Arsip Blog

Manajemen Parkir di Kota Bandung*

Abstrak

*Ditulis oleh Yanuar We

 

parkir
Kota Bandung sebagai kota jasa dituntut untuk membangun lingkungan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah tata kelola perparkiran yang baik. Jika perparkiran dikelola dengan manajemen yang kurang baik akan mengakibatkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu-lintas dan lingkungan yang terlihat tidak teratur dan rapi. Struktur fenomena perparkiran di kota Bandung terdiri dari UPTD Perparkiran di bawah Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, Juru Parkir, Masyarakat sebagai Pengguna Jasa parkir, Kepolisian Lalu-Lintas yang saling interdependent. Diperlukan koordinasi antara Pemangku Kepentingan yang baik untuk mewujudkan tata kelola perparkiran yang baik. Dalam rangka mengoptimalkan tata kelola perparkiran yang baik, kebijakan yang direkomendasikan adalah penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu, koordinasi yang periodik antara seluruh Pemangku Kepentingan, Pelatihan Juru Parkir yang tersistem. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah masalah yang perlu diperhatikan yaitu antara lain : (a) Masih banyak kendaraan bermotor yang parkir secara sembarangan, tidak pada tempatnya ; (b) Masih banyak kendaraan bermotor yang parkir dengan melanggar rambu lalu-lintas ; (c) Masih cukup banyak parkir ilegal di sejumlah titik di Kota Bandung yang belum ditindak ; (d) Penegakan hukum yang masih lemah oleh Aparat yang berwenang dengan membiarkan pengguna jalan melanggar peraturan yang berlaku ; (e) Sistem parkir di tepi jalan umum belum baik sehingga menimbulkan kemacetan lalu-lintas dll.
Kata-kunci : Perparkiran, Tata Kelola, Pemerintah Kota Bandung

PENGANTAR

Kota Bandung sebagai salah satu kota Metropolitan di Indonesia, saat ini menurut data Dinas Perhubungan jumlah kendaraan di Kota Bandung mencapai 1,2 juta kendaraan yang terbagi 400 ribu kendaraan mobil dan 800 ribu kendaraan sepeda motor dan jumlah ini belum termasuk kendaraan dari beberapa kota disekitar Kota Bandung yang beraktivitas         di siang hari, sekedar transit (www.bandung.go.id). Dengan jumlah kendaraan sebesar itu dibutuhkan lahan parkir yang besar. Sementara lahan parkir yang tersedia terbatas sehingga banyak pangguna jalan yang parkir di tepi jalan umum yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kemacetan lalu-lintas. Karena itulah Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tata kelola perparkiran di Kota Bandung sebagai bahan kajian dalam jurnal ini dalam rangka menemukenali struktur permasalahan dan berupaya untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang muncul tersebut.

METODE

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, (Creswell, 2008); dan kategori sifat penelitian: deskriptif, (Groat & Wang, 2002). metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner dan wawancara (Prof Sugiyono, 2012). Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah observasi langsung (direct observation) sebagai outsider, wawancara, dan kuesioner. Sedangkan data sekunder menggunakan studi literatur atau data arsip (Buku, dokumen Peraturan Perundang-undangan, Surat Kabar, Internet). Metode analisis data yang digunakan adalah System Thinking. Menurut John D. Sterman (2004) System Thinking adalah kemampuan untuk dunia sebagai sebuah sistem yang kompleks dimana kita tidak dapat hanya melakukan satu hal dan apapun saling berhubungan dengan apapun lainnya. Sedangkan menurut Senge dalam M. Tasrif (2005) terdapat dua hal esensi dari System Thinking yaitu :

  1. Melihat hubungan saling bergantung (dipengaruhi atau dapat saling mempengaruhi atau umpan balik), bukan hanya hubungan sebab-akibat searah.
  2. Melihat adanya proses-proses perubahan yang berlanjut (on going process), bukan potret-potret sesaat

DISKUSI

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang dimaksud parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang menggunakan tepi jalan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan.

 

Fasilitas Parkir

 

Di Kota Bandung banyak sekali titik-titik tempat parkir baik yang legal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan maupun yang ilegal. Menurut UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung Nasrul Hasani terdapat 237 titik lahan parkir legal yang tersebar di Kota Bandung. (pikiran rakyat ; 10 April 2012)

 

Untuk itu penting sekali untuk menyediakan fasilitas parkir yang memadai. Kegagalan menyediakan fasiiltas parkir yang pantas untuk menampung permintaan akan menghasilkan penumpukan kendaraan dan kekecewaan. Tanpa pengetahuan mengenai permintaan (demand), jawaban terhadap tantangan ini tak dapat ditentukan seperti juga akan kebutuhan fasilitas jalan raya. Untuk mengetahui kebutuhan akan tempat parkir harus dilakukan survei. Informasi yang sangat dibutuhkan bagi keperluan ini meliputi :

a. klasifikasi kebutuhan serta jumlahnya.

b. klasifikasi kendaraan, mobil penumpang, taxi, dll.

c. Kondisi tempat parkir : legal, ilegal, di pinggir jalan, diluar jalan, dll.

d. Waktu untuk parkir dan waktu keluar daerah parkir.

e. Tujuan pengendara setelah menaiki kendaraannya.

f. Tujuan lain setelah memanfaatkan tempat parkir.

g. Kebutuhan akan tempat parkir: berbelanja, bekerja, berdagang, bongkar muat, dll.         (Drs Abbas Salim MA, 2008)

Kebutuhan tempat parkir untuk kendaraan baik kendaraan pribadi, angkutan penumpang umum, sepeda motor maupun truk adalah sangat penting. Kebutuhan tersebut sangat berbeda dan bervariasi tergantung dari bentuk dan karakteristik masing-masing kendaraan dengan desain dan lokasi parkir. Jenis-jenis kebutuhan ruang parkir antara lain untuk kebutuhan :

a. Gedung perkantoran, pusat perdagangan

b. Pusat pemerintahan

c. Tempat rekreasi

d. Pusat perdagangan eceran atau pasar swalayan

e. Hotel dan tempat penginapan

f. Rumah sakit

g. Sekolah atau universitas

h. Bioskop atau tempat pertunjukan lainnya

i. Tempat pertandingan olah raga, dll.

Sebagai contoh berdasarkan observasi bahwa parkir di tepi jalan umum seperti yang terjadi di sekitar kampus ITB Jl. Ganesha dan kampus Unisba Jl. Tamansari terlihat mengambil dimensi jalan sehingga menyebabkan arus lalu-lintas menjadi terhambat. Seharusnya pihak kampus menyediakan lahan parkir yang memadai di dalam lokasi kampus dengan disain yang menyesuaikan ketersediaan tanah dan kontur tanahnya.

Pengendalian parkir di Kota Bandung dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya. Pengendalian parkir merupakan alat manajemen kebutuhan lalu lintas yang biasa digunakan untuk mengendalikan kendaraan yang akan menuju suatu kawasan ataupun perkantoran tertentu sehingga dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di kawasan tersebut. Pengendalian parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang Parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir.

Tarif Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dimaksud dengan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Tarif parkir merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang parkir. Beberapa kota besar didunia bahkan menerapkan tarif yang sangat tinggi. Dengan mengikuti dasar hukum permintaan dalam teori ekonomi dapat diterapkan kebijakan tarif, dengan semakin tingginya tarif maka diharapkan jumlah pengguna ruang parkir berkurang. Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor . Besarnya pajak terhadap penyelenggara parkir diluar jalan paling tinggi 30 persen yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besarnya pungutan tarif parkir selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang harus direvisi secara reguler untuk menyesuaikan dengan kebijakan parkir setempat serta untuk menyesuaikan tarif parkir dengan laju inflasi yang terjadi.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Pasal 9 dijelaskan bahwa

(1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib membayar Retribusi.

(2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tarifnya ditetapkan sebagai berikut :

1. Kendaraan bermuatan truck gandengan/trailer/container sebesar Rp.5.000,-sekali parkir maksimal 2 (dua) jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 2.500,- ;

2. Kendaraan bermotor bus/truck sebesar Rp.5.000,- sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp.2.500,- ;

3. Kendaraan bermotor angkutan barang jenis box dan pick up Rp. 2.000,- sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah sebesar Rp.1.000,- ;

4. Kendaraan bermotor roda empat/sedan dan sejenisnya Rp.1.500,- sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 1.000,- ;

5. Sepeda motor Rp. 500,- sekali parkir maksimal 2 jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp.500,-

 

Namun dalam kenyataannya yang Penulis temukan dilapangan berdasarkan observasi dan wawancara bahwa sebagai contoh di kawasan parkir pasar simpang dago dan di Jln. Ganesha ada mobil dan sepeda motor yang parkir selama lebih dari 2 jam hanya membayar Rp 2.000 untuk mobil dan Rp 1.000 untuk sepeda motor. Dan lagi pengguna jasa parkir tidak diberi karcis parkir oleh juru parkir. Padahal dalam Perda Kota Bandung No. 03 tahun 2008 Pasal 15 diatur bahwa :

(1) Karcis parkir bagi pengguna jasa parkir ditempat-tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibuat oleh Walikota.

(2) Karcis parkir bagi pengguna jasa parkir di tempat-tempat parkir yang dikelola badan hukum /perorangan pemilik IPTP dibuat oleh pemilik IPTP dan diporporasikan oleh Walikota.

Pasal 16 :

(1) Karcis parkir dibuat dengan satndar pengamanan yang tidak mudah ditiru dan/atau dipalsukan.

(2) Karcis parkir terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai/pengguna jasa tempat parkir dan bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal (struk)

(3) Bentuk, ukuran dan warna karcis serta ketentuan lainnya ditetapkan oleh Walikota.

Idealnya revisi peraturan daerah yang berkaitan dengan tarif parkir perlu dilakukan sekali dalam 2 tahun, seperti halnya dilakukan pada jalan tol. Dalam revisi harus dimasukkan unsur inflasi yang terjadi sejak kenaikan terakhir ditambah dengan unsur kebijakan. Kebijakan tarif ini bisa dilakukan dengan:

  1. Berdasarkan waktu atau yang biasa disebut sebagai progresip, semakin lama semakin mahal yang bisa dilakukan dengan cara satu atau dua jam pertama flat setelah itu bertambah dengan bertambahnya waktu, sebagaimana sudah banyak diterapkan diberbagai tempat perbelanjaan di kota-kota besar. Di berbagai negara eropa bahkan diberlakukan tarif per 15 menit dan kadang dibatasi maksimum 2 jam.
  2. Berdasarkan zona, zona dipusat kegiatan diberlakukan tarif yang lebih mahal ketimbang zona yang ada dipinggiran kota ataupun diluar kota.
  3. Tarif bulanan yang biasa diterapkan kepada pemarkir kendaraan reguler disuatu tempat parkir, misalnya pada lokasi perkantoran terhadap pekerja yang bekerja dikantor yang bersangkutan, apartemen terhadap penghuni. (Rahardjo Adisasmita, 2010)

Dampak kebijakan tarif parkir terhadap demand berdasarkan kajian yang dibuat oleh Todd Litman, 2010 mengemukakan bahwa setiap peningkatan tarif parkir sebesar 10 persen akan mengakibatkan penurunan penggunaan parkir sebesar 0,7 -0,8 persen, meningkatkan penggunaan angkutan umum sebesar 3,71 persen dan bersepeda sebesar 0,9 persen. Angka ini lebih besar lagi untuk jangka pendek, pada saat kenaikan baru diterapkan dapat mengakibatkan elastisitas menjadi sekitar – 0,28., dimana pengguna tempat parkir mengurangi lama waktu parkir dan mengurangi jumlah parkir.

Pembatasan Parkir

Salah satu langkah penting dalam pengendalian lalu lintas di Kota Bandung adalah dengan membatasi ketersediaan ruang parkir yaitu:

  1. Pengurangan fasilitas parkir di pinggir jalan sebagaimana diamanatkan didalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 43 ayat (3) yang berbunyi Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. atau lebih ekstrem menghilangkan fasilitas parkir dipinggir jalan,
  2. Merubah pendekatan dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan untuk tempat-tempat umum, perkantoran atau pertokoan dengan merubah pendekatan dari jumlah ruang parkir minimal menjadi jumlah ruang parkir maksimal.
  3. Bangunan tidak diperkenankan untuk menyediakan fasilitas ruang parkir, agar pengguna bangunan tersebut menggunakan angkutan umum.

Di Kota Bandung perlu dilakukan pembatasan parkir dengan menerapkan pembatasan waktu yang dilakukan dengan:

  1. Penetapan waktu parkir maksimal, yang biasanya dilakukan pada parkir dipinggir jalan dengan menggunakan mesin parkir, dimana parkir untuk waktu yang panjang tidak dijinkan, parkir diarahkan untuk jangka pendek misalnya parkir untuk makan siang atau parkir untuk belanja di toko.
  2. Penetapan larangan parkir pada waktu-waktu tertentu, misalnya dilarang parkir pada jam sibuk pagi atau jam sibuk sore, dimana jalan lebih diperuntukkan untuk mengalirkan arus lalu lintas. Penetapan seperti ini biasanya dilakukan untuk jalan-jalan yang masih diijinkan untuk parkir dipinggir jalan tetapi kapasitas jalannya terbatas sehingga untuk meningkatkan kapasitas pada waktu-waktu tertentu maka parkir dipinggir jalan dilarang. (Todd Litman, 2010)

Pengawasan Parkir

Pelaksanaan pengawasan yang disertai dengan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah yang penting dalam pengendalian parkir untuk mempertahankan kinerja lalu lintas. Langkah yang penting dalam pengawasan parkir antara lain meliputi penilangan pelanggaran parkir oleh Polisi Lalu Lintas tetapi yang terjadi di pasar simpang Dago mencerminkan bentuk pengawasan yang lemah baik oleh Dinas Perhubungan maupun oleh Polantas. Kemacetan di kawasan pasar simpang Dago diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang parkir sembarangan di daerah yang dipasangi rambu dilarang berhenti. Sementara itu Polantas berdasarkan observasi hanya duduk-duduk saja di pos polisi. Bahkan menurut pengakuan Juru Parkir bahwa oknum polisi sering meminta jatah uang bensin dan rokok kepada Juru Parkir. Juga masih cukup tingginya angka pencurian kendaraan bermotor di tempat parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Berdasarkan hasil wawancara pencurian kendaraan bermotor pernah terjadi di pasar simpang Dago pada tahun 2010, di kawasan parkir Jl. Ganesha terjadi curanmor pada tahun 2012.

Diperlukan penegakan hukum tanpa pandang bulu sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar terhadap larangan parkir ataupun penderekan terhadap kendaraan yang mogok atau melanggar larangan parkir. Beberapa cara yang biasa dilakukan terhadap pelanggaran parkir khususnya pelanggaran parkir dipinggir jalan adalah sebagai berikut:

a.    Tilang

Merupakan cara yang paling umum dilakukan terhadap pelanggaran parkir dipinggir jalan. Formulir tilang merupakan perlengkapan standar petugas Polisis Lalu Lintas yang sedang patroli, dan kalau petugas yang bersangkutan menemukan pelangaran parkir, langsung menerbitkan tilang kepada pelanggar. Yang menjadi masalah yang biasa ditemukan petugas patroli adalah pengemudi meninggalkan kendaraan, dalam hal yang demikian Polisi dapat menderek mobil yang melanggar parkir ataupun melakukan penggembokan roda.

b.   Derek

Cara yang lain yang juga bisa dilakukan, terutama bila pengemudi meninggalkan kendaraan adalah melakukan penderekan kendaraan yang melakukan pelanggaran parkir. Pengemudi selanjutnya mengambil ke pool tempat kendaraan yang diderek dikumpulkan serta mendapatkan surat Tilang.

Kebijakan Parkir

Sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut :

  1. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan. Mengingat berdasarkan data Dispenda Jabar bahwa Kota Bandung memiliki jumlah kendaraan terbesar, 1.137.651 kendaraan bukan umum dan 12.577 kendaraan umum. Rinciannya, Wilayah Bandung Barat dengan 427.164 kendaraan bukan umum dan 4.774 kendaraan umum, Bandung Tengah, 5.111 kendaraan umum dan 414.249, Bandung Timur, 296.238 kendaraan umum dan 2.692 kendaraan umum. (www.pikiran-rakyat.com ; 11 Juli 2010)
  2. Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir. Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung Nasrul Hasani mengatakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir yang dikelola Dishub untuk tahun 2012 sekitar Rp 5 milyar. Angka itu didapat dari 237 titik lahan parkir yang tersebar di Kota Bandung. Dari jumlah itu yang potensial sebanyak 180 titik saja, selebihnya masih kurang, (www.pikiran-rakyat.com ; 10 April 2012)
  3. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya
  4. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas
  5. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

Permintaan parkir didistribusikan pada tata guna lahan suatu area. Penetapan pilihan tempat parkir mobil yang dibuat yaitu sebagai bangunan berupa sebuah gedung dan dengan parkir di pinggir jalan. Berdasarkan tata guna tanah seperti tersebut di atas, maka tempat parkir dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Parkir di pinggir jalan (on street parking)

Parkir yang banyak dilakukan adalah melakukan parkir di pinggir jalan, tetapi parkir di pinggir jalan ini sangat merugikan pemanfaatan jalan, terutama menyebabkan kemacetan lalu lintas serta memperkecil kapasitas jalan. Melakukan parkir di pinggir jalan dapat mengurangi kecepatan arus lalu lintas lebih dari 20 % serta mengurangi lebar jalan untuk setiap baris lebih kurang 4 meter, dan juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

2. Parkir di daerah lain (off street parking)

Kebanyakan pada pusat kota parkir di pinggir jalan sangat dibatasi, sehingga diperlukan penyediaan fasilitas di luar daerah jalan. Ada beberapa klasifikasi parkir di luar daerah jalan ini, diantaranya :

  1. Parkir di pelataran parkir. Sebuah pelataran parkir akan mampu menampung 350 – 500 kendaraan per ha. Biaya kontuksi ini minimal sekali tetapi sangat memakan tempat.
  1. Parkir di gedung bertingkat banyak Apabila harga tanah tinggi maka diperlukan pula untuk membuat tempat parkir yang efisien terhadap pendayagunaan tanah. Tinggi ruang harus dibatasi hingga 2,2 m agar memperoleh panjang jalan tanjakan yang minimum tetapi pada lantai bawah disediakan tinggi 3, 75 m untuk mewadahi kendaraan yang lebih tinggi.
  1. Parkir di bawah tanah
  1. Pengembangan tersusun (composite development)
  1. Garasi mekanik

KESIMPULAN

Tata kelola perparkiran di Kota Bandung belum baik dimana hal ini dapat dilihat dari :

  1. Biaya retribusi parkir yang dibayar oleh pengguna jasa parkir tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  2. Masih banyak kendaraan bermotor yang parkir secara sembarangan, tidak pada tempatnya.
  3. Masih banyak kendaraan bermotor yang parkir dengan melanggar rambu lalu-lintas.
  4. Masih cukup banyak parkir ilegal di sejumlah titik di Kota Bandung yang belum ditindak.
  5. Penegakan hukum yang masih lemah oleh Aparat yang berwenang dengan membiarkan pengguna jalan melanggar peraturan yang berlaku.
  6. Sistem parkir di tepi jalan umum belum baik sehingga menimbulkan kemacetan lalu-lintas.
  7. Pencurian kendaraan bermotor masih sering terjadi di kawasan parkir umum.
  8. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan lalu-lintas.
  9. Lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap para Juru Parkir yang dilakukan oleh Instansi yang berwenang.

 

Daftar Pustaka

Adisasmita, Rahardjo. (2010). Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Creswell, J.W. (2004). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. New Jersey: Prentice Hall.

Creswell, J.W. (2008). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications, Inc.

Groat, L. & Wang, D. (2002). Architectural Research Methods. New York: John Wiley & Sons. Inc.

Salim, Abbas. (2008). Manajemen Transportasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Sterman, John D.(2004). Business Dynamics. Singapore: Mac Graw Hill

Sugiyono. (2012) Metode Penelitian Kombinasi. Bandung : Alfabeta.

Tasrif, Muhammad. (2005). Analisis Kebijakan Menggunakan Model System Dynamics 1 & 2. Bandung : Program Magister Studi Pembangunan ITB.

Todd Litman (2010). Transportation Elasticities: How Prices and Other Factors Affect Travel Behavior. Victoria: Victoria Transport Policy Institute

www.pikiran-rakyat.com

http://www.bandung.go.id

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si

Just another WordPress.com weblog

Marco Kusumawijaya

on cities and citizens; forsaken ideas that I believe in

CIPPS - Center of Indonesian Public Policy Studies

Center of Indonesian Public Policy Studies

Development Studies Foundation

Interaction-Ecoinnovation-Sustainability

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.