PROBLEMATIKA KEBIJAKAN GAS INDONESIA & IMPLIKASINYA BAGI KETAHANAN ENERGI NASIONAL

GAS1

  1. A.    Problematika Kebijakan Gas

Kondisi sektor gas Indonesia bak sebuah anomali. Selama berpuluh-puluh tahun Indonesia membanggakan diri sebagai salah satu eksportir gas alam terbesar di dunia. Sebagai pemegang 11%share ekspor gas dunia, Indonesia menduduki peringkat no.2 negara terbesar dalam ekspor gas (BP, 2011). Walaupun share ekspor Indonesia tinggi, produksi dan cadangan gas bumi Indonesia relatif kecil. Share produksi gas Indonesia hanya sebesar 1,6% dan cadangan gas Indonesia hanya 2,6% dari cadangan gas dunia. Total cadangan dunia (yang sudah dikonfirmasi) adalah 6,112 triliun kaki persegi. Daftar 20 besar negara dengan cadangan gas terbesar dalam satuan triliun kaki persegi (trillion cu ft) adalah:

  1. Rusia =1,680
  2. Iran =971
  3. Qatar =911
  4. Arab Saudi =241
  5. United Arab Emirates =214
  6. Amerika Serikat =193
  7. Nigeria =185
  8. Aljazair =161
  9. Venezuela =151

10. Irak =112

11. Indonesia =98

12. Norwegia =84

13. Malaysia =75

14. Turkmenistan =71

15. Uzbekistan =66

16. Kazakhstan =65

17. Belanda =62

18. Mesir =59

19. Kanada =57

20. Kuwait =56[1]

Total cadangan 20 negara di atas adalah 5,510 triliun kaki persegi dan total cadangan negara-negara di luar 20 besar di atas adalah 602 triliun kaki persegi. Dimana cadangan gas Indonesia hanya sebesar 0,4 % dari total cadangan gas dunia.[2]

Daftar ladang gas terbesar dalam satuan (*109 m³):

  1. Asalouyeh, South Pars Gas Field (10000 – 15000)
  2. Urengoy gas field (10000)
  3. Shtokman field (3200)
  4. Karachaganak field, Kazakhstan (1800)
  5. Slochteren (1500)
  6. Troll (1325)
  7. Greater Gorgon (1100)
  8. Shah Deniz gas field (800)
  9. Tangguh gas field , Indonesia (500)

10. Sakhalin-I (485)

11. Ormen Lange (400)

12. Jonah Field (300)

13. Snøhvit (140)

14. Barnett Shale (60 – 900)[3]

Hal tersebut merupakan anomali, karena negara yang produksi gasnya “kecil” seperti Indonesia mengekspor gas begitu besar, justru negara seperti Russia yang memegang 23,9% produksi gas dunia hanya memegang 7% share ekspor gas dunia. Saat ini, gas merupakan primadona baru energi dunia. Ada dua hal yang mendorong tingginya penggunaan gas secara global. Pertama, harga gas yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga energi lain. Rata-rata harga gas di Uni Eropa sebesar US$ 54/boe, sedangkan harga minyak mencapai US$ 104/boe. Bahkan harga gas lebih murah dibandingkan dengan batubara yang mencapai US$ 70/boe. Kedua, gas diperkirakan memiliki cadangan hingga 254 tahun kedepan, sedangkan minyak diperkirakan tinggal 160 tahun kedepan (Pareto securities, 2011).

Melonjaknya harga minyak menyebabkan kalangan industri nasional berlomba-lomba untuk melakukan konversi minyak ke gas. Selain bersih dan berkalori tinggi, gas sangat efisien untuk proses pembakaran. Akan tetapi, saat ini banyak industri dalam negeri yang menjerit akibat kekurangan gas. Selain itu, pada neraca gas tahun 2011 terlihat bahwa pada tahun 2020 defisit gas Indonesia mencapai 1316 MMSCFD.

  1. B.     Empat penyebab permasalahan gas

Menurut penulis, ada empat penyebab utama permasalahan gas Indonesia saat ini. Pertama, minimnya infrastruktur gas. Kedua, ekspor yang terlalu tinggi. Ketiga, kebijakan energy mix yang kurang tepat. Keempat, ketidakpastian pasokan dari produsen dan distributor.

Pertama, minimnya infrastruktur gas. Kenaikan permintaan gas gagal diantisipasi dengan instalasi jaringan pipa transmisi dan distribusi yang memadai. Alhasil, banyak daerah di Indonesia yang belum tersambung oleh jaringan pipa misal Jawa Tengah. [4] Seperti yang disebutkan di atas, Indonesia selama berpuluh-puluh tahun adalah negara eksportir gas, sehingga pembangunan jaringan pipa gas tidak berkembang. Minimnya infrastruktur ini menyebabkan supplier kesulitan untuk memasok gas ke konsumen. Permasalahan infrastruktur ini layaknya ayam dan telur. Satu pihak menyatakan infrastruktur gas sulit dibangun selama tidak ada kepastian pasokan dari hulu (produsen). Pengembang enggan membangun jaringan pipa transmisi karena dikhawatirkan ketika pipa sudah terbangun tidak ada supply gas yang memadai. Pihak lain justru mengatakan minimnya pasokan gas disebabkan tidak adanya infrastruktur gas yang memadai. Hal ini yang menyebabkan deadlock atas solusi permasalahan gas dan memperlihatkan tidak adanya koordinasi antara sektor hulu dan hilir.

Kedua, tingginya ekspor gas. Ekspor gas Indonesia mencapai 44% dari total produksi gas nasional, atau sejumlah 3433 MMSCFD. Pada awalnya, tingginya tingkat ekspor disebabkan permintaan dalam negeri yang masih sedikit, sehingga produksi gas alam diarahkan untuk pembeli luar. Saat ini Indonesia sudah terikat kontrak eksport dengan sejumlah pembeli dari 7 negara, dan terikat kontrak pembelian gas antara tahun 2013 hingga 2029. Tingginya tingkat eksport ini terjadi karena adanya perbedaan antara harga jual gas di dalam negeri dan luar negeri. Rata-rata harga jual gas dalam negeri saat ini hanya sebesar US$ 6 sedangkan rata-rata harga jual luar negeri mencapai US$ 14. Gap harga yang terlalu tinggi ini menyebabkan KKKS memilih untuk menjual gas tersebut ke luar negeri. Di dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri tidak diatur kebutuhan masing-masing sektor disertai dengan sumber pasokan gasnya sehingga saat ini banyak industri dalam negeri yang menjerit akibat kekurangan gas.[5] Selain untuk memenuhi kebutuhan domestik, gas bumi Indonesia diekspor dalam bentuk gas pipa dan LNG. Gas pipa diekspor ke Singapura, sedangkan LNG diekspor sebagian besar ke Jepang. Data Kementerian ESDM memperlihatkan bahwa rata-rata ekspor gas bumi Indonesia dalam kurun waktu 2004 – 2011 sebesar 4.076 MMSCFD dimana 81 persen ekspor ini dalam bentuk LNG dan 19 persen dalam bentuk gas pipa.

Data diatas sepintas memperlihatkan bahwa pasokan domestik lebih banyak dibandingkan untuk ekspor, tetapi kalau lebih rinci lagi ternyata pada tahun 2011 gas bumi yang telah diekspor sebesar 53 persen. Sedangkan untuk kebutuhan domestik sebesar 41,2 persen dan  sisanya 5,8 persen terbuang.  Konsumsi domestik sebesar 41,2 persen ini masih harus dikurangi konsumsi pemakaian sendiri sebesar 6,5 persen, sehingga kenyataan yang dimanfaatkan oleh konsumen domestik hanya sebesar 34.7 persen. Gambar 1 memperlihatkan neraca gas bumi nasional tahun 2011.

Ketiga adalah kebijakan energy mix yang kurang tepat. Pemerintah Indonesia menggalakkan penggunaan gas (konversi minyak ke gas) disaat infrastruktur dan supply gas belum memadai. Prof Widjajono Partowidagdo[6] mengatakan :

“Program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke gas sebagai langkah anti­sipatif dan efisiensi dalam memenuhi ke­butuhan energi sektor industri dinilai kurang matang. Dalam pelaksanaannya, program yang diharapkan menjadi solusi jitu untuk mengatasi krisis BBM di dalam negeri justru mengundang kekisruhan lan­taran ketidaksiapan infrastruktur dan manajemen pendistribusian yang am­buradul.”

Contohnya, Busway Transjakarta melalui Pemprov DKI Jakarta mengeluh karena infrastruktur SPBG di Jakarta sangat minim sehingga mengganggu operasional Busway[7]. Contoh lain semenjak harga minyak dunia melambung tinggi, Indonesia banyak menggunakan PLTG (pembangkit listrik tenaga gas), yang menyebabkan naiknya permintaan gas oleh PT PLN. Pada tahun 2005, pemakaian gas oleh PLN masih sebesar 143 ribu MMSCF, akan tetapi pada tahun 2010 mencapai angka 283 ribu MMSCF atau meningkat sebesar 97,7%.

Kenaikan inilah yang tidak mampu diimbangi oleh pasokan gas yang memadai. Bahkan dalam neraca gas nasional sudah dituliskan bahwa rata-rata defisit gas untuk pembangkit listrik pada periode (2012-2014) mencapai 725 MMSCFD. Indonesia sebenarnya dapat menggunakan alternatif energi lain, semisal batubara. Secara biaya, pemakaian batubara untuk pembangkit listrik akan lebih murah dibandingkan gas. Biaya produksi listrik dengan gas mencapai Rp 850/kwh, sedangkan dengan batubara hanya sebesar Rp 450/kwh. Sudah saatnya penggunaan gas Indonesia lebih diprioritaskan untuk industri, khususnya yang memakai gas sebagai bahan baku utama (industri pupuk dan petrokimia) dan sebagai bagian dari proses (industri marmer dan kaca), yang sulit untuk dicari energi subtitusinya.

Keempat, ketidakpastian pasokan dari produsen dan distributor. Saat ini yang dikeluhkan oleh konsumen gas adalah ketidakpastian pasokan gas. Terang saja kebingungan itu semakin mem­perkeruh keadaan, suasana kisruh pun kian memanas. Kalangan pelaku industri merasa dianaktirikan lantaran sekitar 49% lebih dari total produksi gas na­sional masih dialokasikan pemerintah untuk kebutuhan ekspor. Sementara untuk menutupi kekurangan pasokan, pa­ra pelaku industri harus pontang-pan­ting mencari gas sendiri hingga ke man­canegara. Pasalnya, hingga akhir 2011 dari total kebutuhan industri hilir ter­masuk untuk PLN sebesar 5.000 million metric standard cubic feet per day/mscfd, pemerintah melalui Per­usaha­an Gas Negara (PGN) baru bisa me­menuhinya sekitar 2.700 mmcfd atau se­kitar 65,3%.[8]

Kalangan industri masih sangat kekurangan pasokan gas. Kebutuhan gas industri dalam negeri terus mengalami peningkatan. KADIN telah mengeluarkan data proyeksi kebutuhan gas industri dalam negeri seperti dalam tabel di bawah.

Dari tabel di atas, kebutuhan gas industri meningkat dari sebesar 2.026,99 MMSCFD tahun 2011 menjadi 2.877,91 MMSCFD pada tahun 2017 atau terjadi pertumbuhan rata-rata tiap tahun sebesar 479,314 MMSCFD atau 23,66 persen. Karena itu para pelaku industri me­minta pemerintah untuk menjamin pa­sokan gas dalam negeri pada tahun depan. Mereka tak mau mengulang ke­salahan, tidak bisa menggenjot pen­jualan lantaran kekurangan gas untuk ke­butuhan peningkatan produksi. Tanpa ja­minan kepastian pasokan, bukan tidak mungkin secara perlahanan namun pas­ti para pengusaha akan gulung tikar.

Sejumlah pelaku industri mengatakan bahwa sebenarnya mereka masih bisa menyesuaikan dengan harga US$ 10 yang ditetapkan oleh PGN. Akan tetapi, mereka ingin ada kepastian pasokan. Saat ini, rata-rata industri hanya mendapat pasokan sebesar 50-60% dari kebutuhan mereka. Minimnya pasokan ini menyebabkan produksi terhambat bahkan bisa gagal apabila pasokan gas putus ditengah proses produksi. Contohnya, pada industri keramik, total kerugian (seluruh industri keramik) akibat minimnya pasokan gas bisa mencapai Rp 50 miliar/hari. [9] Disisi lain, distributor gas (seperti PT PGN) juga mengeluhkan ketidakpastian gas dari sektor hulu. Menurut data PGN, selama 5 tahun terakhir rata-rata pasokan gas dari hulu hanya mencapai 73%. Hal ini disebabkan oleh produksi yang tidak sesuai rencana dan adanya kebijakan intervensi pemerintah terkait supply gas.

  1. C.    Beberapa Opsi Rekomendasi Kebijakan

Sebagaimana diketahui, pertumbuhan produksi gas bumi nasional lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan kebutuhan industri nasional. Padahal, sebagian besar konsumen gas bumi nasional adalah industri. Potensi pasar gas bumi dalam negeri sangat besar. Apabila kecenderungan ini tidak dikelola dengan baik, maka defisit gas bumi dalam negeri sebagaimana diprediksi akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional di sektor industri. Pembangunan kilang gas Donggi Senoro menjadi pilihan tepat, karena sangat dibutuhkan oleh industri dalam negeri, khususnya PLN dan perusahaan yang akan membangun smelter di Pulau Sulawesi. Oleh karena itu, perlu peran pemerintah dalam beberapa hal. Untuk menyelesaikan permasalahan ini setidaknya ada enam quick wins yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama, perencanaan induk pemanfaatan gas bumi nasional jangka menengah dan panjang, agar tidak terjadi inkonsistensi dan kontradiksi dalam kebijakan gas bumi nasional. Dalam perencanaan, pemerintah perlu melibatkan para pelaku bisnis hulu dan hilir serta konsumen, terutama kalangan industri.

Kedua, pembangunan tiga transmisi gas utama (Transimisi Kalimantan-Jawa, Cirebon-Semarang, dan Aceh-Belawan).

Ketiga, pemenuhan kapasitas Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat, yang saat ini masih mempunyai sisa kapasitas sebesar 300 MMSCFD. penyelesaian dua rencana pembangunan FSRU (Jawa Tengah dan Lampung).

Keempat, Kedua, perkuatan koordinasi, khususnya instansi yang menangani usaha hulu maupun hilir, dan industri konsumen gas, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, BP Migas dan BPH Migas.

Kelima, melakukan renegosiasi kontrak dengan KKKS, agar KKKS dapat memenuhi kebutuhan gas dalam negeri. Sebagai contoh Blok Tangguh Papua Barat ke Fujian China yang kontraknya hingga 2029  harus dilakukan renegosiasi ulang. Ekspor LNG Tangguh ke China hanya dihargai USD 3,35 per juta british thermal unit (mmbtu). Padahal, harga pasaran gas dunia mencapai USD 11 per mmbtu atau sekitar tiga kali lipatnya. Kontrak gas yang merugikan negara tersebut dibuat pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri tahun 2002 silam.[10] Pemerintah harus menomorsatukan kebutuhan gas di dalam negeri demi kemajuan industri, bukan malah merugikan negara dengan ekpor gas murah. peninjauan kembali komitmen alokasi ekspor gas Donggi Senoro di Sulawesi Tengah dengan melakukan renegoisasi dengan pihak pembeli luar. Pemerintah perlu mensinkronkan kebijakan renegoisasi melalui kebijakan hilirisasi usaha tambang seperti memberikan kemudahan kepada investor Jepang dan Korea untuk membangun smelter dengan pasokan listrik dari gas Donggi Senoro dengan tetap melakukan kajian lanjutan.

Keenam, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas pasal 22 ayat (1) menjelaskan bahwa badan usaha atau bentuk usaha tetap wajib menyerahkan paling banyak 25 % bagiannya dari hasil minyak dan atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 dikarenakan badan usaha atau bentuk usaha tetap hanya wajib menyerahkan paling banyak 25 % bagiannya dari hasil minyak dan atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Klausul paling banyak inilah yang melanggar UUD 1945 pasal 33 sehingga lebih menguntungkan pihak asing dan merugikan ketahanan energy nasional. Selain itu juga perlu merevisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri dimana tidak diatur kebutuhan masing-masing sektor disertai dengan sumber pasokan gasnya sehingga saat ini banyak industri dalam negeri yang menjerit akibat kekurangan gas. Selain itu juga perlu untuk mempercepat pelaksanaan rencana aksi pembangunan transmisi gas sebagaimana yang diamanahkan pada Permen ESDM 225/2010.

Permasalahan gas merupakan masalah nasional yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Pemerintah, SKK Migas, Kementerian ESDM selaku regulator harus berkoordinasi aktif agar demandsupplydari gas dapat terjamin. Pelaku industri pun juga harus rela menyesuaikan WTP (willingness to pay) mereka dengan harga saat ini dan jangan termanjakan oleh rezim harga gas murah yang selama ini dinikmati. Dengan begitu, permasalahan gas diharapkan dapat segera tuntas.

Referensi :

  • http://www.pgn.co.id
  • Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri
  • Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  • Peraturan Presiden No.5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
  • Peraturan Presiden No.104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg
  • (Pareto securities, 2011).            BP, 2011
  • Sumber: Bisnis Indonesia, 12 Juni 2012
  • Dr Ucok Siagian, Industri Migas dalam Konteks Ketahanan Energi, ITB presentasi Juni 2013

 

About Development Analyst

The Learner

Posted on 20 Juli 2013, in PEMBANGUNAN EKONOMI. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si

Just another WordPress.com weblog

Marco Kusumawijaya

on cities and citizens; forsaken ideas that I believe in

CIPPS - Center of Indonesian Public Policy Studies

Center of Indonesian Public Policy Studies

Development Studies Foundation

Interaction-Ecoinnovation-Sustainability

%d blogger menyukai ini: