SIKLUS MANAJEMEN PESISIR TERPADU

Menurut GESAMP (1996) ada lima tahap yang berurutan membentuk berkelanjutan, proses ICM interaktif. Proses itu sendiri dapat pergi melalui sejumlah siklus sebelum program ini menghasilkan hasil yang efektif.

Dalam siklus GESAMP (Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection), para ilmuwan alam dan sosial bersama-sama perlu membandingkan masalah-masalah dalam kasus metodologi yang berbeda, model, dan sistem nilai. Sebuah konsensus pada seperangkat tekanan / masalah isu perlu dibangun. Setiap kesenjangan dalam pengetahuan ilmiah, konsekuensi Integrated Coastal Management  (ICM), dan kemungkinan-kemungkinan praktis untuk mitigasi mereka dalam waktu yang dapat diterima juga perlu ditangani. Siklus GESAMP ini menawarkan alat yang sangat baik untuk mengevaluasi kontribusi ilmu pengetahuan serta kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat yang harus ditangani oleh analis sesuai dengan kepentingan mereka di kebijakan siklus ICM.

Dalam rangka untuk memahami berbagai isu, masalah, dan ketidaksepakatan mengelilingi analisis ilmiah, valuasi, dan manajemen dari pesisir terpadu maka penulis menawarkan sebuah kerangka kerja praktis yang lebih rinci dengan menambahkan 3 variabel baru ke dalam siklus ICM GESAMP tersebut yaitu sbb :

 

SIKLUS ICM

 

  1. 1.      Tahap 3. Diseminasi dan edukasi perencanaan kawasan pesisir

 

Integrated Coastal Management (ICM) merupakan suatu proses dinamis dan berkelanjutan yang menyatukan pemerintah dan masyarakat, ilmu pengetahuan dan pengelolaan, serta kepentingan sektoral dan masyarakat umum dalam menyiapkan (preparing) dan melaksanakan (implementing) suatu rencana terpadu untuk perlindungan dan pengembangan sumberdaya dan ekosistem pesisir. Secara konsep, keterpaduan (integration) merupakan faktor yang penting. Arti dari keterpaduan tersebut, Dahuri et al. (2008) menjelaskan bahwa terdiri atas a) lintas sektor, b) antar pemerintah (institusi), c) spasial (ruang), d) sains dan manajemen, dan e) internasional. Diseminasi dan edukasi perencanaan kawasan pesisir terpadu dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas dari dua atau lebih sektor dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Diseminasi dan edukasi perencanaan kawasan pesisir terpadu biasanya dimaksudkan sebagai suatu upaya secara terprogram untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmoniskan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Tujuan dari Diseminasi dan edukasi perencanaan kawasan pesisir terpadu adalah untuk menjelaskan kekonsistenan komitmen baik nasional dan internasional untuk pembangunan berkelanjutan pada setiap lingkungan (daratan dan lautan), dari daerah tangkapan air (watersheds) sampai batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tunduk pada beberapa yurisdiksi ataupun tidak. Dalam pencapaian tujuan tersebut ICM harus dapat menyediakan suatu bentuk proses pemerintahan yang adil, transparan dan dinamis yang dapat diterima oleh masyarakat. Proses ICM tersebut dilaksanakan secara dinamis dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspirasi masyarakat penggunan kawasan pesisir (stakeholder) serta konflik kepentingan dan konflik pemanfaatan kawasan pesisir yang mungkin ada. Dengan Diseminasi dan edukasi perencanaan kawasan pesisir terpadu akan dapat memotivasi pemangku kepentingan yaitu pemerintah, masyarakat, ilmuwan, pengusaha untuk selalu menyesuaikan diri dengan tujuan manajemen wilayah pesisir terpadu, dan mendorong mereka untuk selalu memberi umpan balik dan membiasakan diri menerapkan pengetahuan teoritis dan praktis yang diperoleh dalam pengembangan dan latihan. Secara umum program ini adalah menambah pengetahuan, mengembangkan sikap, mengembangkan ketrampilan para pemangku kepentingan terutama untuk menghadapi perubahan, menimbulkan motivasi, dukungan, umpan balik, dan memadukan penerapan teori dan praktek secara psikomotorik.

  1. 2.      Tahap 6. Analisis kinerja dan laporan kawasan pesisir

Konsep kinerja (Performance) dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian hasil atau degree of accomplishtment (Rue dan byars, 1981 dalam Keban 1995). Hal ini berarti bahwa, kinerja suatu manajemen wilayah pesisir terpadu itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana manajemen wilayah pesisir terpadu dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Mengingat bahwa Raison d’etre dari suatu manajemen wilayah pesisir terpadu itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka informasi tentang kinerja manajemen wilayah pesisir terpadu merupakan suatu hal yang sangat penting.
Informasi tentang kinerja manajemen wilayah pesisir terpadu dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan manajemen wilayah pesisir terpadu selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak manajemen wilayah pesisir terpadu yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai informasi tentang kinerja dalam manajemen wilayah pesisir terpadunya. Untuk menilai kinerja manajemen wilayah pesisir terpadu ini tentu saja diperlukan indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator dan kriteria yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif diantara : alternatif alokasi sumber daya yang berbeda; alternatif desain-desain manajemen wilayah pesisir terpadu yang berbeda; dan diantara pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda (Bryson, 2002). Sekarang permasalahannya adalah kriteria apa yang digunakan untuk menilai manajemen wilayah pesisir terpadu. Sebagai sebuah pedoman, dalam menilai kinerja manajemen wilayah pesisir terpadu harus dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu manajemen wilayah pesisir terpadu. Indikator yang masih bertalian dengan sebelumnya adalah seberapa besar efficiency pemanfaatan input untuk meraih perlindungan dan pengembangan sumberdaya dan ekosistem pesisir itu dan seberapa besar effectivity process yang dilakukan untuk meraih perlindungan dan pengembangan sumberdaya dan ekosistem pesisir tersebut. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen manajemen wilayah pesisir terpadu terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (input). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu manajemen wilayah pesisir terpadu. Bagi suatu manajemen wilayah pesisir terpadu, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen manajemen wilayah pesisir terpadu dalam rangka mewujudkan tujuan manajemen wilayah pesisir terpadu. Sederhananya, kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi, yaitu kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa disebut sebagai manajemen. Sebagai produk dari kegiatan manajemen wilayah pesisir terpadu dan manajemen, kinerja manajemen wilayah pesisir terpadu selain dipengaruhi oleh faktor-faktor input juga sangat dipengaruhi oleh proses-proses administrasi dan manajemen yang berlangsung. Sebagus apapun input yang tersedia tidak akan menghasilkan suatu produk kinerja yang diharapkan secara memuaskan, apabila dalam proses administrasi dan manajemennya tidak bisa berjalan dengan baik. Antara input dan proses mempunyai keterkaitan yang erat dan sangat menentukan dalam menghasilkan suatu output kinerja yang sesuai harapan atau tidak.

 

  1. 3.      Tahap 8. Penghargaan, hukuman dan Pengembangan program kawasan pesisir

 

Penghargaan (Reward) dan Hukuman (punishment) dibutuhkan di dalam pengembangan program wilayah pesisir terpadu. Reward dan punishment merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya. Tidak hanya dalam dunia kerja, dalam dunia penidikan pun kedua ini kerap kali digunakan. Reward artinya ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan. Dalam konsep manajemen wilayah pesisir terpadu, reward merupakan salah satu alat untuk peningkatan motivasi kerja. Metode ini bisa mengasosiasikan perbuatan dan kelakuan seseorang dengan perasaan bahagia, senang, dan biasanya akan membuat mereka melakukan suatu perbuatan yang baik secara berulang-ulang. Selain motivasi, reward juga bertujuan agar seseorang menjadi giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan prestasi yang telah dapat dicapainya. Sementara punishment diartikan sebagai hukuman atau sanksi. Jika reward merupakan bentuk reinforcement yang positif; maka punishment sebagai bentuk reinforcement yang negatif, tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Tujuan dari metode ini adalah menimbulkan rasa tidak senang pada seseorang supaya mereka jangan membuat sesuatu yang jahat. Jadi, hukuman yang dilakukan mesti bersifat pedagogik, yaitu untuk memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik, kearah pengembangan program wilayah pesisir terpadu. Pada dasarnya keduanya sama-sama dibutuhkan dalam memotivasi seseorang, termasuk dalam memotivasi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kinerjanya. Keduanya merupakan reaksi dari seorang pimpinan terhadap kinerja dan produktivitas yang telah ditunjukkan oleh bawahannya; hukuman untuk perbuatan jahat dan ganjaran untuk perbuatan baik. Melihat dari fungsinya itu, seolah keduanya berlawanan, tetapi pada hakekatnya sama-sama bertujuan agar seseorang menjadi lebih baik, termasuk dalam memotivasi dalam bekerja dalam pengembangan program wilayah pesisir terpadu yang lebih baik di masa yang akan datang.

Referensi :

 

B. VON BODUNGEN1 and R.K. TURNER2. Science and Integrated Coastal Management An Introduction. 1) Institut für OstseeforschungWarnemünde (IOW), an der Universität Rostock, Postfach 30 11 61, 18112 Rostock, Germany. 2) CSERGE, School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich NR4 7TJ, U.K.

Dahuri R., Rais J., Ginting S.P. dan Sitepu M.J., 2008. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 328 halaman.

[GESAMP] Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection (IMO/FAO/UNESCO-IOC/WMO/WHO/IAEA/UN/UNEP), 1996. The Contribution of Science to Integrated Coastal management. Report and Studies No. 61. Roma: Food and Agricultural of The United Nations. 71 pp. http://www.gesamp.org/data/gesamp/files/media/Publications/Reports_and_Studies_61/gallery_1360/object_1393_large.pdf. [5 Januari 2012].

About Development Analyst

The Learner

Posted on 20 Juli 2013, in PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si

Just another WordPress.com weblog

Marco Kusumawijaya

on cities and citizens; forsaken ideas that I believe in

CIPPS - Center of Indonesian Public Policy Studies

Center of Indonesian Public Policy Studies

Development Studies Foundation

Interaction-Ecoinnovation-Sustainability

%d blogger menyukai ini: