

 Dalam pandangan Libertarianisme bahwa kebijakan pemerintah Kota Bandung yang di dominasi oleh penggusuran dan relokasi dan tindakan yang melarang Warga Negara Indonesia (PKL) dari daerah lain untuk datang mencari sesuap nasi di Kota Bandung merupakan kebijakan yang melanggar hak asasi manusia yaitu kebebasan untuk memperoleh penghidupan yang layak. Setiap manusia adalah pemilik hidupnya sendiri, dan bahwa tidak ada manusia yang bisa menjadi pemilik kehidupan orang lain, dan oleh sebab itu setiap manusia memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri, kecuali tindakan-tindakan manusia tersebut melanggar kebebasan manusia lain untuk bertindak sesuai dengan pilihan mereka. (Prof John Hospers, 1974)

Selain relokasi, pemerintah juga melakukan strategi penggusuran atau penertiban. Sejak tahun 1970-an, pemerintah Kota Bandung tak henti-hentinya melancarkan operasi penertiban. Salah satu operasi penertiban yang cukup intensif dilakukan pada tahun 2005, di bawah kepemimpinan walikota Dada Rosada. Saat itu, pemerintah kota memfokuskan operasinya di 7 titik di pusat kota yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas PKL. Tujuh kawasan bebas PKL itu meliputi: (1) Alun-alun dan sekitarnya; (2) Jl. Dalem Kaum dan Jl. Dewi Sartika; (3) Jl. Oto Iskandar Dinata; (4) Jl. Merdeka; (5) Jl. Kepatihan; (6) Jl. Jenderal Sudirman; dan (7) Jl. Asia Afrika. Hampir setiap hari Satpol PP Kota Bandung melakukan patroli dan penertiban di ketujuh kawasan tersebut. Sehingga sebagian PKL terpaksa memindahkan usahanya ke daerah pinggiran atau daerah lain yang jarang menjadi target penertiban.

Namun sebagian lainnya nekad berjualan di kawasan tersebut dan memilih “kucing-kucingan” dengan petugas Satpol PP. Kenyataan ini menggarisbawahi bahwa tekanan ekonomi yang dialami PKL mampu mengalahkan berbagai upaya pemerintah untuk membatasi kegiatan usaha mereka. Aksi penertiban intensif itu disinyalir berhubungan dengan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada bulan April 2005. Hal ini sesuai dengan pengamatan global Ray Bromley terhadap perdagangan jalanan dan kebijakan publik, bahwa penanganan agresif biasanya terjadi sebelum acara publik penting, dengan asumsi bahwa jalanan yang teratur dapat meningkatkan gambaran kota bagi para pengunjungnya (dalam Skinner 2008). Aksi penertiban itu juga merupakan implementasi dari disahkannya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Perda itu memang tidak secara khusus mengatur PKL, namun dalam pasal 37 ayat d dinyatakan larangan untuk “berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Walikota.”

Dalam Ayat k juga dinyatakan larangan “mendirikan kios dan berjualan di trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga atau tanaman lainnya.” Para pelanggar akan dikenakan denda sebesar Rp 1 juta dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman di media massa.

Dari regulasi Perda di atas dalam pandangan Liberalisme merupakan sebuah pemasungan kebebasan individual untuk bebas dari kemiskinan. Pemerintah terkesan mau makan nangkanya tetapi tidak mau kena getahnya. Mau pemasukan dari retribusi PKL yang jumlahnya sangat besar, mau pertumbuhan PDRB yang tinggi dengan penyokong utamanya sector perekonomian informal tetapi tidak mau membebaskan PKL dari kemiskinan. Justru malah membuat PKL tidak bebas di dalam berusaha, tidak bebas dari intimidasi, tidak bebas dari eksploitasi berupa pemerasan bahkan kekerasan fisik dan psikis (Ludwig Von Mises, 2002).

Keberadaan PKL yang menempati ruang publik, menjadikannya target utama kebijakan pemerintah sekaligus target pemerasan beberapa oknum petugas maupun preman jalanan. Maraknya aksi penertiban, selain membuka ruang praktek korupsi juga membuka praktek penjualan jasa perlindungan, misalnya dengan membocorkan informasi mengenai jadwal operasi penertiban. Sehingga PKL dapat terhindar dari operasi penertiban. Sebagai imbalan, PKL baik secara individu maupun melalui organisasi harus menyetorkan sejumlah uang setiap hari atau setiap bulan pada petugas (lihat Bromley 1979).

Pemerintah Kota Bandung memang memiliki hak berupa kebebasan untuk menjadikan Kota Bandung bersih dan indah melalui regulasi Perda di atas tetapi pada hakikatnya kebebasan penertiban tersebut sebenarnya dalam pandangan Liberalisme tidak etis karena Pemerintah Kota telah melanggar dan merampas kebebasan pedagang kaki lima untuk mencari penghidupan. Seharusnya Pemerintah Kota menerapkan hak kebebasannya untuk menjadikan Kota Bandung sebagai Kota yang bersih dan indah melalui menyediakan tempat berusaha yang bebas, memadai dan layak (Ludwig Von Mises, 2002).

Hal ini mengungkap sisi lain dari dampak kebijakan pemerintah kota dalam menangani persoalan perdagangan jalanan. Selain itu, berbagai kebijakan penanganan PKL terutama penggusuran tampaknya semakin membatasi bahkan menghilangkan akses mereka terhadap kegiatan usaha yang lalu. Dalam pandangan Libertarianisme hal ini merupakan suatu kejahatan karena pemerintah melakukan perampasan hak properti individu pedagang kaki lima (Murray N. Rothbard, 1998 hlm 44) Sementara akses terhadap kegiatan usaha baru sulit dicapai karena persoalan internal (keterbatasan ketrampilan, pendidikan, kemampuan adaptasi dengan lingkungan baru, kekakuan birokrasi pemerintah). Padahal setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan ukuran kemauan dan kemampuannya sendiri serta pilihan-pilihannya sendiri secara sadar karena kebebasan dalam mencari penghidupan merupakan prasyarat bagi kebebasan politik dalam alam demokrasi (Friedman dalam Yasraf, 2012).

Berbagai penjelasan di atas menegaskan bahwa kebijakan penanganan PKL yang telah dikeluarkan pemerintah Kota Bandung sejak lebih dari 30 tahun lalu belum mampu menunjukkan hasil yang memuaskan bahkan cenderung merugikan kelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pedagang bubur ayam dan mie bakso di pasar simpang Dago Kota Bandung, diketahui bahwa kegiatan perdagangan kaki lima sebagian besar dilakukan oleh penduduk yang berpendidikan rendah (SD), bermodal kecil, dan berasal dari luar Kota Bandung (pendatang) yang masih berusia produktif (25 – 54 tahun). Dalam hal jam kerja, PKL memiliki jam kerja tidak menentu dan cenderung melebihi standar jam kerja yang telah ditetapkan pemerintah bagi pekerja formal. Banyak PKL yang menghabiskan lebih dari 8 jam untuk bekerja atau berdagang. Bahkan ada yang bekerja hingga 12 jam. Sebagian pedagang akan terus berjualan hingga jumlah barang dagangannya berkurang atau penghasilan yang bisa dibawa pulang cukup besar. Seperti yang dialami Ibu Omon (60 tahun), pedagang bubur ayam di pasar simpang dago. Ia mengaku berjualan setiap hari sejak pukul 05.00 hingga 09.00 (4 jam). Waktu bekerja disesuaikan dengan jam operasi pertokoan di sekitar tempatnya berdagang. Dengan waktu kerja seperti itu, ia bisa mengantongi keuntungan bersih sekitar Rp 1 – 1,5 juta/bulan (Catatan wawancara, 23 November 2012).

Penjelasan tersebut juga mengindikasikan bahwa dari sisi internal masalah kebebasan merupakan masalah yang pelik. Permasalahan kebebasan internal dapat dilihat dari tidak adanya kebebasan untuk keluarga untuk dapat saling berinteraksi, bercengkrama melepas penat dikarenakan para suami bahkan istri mereka lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk berdagang. Padahal anak-anak mereka juga memiliki hak kebebasan untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya.

Kebebasan Berusaha untuk PKL

Chandran Kukathas, 2001 menjelaskan bahwa Libertarianisme percaya setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih tanpa adanya campur tangan eksternal seperti pemerintah, untuk menentukan misalnya yang pernah terjadi pada masa Orde Baru dimana satu daerah dipaksa untuk menanam dan menjual satu jenis komoditi saja. PKL bebas menjual berbagai jenis produk, yang bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu produk olahan sendiri (makanan dan minuman) dan produk olahan industri (rokok, produk fashion, mainan anak, dan buku). Selain itu, ada juga PKL yang menyediakan produk sekaligus jasa, seperti tukang reparasi jam tangan (selain menjual jam tangan, mereka juga menyediakan jasa memperbaiki jam tangan), pembuat kunci duplikat, pembuat stempel, dsb. Asal produk, bisa dibedakan menjadi asal produk buatan pribadi/industri rumahan dan industri menengah/besar. Hal ini penting untuk diperhitungkan dalam menangani persoalan PKL, karena banyak PKL yang tidak lebih menjadi kepanjangan tangan industri skala menengah atau besar bahkan industri berskala global (Castells dan Portes 1989). Hasil temuan sebuah studi memperlihatkan bahwa pedagang informal lebih banyak menjual barang-barang hasil produk pabrik daripada pertanian (Rachbini dan Hamid 1994).

Keterkaitan antara pedagang informal dengan perusahaan besar yang berstatus formal, terlihat jelas dalam kasus pedagang koran, rokok, dan minuman ringan. Perusahaan-perusahaan besar, seperti Kompas, Gudang GaramCoca Cola Company menggantungkan distribusi pemasarannya pada perdagangan eceran informal. Meskipun demikian, para pedagang informal tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari perusahaan. Mereka tidak menerima standar upah atau jaminan sosial dan kesehatan yang biasa diberikan “para majikan” kepada karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Bahkan mereka harus menanggung berbagai resiko pekerjaannya sendiri yang tidak stabil dan kerap dianggap “ilegal” (lihat Bromley 1979). Pedagang tergantung semacam ini memperoleh keuntungan dari selisih dari harga beli dan jual atas semua barang yang dijualnya. PKL menempati berbagai lokasi yang dianggap mampu menarik banyak pelanggan. Lokasi-lokasi yang dianggap strategis, meliputi pusat perbelanjaan, area pertokoan, pasar, pusat pendidikan, rumah sakit, dan jalan-jalan utama.

Setiap pedagang baik secara perseorangan maupun berkelompok (organisasi) harus melakukan berbagai cara agar bisa memperoleh kebebasan berusaha pada sebuah lokasi usaha secara permanen atau dalam waktu lama. Cara-cara itu tergantung pada karakteristik lokasi dan “penguasa” di lokasi tersebut. Dalam kasus PKL di pasar simpang Dago, PKL di area tersebut harus membayar retribusi harian kepada 3-4 orang petugas per hari dengan besar tarif Rp 500 s/d Rp 1.000 sekali penarikan. Bahkan PKL  yang berlokasi di seberang pasar simpang dago yang mulai berjualan jam 17.00 s/d 12.30 WIB harus membayar Rp 15.000 s/d Rp 20.000 kepada RW yang menurut pengakuan mereka sebagai uang sewa tenda dan uang kebersihan.  Selain itu, para PKL juga harus mematuhi peraturan dari ketua RW setempat dan mendapatkan ijin pemilik rumah jika lokasi berjualannya berada di depan rumah penduduk. (catatan wawancara & observasi, 23 November 2012).

Pemanfaatan ruang untuk berdagang di berbagai lokasi tersebut memerlukan perubahan dan kemajuan ke arah kebebasan dimana menurut Libertarianisme bahwa meninggalkan kebebasan berarti meninggalkan eksistensi dalam kenyataan dan dalam pikiran publik (Murray N. Rothbard, 2006). Pihak Pemerintah seharusnya memberikan kebebasan berusaha kepada pedagang kaki lima karena mereka telah memberikan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah dan yang terpenting adalah pedagang kaki lima telah mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Bandung.

KESIMPULAN

  1. Terlihat bahwa pemerintah Kota Bandung mencoba berperan sebagai institusi kunci dalam mengatur pedagang kaki lima. Namun, peran tersebut tidak sepenuhnya berhasil dijalankan karena pemerintah belum memiliki visi mendukung kebebasan individu dan rasionalitas ekonomi yang jelas dalam menangani keberadaan pedagang kaki lima. Berbagai kebijakan yang dipilih masih terlihat mendua, antara memasukkan (inclusion) dan mengeluarkan atau menggusur (exclusion) PKL dalam tata ruang kota. Kebijakan yang tidak jelas ini membuka peluang terjadinya pemerasan terhadap PKL dan korupsi di kalangan aparat pemerintah.
  2. Pemerintah Kota Bandung seharusnya menyediakan kebebasan berusaha bagi pedagang kaki lima dengan memfasilitasi tempat berjualan yang nyaman, aman, terjangkau sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan dimana Pemerintah Kota Bandung juga akan memperoleh kebebasan kota dari kekumuhan yang pada akhirnya jika kebebasan telah dinikmati oleh pedagang kaki lima dan pemerintah kota maka makna eksistensi sesungguhnya akan terwujud secara damai.
  3. Pemerintah dan pedagang kaki lima atau kelompok pedagang kaki lima perlu menegosiasikan ruang-ruang kebebasannya. Pembuatan kebijakan penanganan PKL juga perlu didasarkan atas pemahaman yang tepat pada berbagai persoalan yang mendorong kemunculan PKL. Dengan kata lain, kebijakan penanganan PKL harus bebas dari konflik kepentingan dengan cara penyesuaian dengan kebutuhan dan persoalan spesifik yang dihadapi PKL secara kontekstual.
  4. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan ukuran kemauan dan kemampuannya sendiri serta pilihan-pilihannya sendiri secara sadar karena kebebasan dalam mencari penghidupan merupakan prasyarat bagi kebebasan politik dalam alam demokrasi.
  5. Belum bisa dikatakan sukses pembangunan di Bandung apabila ada sekelompok warganya yaitu para pedagang kaki lima yang belum merasakan kebebasan. Bebas untuk berusaha, bebas dari tekanan kekerasan, bebas dari rasa takut penggusuran, bebas dari kemiskinan.

Daftar Pustaka

Bromley, Ray. (1979). Organization, Regulation and Exploitation in the So-Called ‘Urban Informal Sector’: The Street Traders of Cali, Colombia. The Urban Informal Sector: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies. R. Bromley. Oxford, Pergamon Press: 1161-1172.

Creswell, J.W. (2008). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications, Inc.

Davis, Mike. (2004). Planet of Slums: Urban Involution and the Informal Proletariat.New Left Review 26: 5-34.

Groat, L. & Wang, D. (2002). Architectural Research Methods. New York: John Wiley & Sons. Inc.

Hospers, John. 1974. The Libertarian Alternatives. California :Nelson-Hall Inc.

Kukathas, Chandran. 2001. Two Constructions of Libertarianism.

N. Rothbard, Murray. 1998. Ethics of Liberty. New York : New York University Press.

N. Rothbard, Murray. 2006. For A New Liberty The Libertarian Manifesto. Alabama : Ludwig Von Mises Institute.

Rachbini, Didik J. dan Abdul Hamid. (1994). Ekonomi Informal Perkotaan: Gejala Involusi Gelombang Kedua. Jakarta, LP3ES.

Skinner, Caroline. (2008). The Struggle for the Streets: Processes of Exclusion and Inclusion of Street Traders in Durban, South Africa.Development Southern Africa 25 (2): 227-242.

Solichin, Wildan. 2005. Indikator Keadilan dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Bandung: ITB.

Sugiyono. (2012) Metode Penelitian Kombinasi. Bandung : Alfabeta.

Von Mises, Ludwig. 2002. Liberalism In The Classical Tradition. California : Cobden Press

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan

Lain-lain

Catatan wawancara dan observasi Penulis tanggal 23-25 November 2012

“THE ULTIMATE GOAL OF DE…

“THE ULTIMATE GOAL OF DEVELOPMENT IS NOT PHYSICAL CONSTRUCTIONS BUT HUMAN”

APAKAH DEMOKRASI ITU HARAM ?

 

Demokrasi adalah sebuah tema yang banyak dibahas oleh para ulama dan intelektual Islam. Untuk menjawab dan memosisikan demokrasi secara tepat kita harus terlebih dahulu mengetahui prinsip demokrasi berikut pandangan para ulama tentangnya.

Prinsip Demokrasi
Menurut Sadek, J. Sulaymân, dalam demokrasi terdapat sejumlah prinsip yang menjadi standar baku. Di antaranya:
• Kebebasan berbicara setiap warga negara.
• Pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau harus diganti.
• Kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas
• Peranan partai politik yang sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat.
• Pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
• Supremasi hukum (semua harus tunduk pada hukum).
• Semua individu bebas melakukan apa saja tanpa boleh dibelenggu.Pandangan Ulama tentang Demokrasi
Al-Maududi
Dalam hal ini al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya, al-Maududi menganggap demokrasi modern (Barat) merupakan sesuatu yang berssifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan). Tentu saja bukan teokrasi yang diterapkan di Barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan tak terbatas pada para pendeta.Mohammad Iqbal
Kritikan terhadap demokrasi yang berkembang juga dikatakan oleh intelektual

Pakistan ternama M. Iqbal. Menurut Iqbal, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasi an sich. Melainkan, prakteknya yang berkembang di Barat. Lalu, Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut:
– Tauhid sebagai landasan asasi.
– Kepatuhan pada hukum.
– Toleransi sesama warga.
– Tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit.
– Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad.Muhammad Imarah
Menurut beliau Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara, dalam sistem syura (Islam) kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah.
Jadi, Allah berposisi sebagai al-Syâri’ (legislator) sementara manusia berposisi sebagai faqîh (yang memahami dan menjabarkan) hukum-Nya.
Demokrasi Barat berpulang pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles, setelah Tuhan menciptakan alam, Diia membiarkannya. Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Sementara, dalam pandangan Islam, Allah-lah pemegang otoritas tersebut. Allah befirman
Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. (al-A’râf: 54).
Inilah batas yang membedakan antara sistem syariah Islam dan Demokrasi Barat. Adapun hal lainnya seperti membangun hukum atas persetujuan umat, pandangan mayoritas, serta orientasi pandangan umum, dan sebagainya adalah sejalan dengan Islam.

Yusuf al-Qardhawi
Menurut beliau, substasi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya:
– Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya.
– Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar makruf dan nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam.
– Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, barangsiapa yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan.
– Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara, lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar tiga lawan tiga, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari luar mereka. Yaitu Abdullah ibn Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumhur ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja, suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nash syariat secara tegas.
– Juga kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam.

Salim Ali al-Bahnasawi
Menurutnya, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam.
Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara, sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram. Karena itu, ia menawarkan adanya islamisasi demokrasi sebagai berikut:
– menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah.
– Wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya.
– Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Alquran dan Sunnah (al-Nisa 59) dan (al-Ahzab: 36).
– Komitmen terhadap islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen.

Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dan tidak sepenuhnya sejalan dengan Islam.
Prinsip dan konsep demokrasi yang sejalan dengan islam adalah keikutsertaan rakyat dalam mengontrol, mengangkat, dan menurunkan pemerintah, serta dalam menentukan sejumlah kebijakan lewat wakilnya.
Adapun yang tidak sejalan adalah ketika suara rakyat diberikan kebebasan secara mutlak sehingga bisa mengarah kepada sikap, tindakan, dan kebijakan yang keluar dari rambu-rambu ilahi.
Karena itu, maka perlu dirumuskan sebuah sistem demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu di antaranya:
1. Demokrasi tersebut harus berada di bawah payung agama.
2. Rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya
3. Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah.
4. Suara mayoritas tidaklah bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah. Contohnya kasus Abu Bakr ketika mengambil suara minoritas yang menghendaki untuk memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. Juga ketika Umar tidak mau membagi-bagikan tanah hasil rampasan perang dengan mengambil pendapat minoritas agar tanah itu dibiarkan kepada pemiliknya dengan cukup mengambil pajaknya.
5. Musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan ijtihadi; bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas oleh Alquran dan Sunah.
6. Produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama.
7. Hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga

Akhirnya, agar sistem atau konsep demokrasi yang islami di atas terwujud, langkah yang harus dilakukan:
– Seluruh warga atau sebagian besarnya harus diberi pemahaman yang benar tentang Islam sehingga aspirasi yang mereka sampaikan tidak keluar dari ajarannya.
– Parlemen atau lembaga perwakilan rakyat harus diisi dan didominasi oleh orang-orang Islam yang memahami dan mengamalkan Islam secara baik.
Wallahu a’lam bi al-shawab
Wassalamu alaikum wr.wb

ISLAM & DEMOKRASI

 

 

Pembagian sistem pemerintahan berdasarkan masdar siyadah (sumber kedaulatan) terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, al-hukumah al-fardiyah(pemerintahan tunggal), yaitu pemerintahan dimana shahib as-siyadah (pemilik kedaulatan) adalah satu orang. Sistem ini melebur menjadi 2 macam: 1. Hukumah Malakiyah Mutlaqah (pemerintahan monarki absolut), 2. Hukumah Diktaturiyah/Istibdadiyah (pemerintahan dictator/totaliter). Kedua, al-hukumah al-aqalliyah (pemerintahan oligarki), yaitu pemerintahan dimana pemegang kedaulatan dalam suatu Negara adalah sekelompok elit kecil yang terdiri dari para ilmuwan dan cendekiawan serta tokoh masyarakat, system ini merupakan jembatan terbentuknya system demokrasi. Ketiga, al-hukumah ad-dimukratiyah(pemerintahan demokrasi), inilah system yang akan penulis bahas dalam kajian ini.

Adapun pembahasan demokrasi ini penulis rangkum dalam 3 sub pokok: 1. Definisi dan akar sejarah demokrasi. 2. Macam-macam bentuk pemerintahan demokrasi. 3. Kelebihan dan kekurangan demokrasi. 4. Demokrasi dalam perspektif Islam.

 

I.                Definisi dan akar sejarah demokrasi.

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terambil dari dua kata, demos berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan rakyat, karena itu, Abraham Lincoln mengistilahkan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sedangkan secara terminology, demokrasi adalah pemerintahan yang kekuasaan dan kedaulatannya berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang menjadi sumber kekuasaan dan kedaulatan sebuah Negara, rakyatlah yang membentuk sebuah hukum dalam pemerintahan suatu Negara sekaligus menjalankannya.

Sistem demokrasi pertama kali dipakai dan dipraktekkan pada abad 5 Masehi oleh bangsa Yunani kuno ketika masih berbentuk Negara Heliopolis. Namun dengan seiring perkembangan zaman dan perputaran waktu, demokrasi kini telah berevolusi menjadi beberapa macam bentuk dan memeliki karakteristik berbeda walau rakyatlah yang tetap menjadi pemilik kekuasaan dan kedaulatan.

 

II.             Macam-macam bentuk demokrasi.

Karena awal munculnya demokrasi adalah dalam bentuk pemerintahan rakyat, yaitu rakyat bersama-sama membuat hukum, menentukan pemimpin, dan segala urusan pemerintahan Negara, berdasarkan ini maka penulis membagi demokrasi menjadi tiga bentuk.

 

1.         Demokrasi Mubasyir/Langsung.

Sistem pemerintahan demokrasi langsung merupakan bentuk tertinggi dan paling ideal untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat. Karena dalam system demokrasi langsung ini rakyat secara langsung yang mengatur sebuah pemerintahan, dalam pemilihan pemimpin, dalam pembuatan undang-undang Negara, dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat. Bentuk demokrasi secara langsung ini merupakan yang pertama kali dipraktekkan oleh Yunani kuno pada abad 5 Masehi silam karena negaranya yang masih kecil, begitu juga penduduknya masih sedikit. Beberapa ahli hukum menamakan bentuk demokrasi ini sebagai demokrasi klasik, karena demokrasi langsung sudah tidak sesuai dengan zaman modern yang memiliki wilayah besar dan penduduk yang sangat banyak kecuali di beberapa bagian Negara Swiss. Di beberapa bagian daerah Swiss masih ditemui bentuk demokrasi langsung karena jumlah penduduknya yang kurang dari 1000 jiwa, dan mereka mampu berkumpul bersama sekali dalam satu tahun untuk memilih pepimpin mereka dan memilih pejabat yang akan melaksanakan fungsi administrasi dan peradilan dalam jangka setahun. Akan tetapi, ada perbedaan antara demokrasi langsung yang terjadi di beberapa wilayah Swiss dengan Yunani kuno, dimana demokrasi yang berjalan di Swiss hanya sebatas urusan internal/dalam wilayah, sedangkan di Yunani kuno mecakup urusan eksternal dan internal seperti urusan diplomasi, pengumuman perang dan perjanjian.

 

2.      Demokrasi Niyabi/Parlemen.

Bentuk demokrasi ini merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam kekuasaan yang digunakan sebagian besar Negara di dunia pada masa sekarang, dimana rakyat berpartisipasi aktif dalam kekuasaan dengan cara perwakilan yang mereka pilih dengan pemilihan secara langsung. Dan, para perwakilan yang mereka inilah yang nantinya menjalankan segala urusan pemerintahan dan administrasi kenegaraan.

Adapun Negara yang pertama kali mencetuskan system ini adalah Inggris, dan setelah melalui proses waktu yang panjang serta memiliki bentuk pemerintahan parlemen yang ideal, sebagian besar Negara mengadopsi dan mempraktekkannya dalam pemerintahan masing-masing.

Jenis-jenis sistem demokrasi parlemen:

i.          Nizham al-Jam’iyah (sistem persekutuan), yaitu penggabungan dua kekuasaan  antara kekuasaan eksekutif dan legislative dalam satu dewan perwakilan.

ii.          Nizham ar-Riasi (system presidential), yaitu system pemerintahan yang memisahkan secara mutlak antara kekuasaan legislative dan eksekutif. Contoh Negara yang menggunakan system ini adalah Negara Amerika Serikat.

iii.          Nizham Barlamani (system parlementer), yaitu system yang menggunakan asas teori pemisahan kekuasaan, akan tetapi tidak mutlak dan ada kerja sama serta koordinasi antara kekuasaan eksekutif dan legislative. Inilah system yang banyak digunakan sebagian besar Negara.

Rukun sistem pemerintahan parlemen:

a.      Adanya lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat.

b.      Adanya orang perwakilan yang merupakan representative rakyat.

c.      Bebasnya lembaga perwakilan selama waktu menjabat dari para rakyat yang memilihnya.

d.      Adanya majlis/dewan perwakilan rakyat.

 

3.      Demokrasi Syibhul Mubasyir/semi langsung.

Secara kasat, system demokrasi semi langsung ini menyerupai dengan system parlemen, yaitu rakyat yang merupakan pemilik hakikat kedaulatan dan kekuasaan memilih perwakilan mereka yang nanti akan mewikili rakyat dalam majlis/dewan perwakilan dan menjalankan pemerintahan. Akan tetapi, ada perbedaan mencolok dalam system semi langsung ini dimana system syibhul mubasyir memiliki 6 hak khusus untuk rakyat. 1. Hak memberikan usulan. 2. Hak Protes. 3. Hak mengganti perwakilan mereka. 4. Hak membubarkan parlemen. 5. Hak menurunkan presiden. 6. Hak istifta’ (referendum), yaitu memberikan beberapa subjek kepada rakyat untuk mengetahui pendapat rakyat apakah menerima atau menolak subjek tersebut. Ke enam hak ini lah yang menjadikan system ini hampir mendekati system demokrasi langsung, dan rakyat lebih memainkan perannya sebagai pemilik kekuasaan dan kedaulatan.

 

III.          Kelebihan dan kekurangan system demokrasi.

Setelah mengetahui definisi dan sejarah demokrasi serta bentuk-bentuk demokrasi, penulis akan menyingkap beberapa karakteristik kelebihan serta kelemahan dalam system demokrasi.

1.      Kelebihan system demokrasi:

 

a.      Demokrasi adalah sebuah mazhab dan system.

Demokrasi merupakan mazhab politik yang dibuat oleh para pemikir, sarjana dan cendikiawan barat untuk memerangi pemerintahan otoriter atau kerajaan absolut yang terjadi pada abad 18 masehi di Eropa. Para cendikia barat kemudian membentuk demokrasi modern dan menjadikan kedaulatan atau kekuasaan berada ditangan rakyat, bukan di tangan raja yang dipilih atas izin Tuhan menurut aliran teokrasi.

b.      Demokrasi berdiri atas dasar al-Huriyah/liberty/kebebasan ,al-‘adalah/equality/keadilan dan al-Musawah/egalite persamaan.

Maksud kebebasan dalam demokrasi hasil bentukkan pemikiran barat ini kebebasan individu dalam melakukan apa saja, inilah yang menjadi cikal bakal munculnya HAM. Adapun maksud keadilan di sini adalah keadilan dalam mendapatkan perlakuan hukum yang tidak ada tebang pilih, sedangkan maksud dari persamaan adalah persamaan kedudukan manusia di hadapan hukum, tidak ada perbedaan atau keistimewaan khusus bagi sebagian orang dalam hak yang telah ditetapkan undang-undang dan hukum Negara, maka presiden atau seorang pemimpin tidak bisa berlaku otoriter dan sewenang-wenang terhadap rakyat.

c.      Demokrasi berdiri atas asas multi partai.

Berdasarkan bentuk demokrasi parlemen, sudah pasti demokrasi memiliki system multi partai. Hal ini bertujuan agar tidak ada pemusatan satu kekuasaan, selain itu karena masing-masing rakyat memiliki pendapat dan tujuan yang berbeda maka secara pasti dibutuhkan system multi partai. Dari system ini maka akan muncul kelompok mayoritas rakyat yang menjalankan pemerintahan dan kelompok minoritas sebagai oposisi, penyeimbang dan pengawas serta pengkritik kebijakan mayoritas jika terjadi kesalahan.

d.      Demokrasi berdiri atas system pemilihan umum yang bebas dan jujur.

Maksud pemilihan umum bebas dan jujur adalah rakyat bebas memilih calon yang mereka kehendaki, jurjur tanpa ada sogokkan, dan para calon juga tidak melakukan kecurangan dengan politik uang. Akan tetapi, pada realitanya masih banyak praktek politik uang di beberapa Negara, terutama di Negara berkembang seperti Indonesia.

 

2.      Kekurangan sistem demokrasi:

 

a.      Kekuasaan dan kedaulatan rakyat yang mutlak.

Inilah kekurangan dari system demokrasi yang akan berakibat dengan banyaknya kekurangan demokrasi yang ditimbulkan dari pemikiran seperti ini. Rakyat adalah manusia, dan manusia merupakan tempatnya salah, maka sudah pasti akan ada kesalahan apakah sedikit atau banyak. Dalam system demokrasi maka rakyatlah yang menentukan atau membuat hukum untuk mereka sendiri, dan dalam realitanya tidak sedikit beberapa hukum yang parlemen (wakil rakyat) buat cacat dan tidak sesuai maslahat rakyat. Ini desebabkan kaidah hukum manusia yang tidak sempurna dalam memandang maslahat dan yang tidak, dalam membuat undang-undang tak jarang hasil dari kepentingan politik atau kelompok tertentu.

b.      Mayoritas yang mengatur pemerintahan.

Suara mayoritas merupakan satu kelemahan juga bagi demokrasi, tidak selamanya mayoritas itu benar. Dalam realita yang terjadi wakil rakyat yang menjadi mayoritas dalam  kekuasaan eksekutif atau legislative terkadang melakukan diskriminasi terhadap yang minoritas, mereka melakukan politik busuk. Dalam masalah pembuatan hukum, mayoritas lagi-lagi selalu yang dimenangkan, padahal, bisa jadi hukum yang mereka buat tidak memiliki maslahat bahkan menyengsarakan rakyat yang telah memilihnya. Dalam pemilihan presiden, yang mendapat suara terbanyak yang menang, dan khusus untuk Negara berkembang yang masih terbelakang dalam pendidikan dan ekonomi, para calon presiden atau wakil rakyat tadi bisa membeli suara rakyat, dan ini sangat berbahaya jika pejabat seperti itu menjalankan pemerintahan.

c.      Kurang jelasnya kebebasan yang diinginkan oleh demokrasi.

Kebebasan dalam system demokrasi memang suatu kelebihan, karena dengan kebebasan ini para ilmuwan bisa mengembangkan atau meneliti dan menemukan ilmu-ilmu baru. Tidak seperti yang terjadi pada masa kerajaan absolute oleh para pendeta Kristen yang dulu terjadi di Eropa. Berbagai penelitian ilmiah dilarang, bahkan tak sedikit para ilmuwan yang dihukum mati karena penemuannya berlawanan dengan kitab suci mereka. Dengan kebebasan, rakyat bisa menyuarakan pendapatnya dengan aman tanpa ada ancaman, dengan kebebasan jalannya pemerintahan dapat terkontrol memalui media pers dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Akan tetapi, kebebasan mutlak yang tak diatur dalam hukum tentu bisa berakibat fatal, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dan kritik yang liar justru akan mengacaukan tatanan sosial dan Negara.

Banyak kasus-kasus yang tidak diinginkan terjadi akibat kebebasan ini, rakyat lebih suka mengkritik dan melakukan demo tanpa memikirkan dengan matang, bahkan tak jarang demo berujung anarkis dan terjadi pertempuran antara aparat dan demonstran hingga menelan korban. Contoh kasus lain adalah pemberitaan media yang tidak sesuai norma dank kode etik jurnalistik yang menyerang beberapa kelompok atau menyudukan orang tertentu. Begitu juga dampak kebebasan ini rasa hormat anak pada orang tua atau orang yang lebih tua mulai berkurang, pergaulan bebas hingga hubungan terlarang banyak terjadi. Ini karena batasan kebebasan dalam demokrasi yang belum jelas, atau hukum yang sudah membatasi tidak sempurna. Dan masih banyak contoh kasus lain yang terjadi akibat kebebasan demokrasi ala barat atau sekuler ini.

 

IV.          Demokrasi dalam perspektif Islam.

Perlu diketahui, demokrasi yang penulis parparkan secara singkat diatas merupakan demokrasi dalam perspektif barat atau demokrasi sekuler. Secara umum, terdapat nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan Islam, namun dalam nilai-nilai atau elemen-elemen tersebut ada yang bertolak belakang dengan syariat Islam. Karena itu, para ulama kontemporer berusaha melakukantakyif(penyesuaian) demokrasi  dalam perspektif barat atau demokrasi sekuler dengan syariat Islam. Hal ini melihat sedikit banyaknya demokrasi memiliki kesesuaian dengan prinsip Islam, demokrasi juga sudah menjadi system yang banyak dipakai hampir di seluruh dunia dan terus mengalami perkembangan dan corak yang berbeda di masing-masing Negara. Dalam perspektif Islam elemen-elemen demokrasi meliputi: syura, musawah, ‘adalah, amanah, masuliyyah dan hurriyyah, bagimana makna masing-masing elemen tersebut?

Pertama, Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur’an. Misalnya saja disebut dalam QS. As-Syura:38 dan Ali Imran:159 Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah ahl halli wa-l‘aqdi pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah.

Jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbanagan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama.

Kedua, al-‘adalah adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl:90;  QS. as-Syura:15; al-Maidah:8; An-Nisa’:58 dst. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang “ekstrim” berbunyi: “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam”.  (lihat Madani, 1999:14).

Ketiga, al-Musawah adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat.

Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama’ memahami al-musawah ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip al-syura dan al-‘adalah. Diantara dalil al-Qur’an yang sering digunakan dalam hal ini adalah surat al-Hujurat:13, sementara dalil sunnah-nya cukup banyak antara lain tercakup dalam khutbah wada’ dan sabda Nabi kepada keluarga Bani Hasyim (Tolchah, 199:26).

Keempat, al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil seperti ditegaskan Allah SWT dalam surat an-Nisa’:58.

Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam.

Kelima, al-Masuliyyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yangh harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi.  Dan kekuasaan sebagai amanah ini mememiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertenggungjawabkan di depan Tuhan.

Seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyyah (Madani, 1999:13), bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dengan dihayatinya prinsip pertanggung jawaban (al-masuliyyah) ini diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai sayyid al-ummah (penguasa umat), melainkan sebagai khadim al-ummah (pelayan umat). Dus dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.

Keenam, al-Hurriyyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengeksperesikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq al-karimah dan dalam rangka al-amr bi-‘l-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-‘munkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela.

 

Penutup

Demokrasi merupakan system pemerintahan dan salah satu mazhab falsafah politik dan sosial yang saat ini dipakai hampir di seluruh dunia. Ada tiga macam bentuk demokrasi, yaitu langsung, secara perwakilan dan semi langsung. Terdapat kesamaan nilai-nilai demokrasi dengan Islam, akan tetapi cara penafsiran dan mafhum dari nilai demokrasi berbeda dengan Islam yang sempurna. Karena nilai-nilai demokrasi banyak terdapat kekurangan dan keganjalan yang tidak ada dalam Islam.

Mungkin ini hanyalah selayang pandang pembahasan mengenai demokrasi, karena pembahasan demokrasi sangat luas dikarenakan istilah demokrasi juga mengalami perluasan makna, dan penulis membahas demokrasi dari sudut tata Negara karena kajian ini adalah sambungan dari tulisan kajian bulletin tahun lalu. Selain itu penulis juga hanya baru bisa mengupas secuil bagaimana demokrasi dalam perspektif Islam. Dan, untuk mengupas tuntas semuanya butuh pengkajian dan pembahasan yang dalam, sedangkan penulis masih dalam tahap pembelajar baru dalam masalah ini. Akhir kalam, semoga tulisan ini bisa menambah wawasan kita bersama. Wallahu a’lam.

Referensi:

Raslan, Ahmad, Dr. Nuzum Siyasi wal Qonun dusturi. Cairo, 2010.

Khalil, Rasyad Hasan, Prof. Dr. Qadhaya Fiqhiyah Mu’ashiroh. Juz 4

 

Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si

Just another WordPress.com weblog

Marco Kusumawijaya

on cities and citizens; forsaken ideas that I believe in

CIPPS - Center of Indonesian Public Policy Studies

Center of Indonesian Public Policy Studies

Development Studies Foundation

Interaction-Ecoinnovation-Sustainability