PERAN POLITIK DI DALAM PENGELOLAAN PESISIR WILAYAH TERPADU

PESISIR 1

  1. A.    Definisi Politik

Selain mendefinisikan sosiologi, para ahli juga memberikan definisi politik yang berbeda-beda, selanjutnya berikut ini diterangkan beberapa definisi menurut para ahli di antaranya :

1.      Meriam Budiardjo

Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam study system politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu yaitu tujuan yang menyangkut dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan pribadi (private goals).

2.      Maurice Duverger (1993)

Politik adalah kekuasaan, kekuatan adalah seluruh jaringan lembaga-lembaga (institusions) yang mempunyai kaitan dengan otoritas, dalam hal ini suasana didominasi beberapa orang atas orang lain.

3.      Plato dan Aristoteles

Politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (polity)yang terbaik di dalam politik, manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat hidup dengan rasa kemasyarakatan yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas.

4.      Max Weber

Politik adalah sarana perjuangan untuk sama-sama melaksanakan politik atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusia kekuasaan baik di antara Negara-negara maupun diantara hukum dalam suatu Negara.

5.      Deliar Nor

Politik adalah ilmu yang memusatkan masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama masyarakat.

6.      Joyce M. mitchel

Poitik adalah pengmbilan keputusan kolektif atau perbuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya.

7.      Karl W. Deutsh

Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum

8.      Ossip K. Fleich Teim

Ilmu politik adalah  ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari Negara, sejumlah mana Negara merupakan organisasi kekuasaan lain yang tak resmiyang dapat mempengaruhi Negara.

9.      Robert F. Soltou

Ilmu politik adalah mempelajari Negara, tujuan-tujuan Negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan antar Negaranya dngan Negara lain.

10.  Harold D. Lasswell dan A. Kaplan

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.

Wilayah laut dan pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki makna strategis bagi pengembangan ekonomi Indonesia, karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Disamping itu, fakta-fakta yang telah dikemukakan beberapa ahli dalam berbagai kesempatan, juga mengindikasikan hal yang serupa. Fakta-fakta tersebut antara lain adalah :

  1. Secara sosial, wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 110 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Dapat dikatakan bahwa wilayah ini merupakan cikal bakal perkembangan urbanisasi Indonesia pada masa yang akan dating.
  2. Secara administratif kurang lebih 42 Daerah Kota dan 181 Daerah Kabupaten berada di pesisir, dimana dengan adanya otonomi daerah masing-masing daerah otonomi tersebut memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengolahan dan pemanfaatan wilayah pesisir.
  3. Secara fisik, terdapat pusat-pusat pelayanan sosial-ekonomi yang tersebar mulai dari Sabang hingga Jayapura, dimana didalamnya terkandung berbagai asset sosial (Social Overhead Capital) dan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi dan financial yang sangat besar.
  4. Secara ekonomi, hasil sumberdaya pesisir telah memberikan kontribusi terhadap pembentuka PDB nasional sebesar 24% pada tahun 1989. Selain itu, pada wilayah ini juga terdapat berbagai sumber daya masa depan (future resources) dengan memperhatikan berbagai potensinya yang pada saat ini belum dikembangkan secara optimal, antara lain potensi perikanan yang saat ini baru sekitar 58,5% dari potensi lestarinya yang termanfaatkan.
  5. Wilyah pesisir di Indonesia memiliki peluang untuk menjadi produsen (exporter) sekaligus sebagi simpul transportasi laut di Wilayah Asia Pasifik. Hal ini menggambarkan peluang untuk meningkatkan pemasaran produk-produk sektor industri Indonesia yang tumbuh cepat (4%-9%)
  6. Selanjutnya, wilayah pesisir juga kaya akan beberapa sumber daya pesisir dan lauatan yang potensial dikembangkan lebih lanjut meliputi (a) pertambangan dengan diketahuinya 60% cekungan minyak, (b) perikanan dengan potensi 6,7 juta ton/tahun yang tersebar pada 9 dari 17 titik penangkapan ikan di dunia, (c) pariwisata bahari yang diakui duniadengan keberadaan 21 spot potensial, dan (d) keanekaragaman hayati yang sangat tinggi (natural biodiversity) sebagai daya tarik bagi pengembangan kegiatan “ecotaurism”.
  7. Secara biofisik, wilayah pesisir di Indonesia merupakan pusat biodiversity laut tripis dunia kerena hamper 30% hutan bakau dan terumbu karang dunia terdapat di Indonesia.
  1. B.     Faktor Politik Dalam Pengelolaan Pesisir Terpadu

 

Sebuah fakta yang tidak terbantahkan bahwa Bangsa Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Secara fisik, Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, yakni 81.000 km. Wilayah lautannya meliputi 5,8 juta km2 atau 70 persen dari luas teritorial Indonesia (Dahuri et al., 2001). Namun ironisnya, dibalik peran strategis dan prospek cerah potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia tersebut, terdapat berbagai kendala dan kecenderungan yang mengancam kapasitas berkelanjutan (sustainable capacity) wilayah pesisir dan lautan dalam menunjang keberhasilan pembangunan.

Kendala utama tersebut adalah ketidak-mampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalisasi potensi wilayah pesisir dan lautan di Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara lain yang memiliki garis pantai lebih kecil dari Indonesia. Sebagai contoh, dengan garis panjang pantai sekitar 2.713 km, sektor kelautan Korea Selatan mampu menyumbangkan sekitar 37 persen terhadap Produk domestik Bruto (PDB) negaranya. Sektor kelautan Jepang menghasilkan 54 persen dengan garis panjang pantai sekitar 34.386 km. Indonesia, dengan garis panjang pantai terpanjang di dunia setelah Kanada, yakni mencapai 81.000 km memberikan kontribusi ekonomi terhadap PDB hanya mencapai sekitar 20,06 persen (Kusumastanto, 2002). Selama ini di Indonesia, konsep pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan masih dihadapkan pada kendala utama berupa pemerintahan yang tidak memiliki unsur-unsur “transparency”, “public participation”, “accountability” dan “responsibility”, yang secara keseluruhan disebut sebagai tata pemerintahan yang baik (good governance). Padahal, salah satu syarat utama dari pelaksanaan konsep pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan adalah pemerintah yang demokratis, di mana terdapat mekanisme peranserta masyarakat dan pengawasan setara. Menurut Rachbini (1996) pangkal dari distorsi alokasi sumber-sumber ekonomi tidak lain adalah situasi politik dan ekonomi politik yang dijalankan oleh Orde Baru selama ini. Meskipun pertumbuhan ekonomi berhasil dikembangkan, tetapi pola korporatisme ekonomi secara bersamaan muncul ke permukaan, dengan ciri: (a) sumber-sumber ekonomi dinikmati oleh hanya segelintir pelaku ekonomi yang dekat dengan kekuasaan, (b) kepentingan ekonomi dan kepentingan politik menyatu di dalam format kolusi ekonomi, (c) kekuasaan menjadi medium yang subur bagi redistribusi combine di antara segelintir orang, dan (d) perburuan rente semakin subur dalam situasi politik dan ekonomi yang tertutup.

Kebijakan ekonomi yang diambil oleh para policy makers bangsa ini pernah sampai pada suatu kondisi yang oleh Robinson (1977) disebut sebagai kepitalisme birokrasi, yakni produk dari kekuasaan birokrasi patrimonial di mana demarkasi antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi sangat kabur. Secara sederhana, kebijakan ekonomi yang dipilih dalam pembangunan adalah konsep ekonomi konvensional. Dalam hal ini, konsep ekonomi konvensional memperlakukan barang modal buatan dan sumberdaya alam sebagai sesuatu yang sepenuhnya dapat saling menggantikan (fullly sustainable) (Constanza and Daly, 1992). Dengan konsep pembangunan konvensional ini, maka pembangunan hanya ditujukan untuk eksploitasi semata dan menghilangkan semangat konservasi sumberdaya alam, sepanjang hasil dari pemanfaatan sumberdaya alam dapat memperbesar barang modal dengan finansial lebih besar.

Pembangunan pesisir terpadu hanya dapat dilaksanakan dalam sistem dan suasana politik demokratis dan transparan, tanpa kondisi politik semacam ini, niscaya laju kerusakan lingkungan akan melangkah lebih cepat ketimbang upaya pencegahan dan penanggulangannya. Penegakan dimensi Hukum dan kelembagaan, Sistem peraturan dan perundang-undangan yang berwibawa dan kuat akan mengendalikan setiap orang untuk tidak merusak lingkungan pesisir dan lautan. Pada tahun 2011 saja ekspor perikanan Indonesia hanya mencapai US$ 3,34 Milyar kalah jauh jika dibandingkan dengan Vietnam yang mencapai US$ 25 Milyar. Terkait banyaknya pencurian hasil laut oleh nelayan asing, sudah sepantasnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja saja dengan TNI AL untuk memberantas pencurian ini. Secara politik dan hankam, wilayah pesisir merupakan kawasan perbatasan antar Negara maupun antar daerah yang sensitive dan memiliki implikasi terhadap pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Referensi :

Constanza, R. and Daly, H.E. 1992. Natural Capital and Sustainable Development. Conserv. Biol. 6, 37-46.

Clark, J. 1998. Fairness in Public Good Provision: an Investigation of Preferences for Equity and Proportionality. Canadian Journal of Economics, 31, 3, 708-729.

Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting, dan M.J. Sitepu. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 328 halaman.

Kusumastanto, T. 2002. Reposisi “Ocean Policy” dalam pembangunan ekonomi Indonesia di era Otonomi daerah : Orasi ilmiah fakultas perikanan dan ilmu kelautan Institut Pertanian Bogor, 21 september 2002

Lang, R. 1986. Introduction in Integrated Approaches to Resources Planning and Management. The University of Calgary Press, Alberta, Canada.

Rachbini, D.J. 1996. Ekonomi Politik: Paradigma, Teori dan Perspektif Baru. CIDES, Jakarta.

About Development Analyst

The Learner

Posted on 20 Juli 2013, in PEMBANGUNAN DEMOKRASI. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si

Just another WordPress.com weblog

Marco Kusumawijaya

on cities and citizens; forsaken ideas that I believe in

CIPPS - Center of Indonesian Public Policy Studies

Center of Indonesian Public Policy Studies

Development Studies Foundation

Interaction-Ecoinnovation-Sustainability

%d blogger menyukai ini: