KEBEBASAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG : PERSPEKTIF LIBERALISME & LIBERTARIANISME*

 Abstrak

*Ditulis Oleh Yanuar We

PKL

Kota Bandung sebagai kota jasa dituntut untuk membangun lingkungan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kebebasan bagi pedagang kaki lima. Kota Bandung yang memiliki jumlah penduduk 2.296.848 jiwa (BPS Kota Bandung 2006) telah dikenal sebagai salah satu kota tujuan pendatang yang berasal dari berbagai daerah di pulau Jawa maupun non-Jawa. Apalagi perdagangan kaki lima memiliki peran ekonomi penting bagi kelangsungan ekonomi masyarakat, tidak hanya terbatas pada masyarakat perkotaan juga pedesaan. Sehingga berbagai kebijakan pemerintah yang cenderung menghilangkan keberadaan mereka tidak hanya akan mengancam kelangsungan hidup pedagang kaki lima, juga dapat mengganggu perkembangan ekonomi secara umum. Adapun kebijakan pemerintah bisa diarahkan bebas dari konflik kepentingan untuk menyeimbangkan hubungan ekonomi formal – informal agar terjadi kebebasan yang berkeadilan. Pemerintah Kota Bandung seharusnya menyediakan kebebasan berusaha bagi pedagang kaki lima dengan memfasilitasi tempat berjualan yang nyaman, aman, terjangkau sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan dimana Pemerintah Kota Bandung juga akan memperoleh kebebasan kota dari kekumuhan yang pada akhirnya jika kebebasan telah dinikmati oleh pedagang kaki lima dan pemerintah kota maka makna eksistensi sesungguhnya akan terwujud secara damai. Belum bisa dikatakan sukses pembangunan di Bandung apabila ada sekelompok warganya yaitu para pedagang kaki lima yang belum merasakan kebebasan. Bebas untuk berusaha, bebas dari tekanan kekerasan, bebas dari rasa takut penggusuran, bebas dari kemiskinan.

Kata-kunci : Kebebasan, Pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Bandung

PENGANTAR

Kebijakan pemerintah Kota Bandung yang di dominasi oleh penggusuran dan relokasi dan tindakan yang melarang Warga Negara Indonesia (PKL) dari daerah lain untuk datang mencari sesuap nasi di Kota Bandung merupakan kebijakan yang melanggar hak asasi manusia yaitu kebebasan untuk memperoleh penghidupan yang layak. Setiap manusia adalah pemilik hidupnya sendiri, dan bahwa tidak ada manusia yang bisa menjadi pemilik kehidupan orang lain, dan oleh sebab itu setiap manusia memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri, kecuali tindakan-tindakan manusia tersebut melanggar kebebasan manusia lain untuk bertindak sesuai dengan pilihan mereka. Karena itulah Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan kebebasan bagi pedagang kaki lima di Kota Bandung sebagai bahan kajian dalam jurnal ini dalam rangka menemukenali struktur permasalahan dan berupaya untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang muncul tersebut.

METODE

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, (Creswell, 2008); dan kategori sifat penelitian: deskriptif, (Groat & Wang, 2002). metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner dan wawancara. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah observasi langsung (direct observation) sebagai outsider, wawancara, dan kuesioner. Sedangkan data sekunder menggunakan studi literatur atau data arsip : Buku, dokumen Peraturan Perundang-undangan, Surat Kabar, Internet (Prof Sugiyono, 2012).

DISKUSI

Deskripsi Permasalahan

Sebagian besar penduduk Kota Bandung, lokal maupun pendatang, terlibat dalam sektor perdagangan (295.118 jiwa), melampaui jumlah penduduk yang terserap ke dalam sektor industri pengolahan (224.138 jiwa) dan jasa (177.893 jiwa) (BPS Kota Bandung, 2006). Sektor perdagangan juga menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Kota Bandung, yaitu sekitar 38 persen. Kemudian disusul oleh sektor industri pengolahan yang menyumbang sekitar 28 persen. Tingginya jumlah sumbangan PDRB dan tenaga kerja yang terserap ke dalam sektor perdagangan tidak terlepas dari maraknya pembangunan pasar modern di Kota Bandung pada beberapa tahun belakangan ini. Ditambah lagi dengan jumlah pedagang di pasar tradisional dan PKL yang tersebar di berbagai lokasi.

Pedagangan kaki lima merupakan salah satu kegiatan ekonomi informal yang paling populer di wilayah perkotaan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam kasus Kota Bandung, keberadaan PKL bisa dengan mudah ditemukan di jalan-jalan utama, pusat-pusat keramaian, dan ruang-ruang publik lainnya. Berdasarkan survey Satpol PP tahun 2004 ditemukan bahwa konsentrasi PKL terbesar dapat ditemukan di dua kecamatan yang menempati jantung kota, yaitu Kecamatan Bandung Wetan dan Regol, dengan jumlah di masing-masing kecamatan mencapai 6.000 PKL. Posisi berikutnya berturut-turut ditempati oleh

Kecamatan Andir (2.912 PKL), Kecamatan Kiaracondong (2.500 PKL), Kecamatan Lengkong (930 PKL), Kecamatan Cicendo (874 PKL), Kecamatan Cibeunying Kidul (863 PKL), Kecamatan Coblong (800 PKL), Kecamatan Astana Anyar (500 PKL), Kecamatan Sukajadi (498 PKL), Kecamatan Bojongloa Kaler (485 PKL) (Bujet No. 10, 2004 dalam Solichin 2005).

Klaim mengenai penurunan jumlah PKL pada tahun 2008, masih perlu diperiksa lebih lanjut, mengingat ketiadaan survey PKL berkala. Apalagi keberadaan mereka yang semakin tersebar ke berbagai pelosok kota dan kehadiran PKL musiman yang biasa berjualan di masa-masa tertentu, seperti musim liburan sekolah dan bulan Ramadhan. Sebagai contoh, pada bulan Ramadhan tahun 2008, PKL di Kota Bandung diperkirakan bertambah sebesar 25-30 persen (Pikiran Rakyat, 6 September 2008). Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah PKL dapat berubah-ubah tergantung kondisi sekitarnya. Maraknya keberadaan PKL ditanggapi secara beragam. Di satu sisi keberadaan PKL dipandang secara positif yaitu sebagai sumber mata pencaharian, penyedia barang-barang kebutuhan berharga murah, penambah daya tarik kota, dan sebagainya. Dalam pengertian ini, PKL memiliki potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan. Sementara di sisi lain, keberadaan PKL dipandang negatif. PKL

dianggap sebagai biang keladi kemacetan dan kekumuhan wajah kota. Kemenduaan sikap ini juga tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kota dalam menangani PKL

Kebijakan Pemerintah Kota Yang Membatasi PKL

 

Gambaran di atas, selain memperlihatkan potensi sektor perdagangan secara umum, juga memperlihatkan arah kebijakan pembangunan pemerintah Kota Bandung yang cenderung tertuju pada pengembangan pasar modern ketimbang pasar tradisional dan perdagangan jalanan. Arah kebijakan ini tampaknya merupakan salah satu wujud dari visi pemerintah Kota Bandung, yaitu menciptakan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bersih, Makmur, Taat, Bersahabat. Keberadaan pasar modern merupakan cerminan dari jasa perdagangan yang bersih dan menunjukkan kemakmuran dan ketaatan, karena segalanya tampak lebih teratur, apalagi jika dibandingkan dengan pasar tradisional dan perdagangan jalanan yang sering terlihat semrawut. Disamping itu, pembangunan pasar modern juga disinyalir akan semakin membatasi ruang bagi perdagangan informal.

Dalam pemikiran Liberalisme bahwa pembatasan ruang bagi pedagang kaki lima merupakan kebijakan sosial yang tidak rasional dan bertentangan dengan kebebasan setiap individu untuk berusaha (Ludwig Von Mises, 2002). Pedagang kaki lima juga memiliki kebebasan yang sama seperti pedagang-pedagang besar di pasar-pasar modern. Yang dimaksud kebebasan bagi pedagang kaki lima disini adalah keadaan tanpa paksaan, hambatan, tekanan kekuatan dari luar terhadap segala pilihan dan aksi pedagang kaki lima untuk bekerja menafkahi keluarganya (Yasraf, 2012).

Upaya lain yang dilakukan untuk mencapai visi kota jasa tampak dari pesatnya pembangunan hotel, apartemen, restoran, pusat hiburan, pusat pendidikan, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan akan berbagai jenis jasa, seperti jasa pariwisata dan jasa pendidikan. Berbagai pembangunan tersebut ternyata mampu menarik minat bukan hanya wisatawan tapi juga lebih banyak pendatang untuk mencari penghidupan lebih baik di Kota Bandung. Untuk menekan jumlah pendatang, terutama kelompok pendatang miskin yang tidak memiliki pekerjaan jelas, pemerintah kota melalui berbagai kebijakannya berupaya mengontrol dan membatasi jumlah pendatang yang masuk ke Bandung, misalnya melalui razia dan pengurusan kartu identitas yang cukup rumit bagi pendatang. Upaya pembatasan ini didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain melimpahnya jumlah pendatang dapat mengancam sumber penghidupan penduduk lokal, menambah kekumuhan kota karena pertambahan kelompok pendatang miskin biasanya diiringi dengan meluasnya perkampungan kumuh (lihat Davis 2004), dan mengganggu APBD (Anggaran Pembelanjaan Daerah) karena terserap untuk menyelesaikan masalah akibat urbanisasi berlebih. Kebijakan yang “tidak ramah” tersebut cukup menyulitkan para pedagang kaki lima, khususnya pendatang, karena keberadaannya yang serba “ilegal”; selain melakukan kegiatan ekonomi di ruang publik juga tidak terdata sebagai warga Kota Bandung.

Tercatat sejak tahun 1970-an, pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani PKL. Saat itu, pemerintah merelokasi PKL di jalan Dalem Kaum ke Pasar Kota Kembang. Namun tidak lama berselang, PKL baru bermunculan kembali di kawasan tersebut. Kondisi serupa terus terulang pada tahun-tahun berikutnya (Dirgahayani 2002 dalam Solichin 2005). Penggusuran juga pernah dialami oleh Ibu Omon, pedagang bubur ayam dan Mas Udin, pedagang mie bakso yang berdagang di pasar simpang Dago. Ia bersama pedagang lainnya memutuskan kembali ke tempat jualan semula di pelataran pasar simpang Dago, segera setelah direlokasi pemerintah ke wilayah Dago terminal. Hal ini disebabkan oleh jauhnya jarak lokasi berjualan dari pusat keramaian dan sepinya pengunjung yang datang (Catatan wawancara, 23 November 2012).

 Dalam pandangan Libertarianisme bahwa kebijakan pemerintah Kota Bandung yang di dominasi oleh penggusuran dan relokasi dan tindakan yang melarang Warga Negara Indonesia (PKL) dari daerah lain untuk datang mencari sesuap nasi di Kota Bandung merupakan kebijakan yang melanggar hak asasi manusia yaitu kebebasan untuk memperoleh penghidupan yang layak. Setiap manusia adalah pemilik hidupnya sendiri, dan bahwa tidak ada manusia yang bisa menjadi pemilik kehidupan orang lain, dan oleh sebab itu setiap manusia memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri, kecuali tindakan-tindakan manusia tersebut melanggar kebebasan manusia lain untuk bertindak sesuai dengan pilihan mereka. (Prof John Hospers, 1974)

Selain relokasi, pemerintah juga melakukan strategi penggusuran atau penertiban. Sejak tahun 1970-an, pemerintah Kota Bandung tak henti-hentinya melancarkan operasi penertiban. Salah satu operasi penertiban yang cukup intensif dilakukan pada tahun 2005, di bawah kepemimpinan walikota Dada Rosada. Saat itu, pemerintah kota memfokuskan operasinya di 7 titik di pusat kota yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas PKL. Tujuh kawasan bebas PKL itu meliputi: (1) Alun-alun dan sekitarnya; (2) Jl. Dalem Kaum dan Jl. Dewi Sartika; (3) Jl. Oto Iskandar Dinata; (4) Jl. Merdeka; (5) Jl. Kepatihan; (6) Jl. Jenderal Sudirman; dan (7) Jl. Asia Afrika. Hampir setiap hari Satpol PP Kota Bandung melakukan patroli dan penertiban di ketujuh kawasan tersebut. Sehingga sebagian PKL terpaksa memindahkan usahanya ke daerah pinggiran atau daerah lain yang jarang menjadi target penertiban.

Namun sebagian lainnya nekad berjualan di kawasan tersebut dan memilih “kucing-kucingan” dengan petugas Satpol PP. Kenyataan ini menggarisbawahi bahwa tekanan ekonomi yang dialami PKL mampu mengalahkan berbagai upaya pemerintah untuk membatasi kegiatan usaha mereka. Aksi penertiban intensif itu disinyalir berhubungan dengan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada bulan April 2005. Hal ini sesuai dengan pengamatan global Ray Bromley terhadap perdagangan jalanan dan kebijakan publik, bahwa penanganan agresif biasanya terjadi sebelum acara publik penting, dengan asumsi bahwa jalanan yang teratur dapat meningkatkan gambaran kota bagi para pengunjungnya (dalam Skinner 2008). Aksi penertiban itu juga merupakan implementasi dari disahkannya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Perda itu memang tidak secara khusus mengatur PKL, namun dalam pasal 37 ayat d dinyatakan larangan untuk “berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Walikota.”

Dalam Ayat k juga dinyatakan larangan “mendirikan kios dan berjualan di trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga atau tanaman lainnya.” Para pelanggar akan dikenakan denda sebesar Rp 1 juta dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman di media massa.

Dari regulasi Perda di atas dalam pandangan Liberalisme merupakan sebuah pemasungan kebebasan individual untuk bebas dari kemiskinan. Pemerintah terkesan mau makan nangkanya tetapi tidak mau kena getahnya. Mau pemasukan dari retribusi PKL yang jumlahnya sangat besar, mau pertumbuhan PDRB yang tinggi dengan penyokong utamanya sector perekonomian informal tetapi tidak mau membebaskan PKL dari kemiskinan. Justru malah membuat PKL tidak bebas di dalam berusaha, tidak bebas dari intimidasi, tidak bebas dari eksploitasi berupa pemerasan bahkan kekerasan fisik dan psikis (Ludwig Von Mises, 2002).

Keberadaan PKL yang menempati ruang publik, menjadikannya target utama kebijakan pemerintah sekaligus target pemerasan beberapa oknum petugas maupun preman jalanan. Maraknya aksi penertiban, selain membuka ruang praktek korupsi juga membuka praktek penjualan jasa perlindungan, misalnya dengan membocorkan informasi mengenai jadwal operasi penertiban. Sehingga PKL dapat terhindar dari operasi penertiban. Sebagai imbalan, PKL baik secara individu maupun melalui organisasi harus menyetorkan sejumlah uang setiap hari atau setiap bulan pada petugas (lihat Bromley 1979).

Pemerintah Kota Bandung memang memiliki hak berupa kebebasan untuk menjadikan Kota Bandung bersih dan indah melalui regulasi Perda di atas tetapi pada hakikatnya kebebasan penertiban tersebut sebenarnya dalam pandangan Liberalisme tidak etis karena Pemerintah Kota telah melanggar dan merampas kebebasan pedagang kaki lima untuk mencari penghidupan. Seharusnya Pemerintah Kota menerapkan hak kebebasannya untuk menjadikan Kota Bandung sebagai Kota yang bersih dan indah melalui menyediakan tempat berusaha yang bebas, memadai dan layak (Ludwig Von Mises, 2002).

Hal ini mengungkap sisi lain dari dampak kebijakan pemerintah kota dalam menangani persoalan perdagangan jalanan. Selain itu, berbagai kebijakan penanganan PKL terutama penggusuran tampaknya semakin membatasi bahkan menghilangkan akses mereka terhadap kegiatan usaha yang lalu. Dalam pandangan Libertarianisme hal ini merupakan suatu kejahatan karena pemerintah melakukan perampasan hak properti individu pedagang kaki lima (Murray N. Rothbard, 1998 hlm 44) Sementara akses terhadap kegiatan usaha baru sulit dicapai karena persoalan internal (keterbatasan ketrampilan, pendidikan, kemampuan adaptasi dengan lingkungan baru, kekakuan birokrasi pemerintah). Padahal setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan ukuran kemauan dan kemampuannya sendiri serta pilihan-pilihannya sendiri secara sadar karena kebebasan dalam mencari penghidupan merupakan prasyarat bagi kebebasan politik dalam alam demokrasi (Friedman dalam Yasraf, 2012).

Berbagai penjelasan di atas menegaskan bahwa kebijakan penanganan PKL yang telah dikeluarkan pemerintah Kota Bandung sejak lebih dari 30 tahun lalu belum mampu menunjukkan hasil yang memuaskan bahkan cenderung merugikan kelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pedagang bubur ayam dan mie bakso di pasar simpang Dago Kota Bandung, diketahui bahwa kegiatan perdagangan kaki lima sebagian besar dilakukan oleh penduduk yang berpendidikan rendah (SD), bermodal kecil, dan berasal dari luar Kota Bandung (pendatang) yang masih berusia produktif (25 – 54 tahun). Dalam hal jam kerja, PKL memiliki jam kerja tidak menentu dan cenderung melebihi standar jam kerja yang telah ditetapkan pemerintah bagi pekerja formal. Banyak PKL yang menghabiskan lebih dari 8 jam untuk bekerja atau berdagang. Bahkan ada yang bekerja hingga 12 jam. Sebagian pedagang akan terus berjualan hingga jumlah barang dagangannya berkurang atau penghasilan yang bisa dibawa pulang cukup besar. Seperti yang dialami Ibu Omon (60 tahun), pedagang bubur ayam di pasar simpang dago. Ia mengaku berjualan setiap hari sejak pukul 05.00 hingga 09.00 (4 jam). Waktu bekerja disesuaikan dengan jam operasi pertokoan di sekitar tempatnya berdagang. Dengan waktu kerja seperti itu, ia bisa mengantongi keuntungan bersih sekitar Rp 1 – 1,5 juta/bulan (Catatan wawancara, 23 November 2012).

Penjelasan tersebut juga mengindikasikan bahwa dari sisi internal masalah kebebasan merupakan masalah yang pelik. Permasalahan kebebasan internal dapat dilihat dari tidak adanya kebebasan untuk keluarga untuk dapat saling berinteraksi, bercengkrama melepas penat dikarenakan para suami bahkan istri mereka lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk berdagang. Padahal anak-anak mereka juga memiliki hak kebebasan untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya.

Kebebasan Berusaha untuk PKL

Chandran Kukathas, 2001 menjelaskan bahwa Libertarianisme percaya setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih tanpa adanya campur tangan eksternal seperti pemerintah, untuk menentukan misalnya yang pernah terjadi pada masa Orde Baru dimana satu daerah dipaksa untuk menanam dan menjual satu jenis komoditi saja. PKL bebas menjual berbagai jenis produk, yang bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu produk olahan sendiri (makanan dan minuman) dan produk olahan industri (rokok, produk fashion, mainan anak, dan buku). Selain itu, ada juga PKL yang menyediakan produk sekaligus jasa, seperti tukang reparasi jam tangan (selain menjual jam tangan, mereka juga menyediakan jasa memperbaiki jam tangan), pembuat kunci duplikat, pembuat stempel, dsb. Asal produk, bisa dibedakan menjadi asal produk buatan pribadi/industri rumahan dan industri menengah/besar. Hal ini penting untuk diperhitungkan dalam menangani persoalan PKL, karena banyak PKL yang tidak lebih menjadi kepanjangan tangan industri skala menengah atau besar bahkan industri berskala global (Castells dan Portes 1989). Hasil temuan sebuah studi memperlihatkan bahwa pedagang informal lebih banyak menjual barang-barang hasil produk pabrik daripada pertanian (Rachbini dan Hamid 1994).

Keterkaitan antara pedagang informal dengan perusahaan besar yang berstatus formal, terlihat jelas dalam kasus pedagang koran, rokok, dan minuman ringan. Perusahaan-perusahaan besar, seperti Kompas, Gudang GaramCoca Cola Company menggantungkan distribusi pemasarannya pada perdagangan eceran informal. Meskipun demikian, para pedagang informal tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari perusahaan. Mereka tidak menerima standar upah atau jaminan sosial dan kesehatan yang biasa diberikan “para majikan” kepada karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Bahkan mereka harus menanggung berbagai resiko pekerjaannya sendiri yang tidak stabil dan kerap dianggap “ilegal” (lihat Bromley 1979). Pedagang tergantung semacam ini memperoleh keuntungan dari selisih dari harga beli dan jual atas semua barang yang dijualnya. PKL menempati berbagai lokasi yang dianggap mampu menarik banyak pelanggan. Lokasi-lokasi yang dianggap strategis, meliputi pusat perbelanjaan, area pertokoan, pasar, pusat pendidikan, rumah sakit, dan jalan-jalan utama.

Setiap pedagang baik secara perseorangan maupun berkelompok (organisasi) harus melakukan berbagai cara agar bisa memperoleh kebebasan berusaha pada sebuah lokasi usaha secara permanen atau dalam waktu lama. Cara-cara itu tergantung pada karakteristik lokasi dan “penguasa” di lokasi tersebut. Dalam kasus PKL di pasar simpang Dago, PKL di area tersebut harus membayar retribusi harian kepada 3-4 orang petugas per hari dengan besar tarif Rp 500 s/d Rp 1.000 sekali penarikan. Bahkan PKL  yang berlokasi di seberang pasar simpang dago yang mulai berjualan jam 17.00 s/d 12.30 WIB harus membayar Rp 15.000 s/d Rp 20.000 kepada RW yang menurut pengakuan mereka sebagai uang sewa tenda dan uang kebersihan.  Selain itu, para PKL juga harus mematuhi peraturan dari ketua RW setempat dan mendapatkan ijin pemilik rumah jika lokasi berjualannya berada di depan rumah penduduk. (catatan wawancara & observasi, 23 November 2012).

Pemanfaatan ruang untuk berdagang di berbagai lokasi tersebut memerlukan perubahan dan kemajuan ke arah kebebasan dimana menurut Libertarianisme bahwa meninggalkan kebebasan berarti meninggalkan eksistensi dalam kenyataan dan dalam pikiran publik (Murray N. Rothbard, 2006). Pihak Pemerintah seharusnya memberikan kebebasan berusaha kepada pedagang kaki lima karena mereka telah memberikan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah dan yang terpenting adalah pedagang kaki lima telah mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Bandung.

KESIMPULAN

  1. Terlihat bahwa pemerintah Kota Bandung mencoba berperan sebagai institusi kunci dalam mengatur pedagang kaki lima. Namun, peran tersebut tidak sepenuhnya berhasil dijalankan karena pemerintah belum memiliki visi mendukung kebebasan individu dan rasionalitas ekonomi yang jelas dalam menangani keberadaan pedagang kaki lima. Berbagai kebijakan yang dipilih masih terlihat mendua, antara memasukkan (inclusion) dan mengeluarkan atau menggusur (exclusion) PKL dalam tata ruang kota. Kebijakan yang tidak jelas ini membuka peluang terjadinya pemerasan terhadap PKL dan korupsi di kalangan aparat pemerintah.
  2. Pemerintah Kota Bandung seharusnya menyediakan kebebasan berusaha bagi pedagang kaki lima dengan memfasilitasi tempat berjualan yang nyaman, aman, terjangkau sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan dimana Pemerintah Kota Bandung juga akan memperoleh kebebasan kota dari kekumuhan yang pada akhirnya jika kebebasan telah dinikmati oleh pedagang kaki lima dan pemerintah kota maka makna eksistensi sesungguhnya akan terwujud secara damai.
  3. Pemerintah dan pedagang kaki lima atau kelompok pedagang kaki lima perlu menegosiasikan ruang-ruang kebebasannya. Pembuatan kebijakan penanganan PKL juga perlu didasarkan atas pemahaman yang tepat pada berbagai persoalan yang mendorong kemunculan PKL. Dengan kata lain, kebijakan penanganan PKL harus bebas dari konflik kepentingan dengan cara penyesuaian dengan kebutuhan dan persoalan spesifik yang dihadapi PKL secara kontekstual.
  4. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan ukuran kemauan dan kemampuannya sendiri serta pilihan-pilihannya sendiri secara sadar karena kebebasan dalam mencari penghidupan merupakan prasyarat bagi kebebasan politik dalam alam demokrasi.
  5. Belum bisa dikatakan sukses pembangunan di Bandung apabila ada sekelompok warganya yaitu para pedagang kaki lima yang belum merasakan kebebasan. Bebas untuk berusaha, bebas dari tekanan kekerasan, bebas dari rasa takut penggusuran, bebas dari kemiskinan.

Daftar Pustaka

Bromley, Ray. (1979). Organization, Regulation and Exploitation in the So-Called ‘Urban Informal Sector’: The Street Traders of Cali, Colombia. The Urban Informal Sector: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies. R. Bromley. Oxford, Pergamon Press: 1161-1172.

Creswell, J.W. (2008). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications, Inc.

Davis, Mike. (2004). Planet of Slums: Urban Involution and the Informal Proletariat.New Left Review 26: 5-34.

Groat, L. & Wang, D. (2002). Architectural Research Methods. New York: John Wiley & Sons. Inc.

Hospers, John. 1974. The Libertarian Alternatives. California :Nelson-Hall Inc.

Kukathas, Chandran. 2001. Two Constructions of Libertarianism.

N. Rothbard, Murray. 1998. Ethics of Liberty. New York : New York University Press.

N. Rothbard, Murray. 2006. For A New Liberty The Libertarian Manifesto. Alabama : Ludwig Von Mises Institute.

Rachbini, Didik J. dan Abdul Hamid. (1994). Ekonomi Informal Perkotaan: Gejala Involusi Gelombang Kedua. Jakarta, LP3ES.

Skinner, Caroline. (2008). The Struggle for the Streets: Processes of Exclusion and Inclusion of Street Traders in Durban, South Africa.Development Southern Africa 25 (2): 227-242.

Solichin, Wildan. 2005. Indikator Keadilan dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Bandung: ITB.

Sugiyono. (2012) Metode Penelitian Kombinasi. Bandung : Alfabeta.

Von Mises, Ludwig. 2002. Liberalism In The Classical Tradition. California : Cobden Press

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan

Lain-lain

Catatan wawancara dan observasi Penulis tanggal 23-25 November 2012

About Development Analyst

The Learner

Posted on 21 Desember 2012, in PEMBANGUNAN DEMOKRASI and tagged . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si

Just another WordPress.com weblog

Marco Kusumawijaya

on cities and citizens; forsaken ideas that I believe in

CIPPS - Center of Indonesian Public Policy Studies

Center of Indonesian Public Policy Studies

Development Studies Foundation

Interaction-Ecoinnovation-Sustainability

%d blogger menyukai ini: