SEJAHTERA BERSAMA KUR

“For years I have been arguing that credit should be recognized as a fundamental human rights, and that the international community should work with urgency to place poverty in museums, the only place it belongs.” (Muhammad Yunus, 2008 : vii)[i]

 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, yang berawal dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Program Pro Rakyat merupakan program prioritas yang menjadi icon atau ciri khas  Pemerintahan Presiden SBY. Progam ini ditujukan untuk membantu kalangan kurang mampu agar kehidupannya semakin membaik, sekaligus bagian dari upaya Pemerintah untuk mengakselerasi pengurangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Mengurangi kemiskinan dan menekan pengangguran merupakan target utama Pemerintahan Presiden SBY sejak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I maupun KIB II. Pemerintahan Presiden SBY terus memberikan perhatian khusus terhadap kalangan kurang mampu melalui Program Pro Rakyat yang dibingkai dalam 4 klaster, yang salah satunya adalah program KUR. Kredit bagi UMKM dan Koperasi dengan pola penjaminan diluncurkan oleh Presiden SBY tanggal 5 November 2007 di lantai 21 gedung kantor pusat BRI dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR).

 

Peluncuran KUR merupakan upaya Pemerintah dalam mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. Penyaluran KUR ini diperluas dari semula hanya 6 bank kini menjadi 33 bank meliputi 7 bank nasional dan 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Adapun khusus penyaluran KUR  2012 realisasi sebesar Rp 34,230 triliun, dimana penyaluran KUR  terbesar tetap disalurkan oleh BRI yang menyalurkan sebesar  Rp 19,78 triliun, BNI sebesar Rp 4,172 triliun, Mandiri Rp 3,795 triliun, BTN Rp 1,366 triliun, Bukopin  Rp 395 miliar, BSM sebesar Rp 1,267 triliun, BNI Syariah sebesar Rp 41,750 miliar dan 26 BPD sebesar Rp 3,413 triliun[ii]. Sementara itu target KUR sepanjang 2013 telah ditetapkan sebesar Rp 36 triliun, yang berarti mengalami peningkatan Rp 6 triliun (20%) dibanding target KUR 2012[iii]. Sejak diluncurkan pada November 2007 hingga Februari 2013, dana KUR yang sudah dikucurkan hampir Rp 100 triliun dengan Penerima manfaat mencapai 7,61 juta pelaku UMKM[iv]. Khusus sepanjang kuartal I tahun 2013 berhasil direalisasikan KUR sebesar Rp 10,7 triliun (29,72%) yang mencakup 570,2 ribu Debitur[v]. Jumlah pelaku Usaha UMKM sebanyak 53,8 juta unit usaha dimana UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak  97,2% dari total pekerja dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 57,8% terhadap PDB tahun 2010[vi].

 

Pengurangan Kemiskinan

 

Sementara itu penyaluran KUR ke sektor perdagangan masih dominan yaitu sebesar 43%. Sedangkan penyaluran ke sektor hulu (pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, industri pengolahan) dan sektor hulu terintegrasi dengan usaha mikro mencapai 34,4%[vii]. Padahal kelompok miskin dan rentan sebagian besar berada di sektor pertanian dan perikanan. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menyejahterakan petani, nelayan Indonesia dan merealisasikan ketahanan pangan Nasional, ke depan perlu didorong peningkatan pengeluaran belanja Pemerintah untuk sektor pertanian melalui mekanisme penyaluran KUR yang lebih besar ke sektor hulu pertanian karena pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian terbukti secara empiris mampu mengurangi angka kemiskinan. Hal ini sebagaimana dijelaskan melalui hasil penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Dr Susilo Bambang Yudhoyono (2004)[viii] bahwa peningkatan pengeluaran Pemerintah untuk sektor pertanian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian maupun non pertanian. Hal ini dimungkinkan karena sektor pertanian memiliki lingkages terhadap sektor lain di bagian hulu dan hilir. Peningkatan pengeluaran Pemerintah untuk sektor pertanian berpengaruh positif terhadap pengurangan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Lebih jauh bahwa kemiskinan di Indonesia terus menunjukkan tren yang menurun sejak tahun 2007 hingga sekarang. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik[ix], pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 37,17 juta orang (16,58 persen) menjadi berkurang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar 28,07 juta orang (11,37 persen). Hal ini menunjukkan bahwa program KUR layak untuk diapresiasi karena telah berhasil di dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Penguatan Institusi Perbankan

 

Perahu bertambatan, dagang bertepatan. Barangkali peribahasa inilah yang relevan untuk mengilustrasikan bahwa pencapaian di atas belumlah memuaskan dan senantiasa dibutuhkan kerja yang sistematis dan terpadu untuk bisa mewujudkan cita-cita besar bernegara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Sistem ekonomi kapitalisme yang menguasai dunia membuat masyarakat meragukan apakah cita-cita pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mampu dibumikan. Hal tersebut wajar karena sistem kapitalisme hanya akan membuat orang-orang dan negara-negara kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin termarginalkan. Institusi Perbankan dalam menjalankan misinya, idealnya tidak hanya berfokus dalam mengeksekusi kredit seperti yang dilakukan oleh bank konvensional pada umumnya, tetapi lebih daripada itu, Bank harus “menjelma”  menjadi kaum miskin itu sendiri, karena dengan cara itulah Bank dapat mengetahui secara utuh tentang segala aspek kausalitas kemiskinan dan solusi yang tepat  dalam melakukan cut-off terhadap lingkaran setan kemiskinan. KUR merupakan upaya Pemerintah dalam mendorong perbankan nasional untuk menyalurkan kredit pembiayaan kepada UMKM dan koperasi. Dalam pelaksanaan program KUR terdapat 3 pilar penting yaitu: (1) Pemerintah yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit dan penjaminan kredit, (2) Lembaga Penjamin yang bertindak selaku penjamin atas kredit / pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan, (3) Perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi dengan menggunakan dana internal masing-masing.

Dan sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Yunus[x] bahwa tujuan dari Kredit Usaha Rakyat adalah upaya untuk mengeliminasi kemiskinan dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Pemerintah dan Institusi Perbankan boleh merayakan pencapaian kesuksesan dan margin keuntungan yang besar jikalau para Debitur miskin, rakyat Indonesia yang belum beruntung, telah mampu keluar dari jurang kemiskinan dan memperoleh kesejahteraan yang layak. Sebab kemiskinan tidak tercipta karena warga itu miskin secara kultural. Namun mereka hanyalah korban dari kemiskinan struktural dari sistem diskriminatif yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua kalangan agar bisa bangkit dan bekerja untuk mengangkat harkat dan derajat mereka sesuai kemampuan masing-masing (Purwanto, 2012)[xi]. Institusi Perbankan harus didorong agar lebih ramah terhadap Debitur miskin dan tidak muncul dalam wujud lembaga keuangan yang eksklusif dan elitis, melainkan bertransformasi menjadi sebuah lembaga yang berada di lingkungan miskin secara riil, dimana para pemilik dan manajemennya bermufakat untuk lebih memaksimalkan dampak sosial yang positif daripada mengejar keuntungan semata. Keuntungan seyogyanya tidak hanya diletakkan dalam konteks komersial tetapi lebih mulia daripada itu harus mampu menghadirkan lebih banyak senyuman orang-orang miskin yang terbebas dari belenggu kemiskinan dan itu adalah keuntungan dan kebahagian yang sejati sebab Tuhan tersenyum kepada Anda bersama senyuman orang-orang miskin.

Perubahan Yang Menantang

Institusi Perbankan Nasional mengemban amanah untuk menyukseskan program KUR. Sebab KUR merupakan salah satu program strategis nasional sekaligus merupakan instrumen Pemerintah Indonesia untuk mencapai target Millennium Development Goals PBB pada 2015 dalam rangka meningkatkan perekonomian untuk mengurangi kemiskinan. Maka diharapkan adanya regulasi yang memperlonggar kebijakan perkreditan dalam penyaluran KUR mengingat KUR merupakan program sosial yang masih bersifat komersial. Disamping itu diperlukan upaya-upaya konkret untuk mendorong UMKM agar lebih profesional sehingga menjadi calon debitur yang prima dengan prospek usaha yang feasible. Diharapkan dengan adanya continous improvement di kedua sisi ini akan mendorong tercapainya golden goal KUR yaitu pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Kredit Usaha Rakyat ini dapat meningkatkan daya kreativitas dan motivasi masyarakat dalam menjalankan suatu usaha.

 

Namun demikian, masih terjadi moral hazard terkait KUR seperti adanya Bank Pelaksana KUR yang meminta agunan tambahan untuk KUR Mikro (s.d. Rp. 20 juta), tingkat pemahaman sebagian masyarakat terhadap layanan perbankan yang masih rendah, tingkat suku bunga KUR yang masih tinggi sehingga UMKM khususnya di sektor hulu tidak dapat menanggung beban biaya yang tinggi, penyaluran yang masih belum tepat sasaran, prosedur pengurusan KUR di lapangan yang berbelit, masih terbatasnya jangkauan dan cakupan sosialisasi dikarenakan oleh kondisi geografis Indonesia yang luas dimana kondisi ini membutuhkan biaya overhead yang tinggi sehingga biaya penyediaan akses perbankan menjadi lebih mahal (Ledgerwood, 1999 :36)[xii]. Untuk mengatasi hal ini diperlukan perbaikan sistem KUR melalui implementasi manajemen KUR terpadu (good microfinance governance) berbasis riset dan inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi secara efisien dan efektif. Koordinasi, edukasi dan sosialisasi perlu terus dilakukan secara periodik dan berkesinambungan terutama di tingkat daerah. Inpres No.3/2010 mengamanatkan Pemda untuk  berperan aktif dalam program perluasan KUR. Pentingnya KUR dalam mendorong kesejahteraan masyarakat membutuhkan peran dan kemitraan berbagai Stakeholders untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi baik perbankan maupun UMKM. Perubahan yang paling menantang adalah bagaimana mewujudkan KUR sebagai bentuk hak asasi manusia yang fundamental guna menjamin bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat[xiii]. Sejahtera bersama KUR, Indonesia pasti bisa !.

 

Referensi :


[i] Counts, Alex. 2008. Small loans, big dreams : how Nobel prize winner Muhammad Yunus and microfinance are changing the world. Canada : Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

 

[iii] Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan, Deputi Bidang Perekonomian dalam http://setkab.go.id/artikel-9007-sukses-salurkan-kur-indonesia-bersiap-jadi-laboratorium-keuangan-mikro-dunia.html

[v] Laporan Pelaksanaan KUR Triwulan I-2013, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

 

[vi] Sumber: BPS dan Kemenkop & UKM tahun 2010

 

[vii] Laporan Menteri Koordinator Bidang  Perekonomian Pada Sidang Kabinet Paripurna, Jakarta, 18 Januari 2012. ppt.

 

[viii] Disertasi Dr Susilo Bambang Yudhoyono. 2004. Membangun Pertanian Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Penganguran : Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Fiskal. Bogor : Pascasarjana IPB

 

[ix] Berita Resmi Statistik BPS No. 47/07/Th. XVI, 1 Juli 2013

 

[x] Counts, Alex. 2008. Small loans, big dreams : how Nobel prize winner Muhammad Yunus and microfinance are changing the world. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Published simultaneously in Canada.

 

[xi] Purwanto, Edi. 2012. Disertasi Doktor : Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa Benteng. Salatiga : Pascasarjana UKSW

 

[xii] Ledgerwood, Joanna. 1999. Microfinance Handbook : An Institutional and Financial Perspective. Washington : World Bank ; &

 

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/02/22/14183/forum_pedagang_kaki_lima_kritik_penyaluran_kur/#.UelWk9Iy0ac

 

[xiii] Pembukaan UUD 1945 Alinea IV & UUD 1945 Pasal 28H ayat 1.

 

 

About Development Analyst

The Learner

Posted on 12 Maret 2014, in PEMBANGUNAN DEMOKRASI. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si

Just another WordPress.com weblog

Marco Kusumawijaya

on cities and citizens; forsaken ideas that I believe in

CIPPS - Center of Indonesian Public Policy Studies

Center of Indonesian Public Policy Studies

Development Studies Foundation

Interaction-Ecoinnovation-Sustainability

%d blogger menyukai ini: